JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris mengumpulkan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Jambi.
Waktunya malam hari.
Tempatnya di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Agendanya serius: mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan Provinsi Jambi Triwulan II Tahun Anggaran 2026.
Rapat digelar Rabu (8/7/2026) malam.
Rapat itu dipimpin langsung oleh Gubernur Al Haris.
Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, ikut hadir.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., juga hadir.
Begitu pula para asisten, staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
Forum ini menjadi ruang evaluasi internal pemerintah daerah.
Yang dibahas bukan hal ringan.
Capaian fisik program.
Serapan anggaran.
Proyek yang tertunda.
Hambatan pengadaan.
Masalah pembayaran.
Penerimaan daerah.
Hingga kualitas pelaporan dan akuntabilitas.
Rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup.
Namun arah pembahasannya jelas: memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.
Pemprov Jambi ingin memastikan target RPJMD dan capaian APBD 2026 bisa tercapai tepat waktu.
Bagi Al Haris, evaluasi triwulan bukan sekadar memeriksa angka.
Bukan hanya membandingkan target dan realisasi.
Bukan hanya melihat persentase serapan anggaran.
Tetapi juga memastikan program yang dikerjakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kita harus pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat nyata bagi warga Jambi—baik dari segi infrastruktur yang lebih baik, layanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan, maupun mutu pendidikan yang meningkat,” ujar Gubernur Al Haris.
Kalimat itu menjadi pesan utama rapat.
Uang daerah tidak boleh hanya habis secara administratif.
Anggaran tidak boleh sekadar terserap.
Program tidak boleh hanya selesai di laporan.
Setiap rupiah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat.
Jalan yang lebih baik.
Layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.
Mutu pendidikan yang meningkat.
Dan pelayanan publik yang terasa langsung.
Dalam rapat tersebut, Al Haris menekankan pentingnya sinergi antar-OPD.
Menurutnya, realisasi kegiatan strategis tidak bisa berjalan jika OPD bekerja sendiri-sendiri.
Koordinasi harus diperkuat.
Kendala harus dibuka.
Solusi harus disiapkan.
Dan pelaksanaan program harus dipercepat sesuai rencana yang sudah ditetapkan.
Gubernur juga meminta seluruh kepala OPD memberikan laporan capaian secara transparan.
Tidak cukup hanya melaporkan keberhasilan.
Kendala juga harus disampaikan.
Masalah harus dibuka.
Dan setiap hambatan harus disertai solusi konkret.
Sebab evaluasi tidak akan menghasilkan perbaikan jika laporan hanya dibuat rapi di atas kertas.
Yang dibutuhkan adalah kejujuran membaca kondisi lapangan.
Mana program yang berjalan baik.
Mana yang melambat.
Mana yang terkendala pengadaan.
Mana yang terganggu pembayaran.
Mana yang perlu koordinasi lintas sektor.
Dan mana yang harus segera dipercepat agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Poin Evaluasi Triwulan II Pemprov Jambi
| Fokus Pembahasan | Arah Evaluasi |
|---|---|
| Capaian fisik | Mengukur progres program prioritas |
| Serapan anggaran | Memastikan realisasi sesuai target |
| Proyek tertunda | Menyusun langkah percepatan |
| Pengadaan dan pembayaran | Mengurai hambatan teknis |
| Monitoring dan pelaporan | Memperkuat akuntabilitas |
| PAD | Mendorong OPD penghasil bekerja maksimal |
Salah satu poin penting yang ditekankan Al Haris adalah penerimaan daerah.
Khusus bagi OPD yang memiliki pos penerimaan, Gubernur meminta agar bekerja lebih maksimal.
Pendapatan Asli Daerah atau PAD harus digenjot.
Sebab PAD menjadi salah satu penopang kemampuan fiskal daerah.
Semakin optimal penerimaan daerah, semakin besar ruang Pemprov Jambi untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
Namun peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan tata kelola yang baik.
Tidak asal mengejar angka.
Tidak membebani masyarakat secara tidak wajar.
Tidak menimbulkan masalah administrasi.
Tetapi dilakukan dengan strategi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap aturan.
Di sisi lain, Al Haris juga mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola anggaran.
Anggaran harus dikelola hati-hati.
Transparan.
Akuntabel.
Dan berorientasi pada hasil.
Ia juga menekankan aspek keberlanjutan.
Artinya, program tidak boleh hanya tampak bagus sesaat.
Pembangunan harus memberi dampak jangka panjang.
Infrastruktur harus tahan lama.
Layanan dasar harus semakin kuat.
Program pendidikan dan kesehatan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat evaluasi ini juga membahas identifikasi proyek yang tertunda.
Proyek tertunda menjadi perhatian karena dapat memengaruhi capaian fisik dan keuangan.
Jika tidak segera diselesaikan, pekerjaan bisa menumpuk di akhir tahun.
Risikonya besar.
Kualitas pekerjaan bisa tertekan.
Pembayaran bisa terlambat.
Serapan anggaran bisa terganggu.
Dan manfaat program untuk masyarakat ikut tertunda.
Karena itu, setiap OPD diminta melihat kembali jadwal pelaksanaan kegiatan.
Apakah kontrak sudah berjalan.
Apakah pengadaan sudah selesai.
Apakah pekerjaan fisik sudah bergerak.
Apakah ada kendala lapangan.
Apakah ada masalah administrasi.
Apakah ada hambatan koordinasi.
Dan apakah penyelesaian masih sesuai waktu yang direncanakan.
Rapat juga menyoroti perlunya koordinasi antar-pemangku kepentingan.
Dalam banyak program, hambatan tidak selalu berada di satu OPD.
Bisa berkaitan dengan pengadaan.
Bisa menyangkut perencanaan.
Bisa berhubungan dengan pembayaran.
Bisa terkait kesiapan dokumen.
Bisa juga menyangkut koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota atau instansi lain.
Karena itu, penyelesaian masalah harus dilakukan secara lintas sektor.
Tidak boleh saling menunggu.
Tidak boleh saling lempar tanggung jawab.
Setiap OPD harus aktif mencari jalan keluar.
Penguatan monitoring dan evaluasi juga menjadi perhatian.
Pelaporan berkala harus diperbaiki.
Data capaian harus akurat.
Progres fisik harus sesuai kondisi lapangan.
Realisasi keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dan setiap perubahan harus tercatat dengan baik.
Monitoring yang kuat akan membuat pemerintah lebih cepat membaca masalah.
Jika ada program melambat, bisa segera dikejar.
Jika ada kendala pengadaan, bisa segera dicarikan solusi.
Jika ada risiko tidak tercapai, bisa segera dilakukan intervensi.
Evaluasi triwulan II menjadi penting karena tahun anggaran sudah berjalan setengah jalan.
Pada fase ini, pemerintah daerah harus mulai melihat apakah target tahunan masih berada di jalur yang benar.
Jika capaian fisik rendah, perlu percepatan.
Jika serapan anggaran belum optimal, penyebabnya harus dibongkar.
Jika ada program prioritas tertahan, harus segera diputuskan langkah penyelesaiannya.
Jika ada OPD yang lambat, harus didorong.
Jika ada OPD yang memiliki pos penerimaan tetapi belum maksimal, harus diperkuat strateginya.
Al Haris menempatkan rapat ini sebagai momentum konsolidasi.
Bukan sekadar laporan rutin.
Tetapi forum untuk menyamakan langkah.
Semua OPD harus memahami bahwa target pembangunan tidak berdiri sendiri.
RPJMD dan APBD hanya bisa tercapai jika seluruh perangkat daerah bergerak dalam irama yang sama.
Ada program yang menyangkut infrastruktur.
Ada yang menyangkut kesehatan.
Ada yang menyangkut pendidikan.
Ada yang menyangkut ekonomi.
Ada yang menyangkut pelayanan publik.
Ada pula yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
Semua saling terhubung.
Jika satu sektor lambat, dampaknya bisa dirasakan sektor lain.
Jika satu OPD tidak bergerak, target besar pemerintah daerah ikut terganggu.
Karena itu, Al Haris meminta sinergi diperkuat.
Kepala OPD harus tidak hanya menunggu instruksi.
Tetapi aktif mengendalikan program.
Membaca kendala.
Mengawasi pelaksanaan.
Dan memastikan manfaat program sampai kepada masyarakat.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama.
Pemprov Jambi bersepakat mempercepat realisasi program yang belum mencapai target.
Mekanisme pelaporan juga akan diperbaiki.
Harapannya, evaluasi berikutnya menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Bagi masyarakat, hasil rapat ini nantinya harus terlihat di lapangan.
Bukan hanya dalam dokumen.
Bukan hanya dalam angka realisasi.
Tetapi dalam pelayanan yang lebih baik.
Dalam proyek yang selesai tepat waktu.
Dalam jalan yang layak.
Dalam fasilitas kesehatan yang berfungsi.
Dalam pendidikan yang makin berkualitas.
Dalam PAD yang meningkat tanpa membebani warga.
Dan dalam tata kelola anggaran yang makin tertib.
Evaluasi malam itu menjadi pengingat bagi seluruh OPD.
Waktu terus berjalan.
Tahun anggaran sudah memasuki paruh kedua.
Target pembangunan harus dikejar.
Hambatan harus diselesaikan.
Dan setiap rupiah APBD harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi warga Jambi. (*)
