Kolaborasi strategis antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan Provinsi Jambi dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Jambi resmi digagas. Lebih dari 700 pesantren di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah siap terlibat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
Pertemuan perdana digelar di Persemaian Permanen Sungai Bertam Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batanghari, sebagai tindak lanjut arahan Menteri Kehutanan usai kunjungan kerja ke Jambi pada 25 Juni 2025 lalu. Menteri Kehutanan mendorong pesantren dilibatkan aktif dalam menjaga hutan dan lingkungan.
“Pesantren mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem hutan. Ini bukan hanya soal pohon, tapi soal keberlanjutan hidup generasi mendatang,” kata Margutin Al Manshuri, perwakilan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Jambi, Rabu (16/7/2025).
Rencana kolaborasi ini tak main-main. Skema yang disiapkan meliputi kemitraan pengelolaan hutan berbasis koperasi, kelompok tani pesantren, hingga program pendidikan lingkungan. Tujuannya, bukan hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menggerakkan ekonomi hijau berbasis nilai-nilai spiritual.
Andi Rohaendi, M.Si., Koordinator UPT Kementerian Kehutanan Provinsi Jambi, mengungkapkan komitmen penuh pihak kehutanan dalam mendukung pesantren.
“Kolaborasi ini tidak hanya soal konservasi atau rehabilitasi, tapi juga pemberdayaan masyarakat santri, ekonomi hijau, dan pendidikan berbasis ekologi. Ini upaya besar kita mengintegrasikan peran pesantren dalam pembangunan berkelanjutan,” tegas Andi Rohaendi, yang juga menjabat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi.
Berbagai UPT di lingkungan Kementerian Kehutanan Provinsi Jambi pun sudah menyiapkan program konkrit. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) akan memfasilitasi pembentukan kelompok tani pesantren, terutama di wilayah berbatasan taman nasional melalui skema Kemitraan Konservasi.
Sementara Balai Taman Nasional Berbak Sembilang (BTNBS) membuka peluang bagi pesantren mengembangkan anggrek sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Di Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas (BTNBD), pesantren diajak terlibat membudidayakan hasil hutan bukan kayu seperti lebah madu dan jamur tiram. Bahkan pesantren akan berkontribusi mengajar agama di Sekolah Rimba untuk komunitas Suku Anak Dalam.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi juga punya rencana memberdayakan masyarakat di sekitar cagar alam dan suaka margasatwa. BPDAS Batanghari siap mendukung penyediaan bibit pohon bagi pesantren yang akan merehabilitasi lahan kritis, sekaligus menjadikan santri sebagai Duta Hijau dan Duta Lingkungan (Green Ambassador).
Tak hanya itu, Balai Perhutanan Sosial (BPS) Kampar menawarkan skema perhutanan sosial seperti Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), hingga Kemitraan Kehutanan. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera bahkan akan melatih para santri menjadi bagian Masyarakat Peduli Api, lengkap dengan keterampilan penanggulangan kebakaran hutan.
“Ini babak baru. Pesantren tidak hanya jadi pusat pendidikan agama, tapi juga solusi nyata menghadapi perubahan iklim dan menjaga kelestarian hutan,” tutup Andi Rohaendi.
Semangat “Hutan lestari, pesantren mandiri” pun digaungkan para pihak di Jambi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi role model nasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis komunitas pesantren. (*)
Add new comment