kelebihan pembayaran Sarolangun

BPK menemukan uang atau paket internet senilai Rp565.686.503 dibayarkan setiap bulan kepada pejabat dan pegawai pada 18 SKPD Pemkab Sarolangun tanpa dasar pengeluaran yang sah. Hingga pemeriksaan berakhir, baru Rp21,2 juta yang dikembalikan. Sisanya Rp544.486.503 diminta disetor ke kas daerah.

SAROLANGUN — Namanya Belanja Tagihan Telepon. Namun, uangnya bukan seluruhnya dibayarkan kepada perusahaan telekomunikasi. Sebagian justru diberikan langsung kepada pejabat dan pegawai dalam bentuk uang atau paket internet setiap bulan.

SAROLANGUN — Tagihannya sudah lunas.

Pembayarannya seratus persen.

Laporan kemajuan tersedia.

Rekomendasi konsultan pengawas juga telah diterbitkan.

Namun ketika Badan Pemeriksa Keuangan menguji kembali dokumen dan fisik pekerjaan, hasilnya tidak selalu seratus persen.

BPK menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 30 paket kontrak Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025.

Nilai seluruh kontrak yang diperiksa mencapai:

Rp24.866.365.366,88.