Kontroversi yang menyelimuti CV Perdana Inti Sentosa semakin dalam. Setelah menghebohkan publik dengan memenangkan tender rehabilitasi SDN 119 Kedotan senilai Rp 1,1 miliar, perusahaan 'bayi' ini ternyata kembali mengunci proyek lain dengan pola yang sangat mirip.
Tak tanggung-tanggung, CV Perdana Inti Sentosa lagi-lagi keluar sebagai pemenang tender Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 071/IX Keranggan di Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi. Nilai proyek kali ini mencapai Rp 595,2 juta.
Yang paling mencengangkan, 'modus' kemenangannya nyaris identik. Perusahaan ini menang setelah dua pesaingnya yang mengajukan penawaran jauh lebih murah, digugurkan karena masalah teknis administrasi.
Dalam tender pembangunan RKB SDN 071 Keranggan, tercatat ada 13 peserta yang berminat. Namun, hanya tiga perusahaan yang akhirnya memasukkan dokumen penawaran. Rinciannya sebagai berikut:
- cv.serumpun: Penawaran terendah Rp 565.024.826
- RANK KAYO HITAM: Penawaran kedua Rp 582.560.864
- CV. PERDANA INTI SENTOSA: Penawaran tertinggi Rp 593.070.147
Hasilnya bisa ditebak. Dua penawar termurah kembali "terpeleset". cv.serumpun digugurkan karena dokumen RKK/Pakta Komitmen dianggap tidak sesuai. Sementara RANK KAYO HITAM dinyatakan gugur karena pengalaman personel dinilai tidak cocok dengan dokumen pemilihan.
Lagi-lagi, karpet merah tergelar untuk CV Perdana Inti Sentosa. Sebagai satu-satunya peserta yang lolos, perusahaan ini mulus ditetapkan sebagai pemenang dengan harga penawarannya yang paling mahal.
Kemenangan beruntun CV Perdana Inti Sentosa yang baru berdiri Desember 2024 ini diduga kuat memanfaatkan salah satu klausul dalam syarat kualifikasi.
Dalam aturan tender, disebutkan bahwa untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, syarat memiliki pengalaman dikecualikan untuk paket pengadaan hingga nilai Rp 2,5 miliar. Aturan inilah yang menjadi tiket bagi CV Perdana Inti Sentosa untuk ikut dalam dua proyek besar tersebut meski tanpa rekam jejak.
Dengan kemenangan dua proyek dalam waktu singkat,--total senilai lebih dari Rp 1,7 miliar--, fenomena ini memicu spekulasi publik. Apakah Pokja Pemilihan terlalu kaku dalam menilai administrasi sehingga menggugurkan penawar murah, atau ada celah sistem yang sedang dimanfaatkan oleh pemain tertentu?
Add new comment