Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengikuti kegiatan Policy Talks 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (24/6/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Strategi Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik”.
Turut mendampingi Kakanwil dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, bersama Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Jambi.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua. Dalam laporannya disampaikan bahwa Policy Talks merupakan forum komunikasi kebijakan yang bertujuan memperkuat pemahaman, kompetensi, serta peran Analis Kebijakan dalam mendukung proses penyusunan kebijakan publik yang berkualitas.
Selanjutnya, Kakanwil Kementerian Hukum Papua dalam sambutannya menegaskan bahwa Policy Talks menjadi ruang strategis untuk meningkatkan kapasitas Analis Kebijakan agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti. Penguatan kapasitas tersebut penting agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan serta persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pada sesi pemaparan materi, Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si., Akademisi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, bersama Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, PhD, Analis Kebijakan Ahli Utama Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, menyampaikan pentingnya pemahaman yang utuh terhadap siklus kebijakan publik.
Para narasumber menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah publik. Kebijakan dan pelayanan publik menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga proses penyusunannya perlu didasarkan pada identifikasi masalah yang tepat, ketersediaan data, serta analisis yang komprehensif.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator, Elizabeth S. A. Haurissa, S.H., M.I.Kom. Dalam diskusi tersebut ditekankan bahwa kebijakan kerap tidak menghasilkan dampak optimal apabila masalah publik tidak didefinisikan secara tepat, bukti yang relevan diabaikan, alternatif kebijakan tidak diuji secara memadai, dampak kebijakan tidak diperkirakan, serta evaluasi tidak dilakukan secara berkelanjutan.
Melalui partisipasi dalam Policy Talks 2026 ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi diharapkan semakin memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kebijakan, khususnya dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan hukum yang berkualitas, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)
