Dinas PU Muaro Jambi

Muaro Jambi - Peta proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026 mulai menarik dibedah lebih dalam.

Apalagi, proses pengadaan proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kini sedang berada dalam sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu menindaklanjuti laporan Barisan 8 Center Jambi terkait dugaan penyimpangan pengadaan pada 32 paket proyek di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Laporan disampaikan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 1 September 2026.

Muaro Jambi - Proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sedang jadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada 32 paket proyek di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Laporan itu disampaikan Barisan 8 Center Jambi ke KPK pada 1 September 2026. Pelapor mempersoalkan dugaan ketidakwajaran dalam proses pengadaan dan mengklaim potensi kerugian negara bisa mencapai Rp50 miliar. Namun angka kerugian tersebut masih sebatas dugaan pihak pelapor dan belum menjadi temuan KPK.

Muaro Jambi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi tancap gas merealisasikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Tercatat hingga 9 Mei 2026, penggunaan APBD di Dinas PU ini telah menyentuh angka Rp 2.245.925.734 (Rp 2,24 Miliar) untuk mengeksekusi 52 paket pengadaan.

Muaro Jambi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi bersiap mengeksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Anggaran jumbo senilai nyaris Rp 48 miliar telah disiapkan khusus untuk dilelang dalam 27 paket proyek infrastruktur fisik.

Fokus utama dari puluhan miliar dana APBD ini rupanya disedot untuk memuluskan akses transportasi warga. Belasan proyek pembangunan, rekonstruksi, hingga preservasi jalan masuk dalam prioritas lelang tender tahun ini.