Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengikuti kegiatan Policy Talks Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo secara virtual, Rabu (10/06/2026), bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Kanwil Kemenkum Jambi.
Kegiatan yang mengusung tema “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Wilayah” tersebut turut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, serta Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan Hukum Jambi.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Gorontalo. Dalam laporannya, disampaikan bahwa Policy Talks ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan peran Analis Kebijakan di wilayah, khususnya dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menyediakan bahan pertimbangan yang objektif, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Policy Talks ini menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama, Prof. Dr. Sastro M. Wantu, S.H., M.Si., Guru Besar Administrasi Kebijakan Publik Universitas Negeri Gorontalo, menyampaikan materi mengenai pentingnya kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kebijakan publik menjadi pedoman pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik, mengatur kehidupan masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan.
Dalam pemaparannya, Prof. Sastro juga menekankan bahwa penguatan analisis kebijakan hukum di daerah perlu dilakukan melalui tahapan perumusan masalah, peramalan kebijakan, penyusunan rekomendasi, pemantauan hasil kebijakan, serta evaluasi kinerja kebijakan. Selain itu, kebijakan hukum yang baik harus memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, akuntabilitas, serta partisipasi publik.
Sementara itu, narasumber kedua, Satria Eka Tri Laksana, S.IP., M.A.P., Analis Kebijakan Ahli Muda LAN Makassar, memaparkan peran Analis Kebijakan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun, mengevaluasi, merevisi, mempertahankan, atau bahkan membatalkan suatu kebijakan.
Satria juga menjelaskan bahwa kebijakan yang berkualitas harus berbasis bukti atau evidence-based policy, serta didukung oleh informasi yang ilmiah, objektif, aktual, dan faktual. Dalam kesempatan tersebut, turut dipaparkan bahwa tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan meliputi analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan, mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan Analis Kebijakan di wilayah semakin mampu berperan aktif dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang responsif, berkualitas, dan berdampak bagi masyarakat.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Jambi dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen dalam mendukung penguatan peran Analis Kebijakan, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan hukum di daerah. (*)
