Polemik Sampah Kota Jambi Harus Dijawab dengan Kolaborasi, Bukan Narasi, Ketua DPRD kota Jambi Kemas Faried Turun Tangan: Kadis LH Jangan Lari dari Kenyataan
JAMBI – Di tengah menguatnya perdebatan publik terkait transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly memilih turun langsung ke ruang dialog. Bukan untuk memperkeruh polemik, melainkan memastikan kritik, aspirasi, dan kebijakan bertemu dalam satu forum yang sama.
Sabtu (13/6/2026), Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi menjadi saksi bagaimana berbagai kelompok masyarakat, akademisi, aktivis lingkungan, pengelola bank sampah, operator pengangkut sampah hingga anggota DPRD duduk satu meja membahas masa depan pengelolaan sampah Kota Jambi.
Forum yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., itu menjadi ruang terbuka bagi publik untuk menyampaikan kritik sekaligus mendapatkan penjelasan langsung dari pembuat kebijakan.
Di forum tersebut, Kemas Faried hadir bersama sejumlah anggota DPRD Kota Jambi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Jambi membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.
"Saya hadir di sini tidak sendiri, Bapak-Ibu. Saya didampingi oleh teman-teman anggota DPRD Kota Jambi. Ada Bang Rio, Bu Maria, Pak Jokas dan Pak Herman. Terima kasih sudah hadir," ujar Kemas Faried.
Kehadiran legislatif dalam dialog tersebut menjadi pesan kuat bahwa persoalan sampah tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata. Menurut Kemas Faried, polemik yang berkembang selama ini harus dijawab melalui dialog, data, dan kolaborasi, bukan sekadar narasi yang beredar tanpa pemahaman utuh terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.
"Pada prinsipnya kami mengatensi Pak Wali. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan. Banyak informasi yang simpang siur berkembang di masyarakat. Hari ini masyarakat bisa mendengar langsung penjelasan dari Pak Wali sebagai pengambil kebijakan," katanya.
Namun dukungan DPRD bukan berarti tanpa catatan. Sebagai lembaga pengawasan, DPRD tetap berkewajiban memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan setiap rupiah anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
"Posisi kami jelas. Kami mendukung program yang baik untuk masyarakat, tetapi kami juga menjalankan fungsi pengawasan. Satu rupiah penggunaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Dalam pemaparannya, Kemas Faried menilai Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang menjadi bagian dari Program Kampung Bahagia merupakan langkah strategis untuk mengubah pola lama pengelolaan sampah yang selama ini bergantung pada TPS.
Menurutnya, sistem pengumpulan langsung dari sumber sampah memiliki banyak keuntungan karena mampu mengurangi penumpukan sampah, memperbaiki estetika kota, serta meningkatkan cakupan pelayanan pengangkutan sampah.
"Sistem ini memiliki nilai positif. Sampah dikumpulkan langsung dari sumbernya sehingga persoalan luapan sampah di TPS dapat dikurangi dan pelayanan bisa lebih optimal," ujarnya.
Meski demikian, DPRD mencatat masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan yang harus segera dibenahi pemerintah. Keluhan terbesar masyarakat, kata Kemas Faried, muncul saat penutupan sejumlah TPS dilakukan sementara kesiapan armada pengangkut dan operator di beberapa wilayah belum sepenuhnya tersedia.
"Ini yang menjadi aspirasi masyarakat. TPS sudah ditutup, tetapi di beberapa tempat sistem penggantinya belum sepenuhnya siap. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," katanya.
DPRD Kota Jambi juga menerima banyak keluhan terkait besaran iuran pengangkutan sampah yang dinilai belum memiliki standar yang seragam persoalan tersebut berpotensi memunculkan polemik baru apabila tidak segera dicarikan formulasi yang tepat.
"Kami menerima banyak aspirasi terkait tarif. Jangan sampai karena belum ada standar yang jelas kemudian muncul persepsi negatif di masyarakat. Ini perlu dicari formulasi terbaik bersama-sama," ujarnya.
Kemas Faried juga mengingatkan agar transformasi sistem persampahan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
"Tugas pemerintah itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran warga. Jangan sampai masyarakat yang kurang mampu justru menjadi pihak yang paling terbebani," tegasnya.
Pada bagian yang paling menyita perhatian peserta dialog, Ketua DPRD Kota Jambi secara terbuka menyoroti lambannya sejumlah proses administrasi yang berkaitan dengan kebijakan persampahan, khususnya terkait aset TPS yang telah ditutup.
Ia mengaku sempat berkoordinasi langsung dengan bidang aset dan menemukan masih adanya proses yang berjalan lambat karena menunggu tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kemas Faried pun meminta jajaran teknis tidak membiarkan Wali Kota bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
"Saya mohon maaf. Ini harus menjadi catatan bersama. Saya minta Dinas Lingkungan Hidup lebih aktif menyikapi persoalan yang ada dan mendukung penuh program Wali Kota. Agak dikurangi lah lari-lari dari kenyataan," sindirnya yang langsung disambut tepuk tangan peserta dialog.
Meski menyampaikan sejumlah kritik, Kemas Faried tetap memberikan apresiasi terhadap keberanian Wali Kota Jambi membuka ruang dialog secara langsung dengan masyarakat. Tidak semua kepala daerah berani menghadapi kritik secara terbuka seperti yang dilakukan Maulana.
"Saya apresiasi Pak Wali. Kalau beliau tidak memiliki niat baik terhadap masyarakat Kota Jambi, tentu tidak akan mengundang kita semua hadir di sini. Jangan biarkan Wali Kota bekerja sendiri. Persoalan sampah ini harus menjadi tanggung jawab bersama," tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Kemas Faried berharap seluruh elemen, termasuk Bank Sampah dan pengelola TPS 3R, tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem baru pengelolaan sampah Kota Jambi.
Jika pemerintah, DPRD, komunitas lingkungan dan masyarakat bergerak dalam satu arah yang sama, maka Kota Jambi tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan sampahnya sendiri, tetapi juga berpotensi menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat dicontoh daerah lain di Indonesia.
"Saya yakin jika semua pihak bergerak bersama, Kota Jambi bisa menjadi barometer pengelolaan sampah, bukan hanya di Provinsi Jambi tetapi juga di tingkat nasional," pungkasnya.
