Pengadaan Langsung

Muaro Jambi - Pusaran proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bukan satu. Bukan pula dua.

Sebanyak 32 paket proyek Pemkab Muaro Jambi dilaporkan ke lembaga antirasuah. Pelapor menduga ada ketidakwajaran dalam proses pengadaan dan mengklaim potensi kerugian keuangan negara bisa mencapai Rp50 miliar.

Laporan itu kini mulai disentuh KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan lebih dulu memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan pelapor.

Muaro Jambi - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi tengah memicu tanda tanya besar. Puluhan miliar rupiah uang rakyat terpantau mengalir deras ke segelintir rekanan hanya untuk proyek di atas kertas alias "perencanaan", tanpa lelang sama sekali.

Berdasarkan data realisasi pengadaan per April 2026, Dinas PUPR Muaro Jambi mengeksekusi 48 paket proyek pengadaan. Total anggaran yang dihabiskan menembus angka Rp 1.785.080.734 (Rp 1,78 miliar).

Sarolangun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai mematangkan rencana pembangunan infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2026. Langkah awal ini dibuktikan dengan digelontorkannya dana APBD sebesar Rp 1.557.063.600 (Rp 1,55 Miliar) khusus untuk menyewa jasa konsultan perencana teknis jalan dan jembatan.