KERINCI – Gedung DPRD Kabupaten Kerinci kembali menjadi panggung penyampaian kritik. Kali ini, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kerinci datang dengan membawa sederet persoalan yang dinilai belum mendapatkan perhatian dan penyelesaian serius dari para wakil rakyat.
Melalui aksi demonstrasi, kader IMM menggeruduk gedung legislatif tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Mereka tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menggugat sejauh mana DPRD Kabupaten Kerinci menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Aksi tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan sebagai wakil rakyat bukan sekadar kedudukan politik. Ada amanah masyarakat yang harus diperjuangkan, termasuk keberanian mengawasi kebijakan pemerintah daerah dan merespons persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ketua Umum PC IMM Kerinci, Realdi Sixmon Saputra, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Sikap kritis mahasiswa bukan bentuk kebencian terhadap lembaga negara, melainkan wujud kepedulian agar demokrasi tetap berjalan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
“Sikap kritis tersebut bukan bentuk kebencian terhadap lembaga negara, melainkan wujud kepedulian agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan publik,” ujar Realdi.
Dalam aksi tersebut, PC IMM Kerinci menyampaikan tujuh tuntutan yang menyentuh berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Kerinci. Mulai dari aktivitas pertambangan, kondisi Danau Kerinci, keberadaan perusahaan perkebunan, persoalan PETI, nasib petani, hingga rencana perubahan struktur organisasi perangkat daerah (SOTK).
Jenderal Lapangan aksi, Andriano, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam forum audiensi atau sekadar janji di hadapan massa demonstrasi, setiap tuntutan harus mendapatkan respons yang jelas, komitmen yang terukur, serta tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuh tuntutan yang disampaikan PC IMM Kerinci meliputi:
- Persoalan aktivitas pertambangan galian C, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
- Mempertanyakan independensi fungsi pengawasan DPRD**, menyusul hubungan legislatif dan eksekutif yang dinilai terlalu dekat sehingga berpotensi melemahkan fungsi kontrol.
- Persoalan penyusutan air Danau Kerinci, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan persoalan operasional PLTA.
- Evaluasi keberadaan PTPN di Kabupaten Kerinci yang telah beroperasi sekitar satu abad, terutama terkait manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.
- Lemahnya langkah konkret DPRD dalam mengawasi dan menindaklanjuti persoalan PETI atau pertambangan emas tanpa izin.
- Nasib petani yang dibebani mahalnya harga pupuk dan pestisida, sementara kepastian harga hasil panen masih menjadi persoalan.
- Penolakan terhadap Ranperda SOTK yang berkaitan dengan pemekaran dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD).
Deretan tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dibawa mahasiswa tidak hanya menyangkut kebijakan pemerintahan, tetapi juga berkaitan langsung dengan lingkungan hidup, ekonomi masyarakat, kesejahteraan petani, dan masa depan pembangunan Kabupaten Kerinci.
Salah satu kritik yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif yang dinilai terlalu dekat.
PC IMM Kerinci mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Karena itu, kedekatan antarlembaga tidak boleh menghilangkan sikap kritis maupun keberanian legislatif dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan pertambangan galian C dan PETI yang dinilai membutuhkan pengawasan serta langkah konkret. Dampak terhadap lingkungan dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang jelas.
Di sisi lain, persoalan penyusutan air Danau Kerinci turut menjadi sorotan. PC IMM meminta adanya perhatian serius terhadap kondisi danau serta dampaknya bagi masyarakat, termasuk persoalan operasional PLTA.
Tidak berhenti di situ, mahasiswa juga membawa suara petani yang selama ini menghadapi tingginya biaya produksi akibat mahalnya pupuk dan pestisida, sementara harga hasil panen belum memberikan kepastian kesejahteraan. Demonstrasi tersebut bukanlah akhir dari perjuangan. Organisasi mahasiswa itu berkomitmen mengawal seluruh aspirasi yang telah disampaikan agar tidak berhenti sebatas pernyataan di ruang publik.
Ketua Umum Pimpinan Realdi menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemantauan kebijakan, evaluasi terhadap respons DPRD, serta membangun komunikasi dan langkah-langkah konstitusional apabila tuntutan belum memperoleh tindak lanjut yang jelas.
"Keberadaan wakil rakyat harus dapat dirasakan melalui kerja nyata, bukan hanya kehadiran dalam agenda formal pemerintahan." Tutupnya
Kini, publik menanti bagaimana DPRD Kabupaten Kerinci merespons tujuh persoalan yang telah disuarakan mahasiswa. Sebab, kritik yang disampaikan di gedung legislatif seharusnya menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum bagi para wakil rakyat untuk membuktikan keberpihakan kepada masyarakat. Jika aspirasi tersebut hanya berakhir sebagai dokumen dan janji, maka pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi pengawasan DPRD benar-benar dijalankan akan terus menjadi perhatian publik.(*)
