JAMBI — Tenaga Ahli Gubernur Jambi bersama Bapperida Kota Jambi mulai mematangkan forum pembahasan mengenai wajah Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi, Rabu, 15 Juli 2026.
Persoalan sampah menjadi salah satu isu utama yang akan dibahas dalam forum lanjutan pada Rabu pekan depan.
Rapat persiapan dipimpin Prof. Muchfar Latif.
Hadir dalam pertemuan tersebut Prof. Hariyadi, Prof. Sukendro, Prof. Johanes, Dr. Agoes, Thamrin Bachri, Yulfi Alfikri, M.AP., dan Muawwin, M.M.
Dr. Muhammad Ridwansyah dan Prof. Suandi mengikuti rapat secara daring.
Dari Pemerintah Kota Jambi hadir pejabat Bapperida yang membidangi infrastruktur serta penelitian dan pengembangan.
Prof. Muchfar: Kebijakan Tidak Bisa Instan
Prof. Muchfar membuka pembahasan dengan menyinggung pengalaman Singapura dalam membangun budaya bersih.
Ia mencontohkan kebijakan yang diterapkan pada masa Perdana Menteri Lee Kuan Yew, terutama dalam pembenahan kebersihan toilet dan pengelolaan sampah.
Menurut Muchfar, kebersihan Singapura yang terlihat saat ini merupakan hasil dari kebijakan yang dijalankan secara tegas dan konsisten selama bertahun-tahun.
“Sebuah kebijakan yang baik perlu waktu. Tidak bisa instan. Singapura memulainya dari persoalan dasar, termasuk kebersihan toilet dan sampah, lalu dijalankan secara konsisten,” ujar Prof. Muchfar.
Ia menilai Kota Jambi juga membutuhkan arah kebijakan yang bertahan dalam jangka panjang.
“Jangan sampai kebijakan kebersihan hanya kuat ketika ada kegiatan atau penilaian tertentu. Harus menjadi gerakan yang terus dijalankan dan didukung oleh pemerintah serta masyarakat,” katanya.
Bapperida Siapkan Data Infrastruktur Persampahan
Kabid Infrastruktur Bapperida Kota Jambi menyampaikan bahwa forum pekan depan akan menjadi ruang untuk melihat persoalan sampah dari sisi perencanaan dan kesiapan infrastruktur.
“Persoalan sampah tidak hanya menyangkut pengangkutan. Kita harus melihat ketersediaan armada, tempat penampungan sementara, kondisi tempat pemrosesan akhir, jalur pelayanan, serta pertumbuhan volume sampah di setiap kawasan,” ujarnya.
Menurutnya, pertumbuhan permukiman, pusat kuliner, kawasan perdagangan, dan aktivitas masyarakat meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan persampahan.
“Perkembangan kota harus diikuti dengan penguatan infrastruktur. Data yang ada akan kami siapkan agar pembahasan pekan depan dapat melihat kondisi lapangan secara lebih utuh,” katanya.
Ia mengatakan masukan dari tenaga ahli diperlukan untuk membantu pemerintah kota menentukan prioritas kebijakan.
“Bapperida terbuka terhadap masukan yang realistis dan dapat diterapkan. Hasil diskusi diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kebersihan dan penataan wajah kota,” ujarnya.
Litbang Bapperida Dorong Kebijakan Berbasis Data
Kabid Litbang Bapperida Kota Jambi menekankan pentingnya data dalam merumuskan kebijakan persampahan.
“Kebijakan harus dimulai dari data. Kita perlu mengetahui berapa produksi sampah setiap hari, kawasan mana yang paling banyak menghasilkan sampah, bagaimana perilaku masyarakat, dan seberapa efektif program yang sudah berjalan,” katanya.
Menurutnya, forum pekan depan tidak hanya membahas persoalan yang terlihat, tetapi juga perlu memetakan penyebab dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Kita ingin diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi yang terukur. Bukan hanya menyatakan bahwa sampah menjadi masalah, tetapi juga menjelaskan langkah yang dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujarnya.
Litbang, katanya, dapat berperan melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan.
“Setiap program perlu dievaluasi. Dari sana kita dapat mengetahui mana yang efektif, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang harus diubah,” katanya.
Prof. Hariyadi: Perubahan Perilaku Masyarakat Penting
Prof. Hariyadi menilai persoalan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada petugas kebersihan.
“Pemerintah memang bertanggung jawab menyiapkan sistem dan infrastruktur. Namun masyarakat juga harus menjadi bagian dari penyelesaian. Tidak mungkin kota bersih apabila kebiasaan membuang sampah sembarangan tetap berlangsung,” ujar Prof. Hariyadi.
Ia mengatakan edukasi mengenai pengurangan dan pemilahan sampah perlu dimulai dari keluarga, sekolah, lingkungan RT, pasar, dan pelaku usaha.
“Perubahan perilaku membutuhkan waktu. Karena itu edukasi harus dilakukan terus-menerus dan diikuti keteladanan serta penegakan aturan,” katanya.
Prof. Sukendro: Komunikasi Publik Harus Diperkuat
Prof. Sukendro menyoroti pentingnya strategi komunikasi dalam menjalankan kebijakan persampahan.
“Kebijakan yang baik tidak akan berjalan apabila tidak dipahami masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang harus dilakukan warga, kapan sampah diangkut, bagaimana cara memilah, dan ke mana masyarakat menyampaikan keluhan,” ujarnya.
Menurutnya, pesan mengenai kebersihan harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan melalui berbagai saluran komunikasi.
“Komunikasi publik tidak cukup hanya melalui spanduk. Harus melibatkan sekolah, komunitas, media, tokoh masyarakat, ketua RT, dan pelaku usaha,” katanya.
Yulfi: Soroti masalah Parkir Qris dan LGBT
Tenaga Ahli Gubernur Jambi Yulfi Alfikri, M.AP., menyinggung soal isu LGBT dan kebijakan Qris yang telah digulirkan.
Ia mengatakan rekomendasi forum nanti harus dapat diterjemahkan menjadi program dan indikator kerja.
“Kita perlu mengetahui bagaimana hasilnya dievaluasi. Dengan demikian, rekomendasi tidak berhenti menjadi dokumen,” katanya.
Muawwin: Wajah Ibu Kota Menjadi Citra Provinsi
Muawwin, M.M., mengatakan persoalan sampah di Kota Jambi ikut memengaruhi citra Provinsi Jambi secara keseluruhan.
“Kota Jambi adalah ibu kota provinsi. Masyarakat dari kabupaten, tamu pemerintah, investor, dan wisatawan datang ke kota ini. Kondisi kebersihan dan ruang publik menjadi salah satu hal pertama yang mereka lihat,” ujar Muawwin.
Menurutnya, forum pekan depan perlu membahas sampah sebagai persoalan pelayanan publik, bukan sekadar masalah estetika.
“Sampah berkaitan dengan kesehatan, kenyamanan warga, banjir, kualitas lingkungan, dan citra daerah. Karena itu pembahasannya harus serius dan menghasilkan langkah yang dapat dijalankan,” katanya.
Ia berharap forum juga membuka ruang bagi media dan masyarakat untuk ikut mengawasi kebijakan.
“Publik perlu mengetahui target pemerintah dan perkembangan pelaksanaannya. Keterbukaan informasi akan membantu membangun partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Ridwansyah: Perlu Sinergi Provinsi dan Kota
Dr. Muhammad Ridwansyah yang mengikuti rapat secara daring menilai persoalan ibu kota provinsi memerlukan komunikasi antara Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi.
“Secara kewenangan, pengelolaan sampah berada pada pemerintah kota. Namun Kota Jambi juga merupakan pusat pemerintahan provinsi. Karena itu perlu sinergi agar penataan ibu kota dapat berjalan lebih kuat,” katanya.
Ia mengatakan sinergi tidak harus selalu berbentuk pengambilalihan kewenangan.
“Pemerintah provinsi dapat memberi dukungan melalui koordinasi, kebijakan lintas wilayah, kajian, atau dukungan program sesuai ketentuan. Yang penting jangan bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.
Forum Pekan Depan Diharapkan Hasilkan Rekomendasi
Rapat menyepakati bahwa pembahasan pekan depan akan difokuskan pada persoalan sampah dan wajah Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi.
Bapperida Kota Jambi akan menyiapkan data terkait kondisi infrastruktur, kebijakan, serta pelaksanaan program persampahan.
Tenaga Ahli Gubernur Jambi akan menyiapkan pandangan dan rekomendasi dari sisi kebijakan, sosial, komunikasi publik, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.
Forum tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan kesimpulan umum, tetapi juga sejumlah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Prof. Muchfar kembali mengingatkan bahwa perubahan membutuhkan konsistensi.
“Kita harus mulai dari kebijakan yang baik, dilaksanakan dengan disiplin, kemudian dijaga keberlanjutannya. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi harus dimulai dari sekarang,” pungkasnya.(*)
