Jambi - Gubernur Jambi Al Haris menghadiri rapat pembahasan batas daerah antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Rapat tersebut digelar di Orchardz Hotel Jayakarta, Senin (18/5/2026).
Rapat ini membahas penyelesaian tapal batas antara dua daerah bertetangga tersebut. Pembahasan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah terkait.
Dalam rapat itu, hadir Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Bupati Muaro Jambi, serta Bupati Batanghari yang diwakili Sekretaris Daerah Batanghari.
Selain itu, sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait dari kedua kabupaten juga turut hadir dalam pembahasan tersebut.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, rapat tersebut secara khusus membahas persoalan tapal batas antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Menurutnya, kedua daerah telah mencapai kesepakatan untuk menyerahkan keputusan akhir kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Hari ini kami khusus membahas tentang tapal batas Batanghari dan Muaro Jambi. Keduanya sudah ada kesepakatan dan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Kemendagri,” ujar Al Haris.
Al Haris menegaskan, baik Pemerintah Kabupaten Batanghari maupun Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah sepakat menerima apapun keputusan yang nantinya ditetapkan Kemendagri.
Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting agar penyelesaian batas wilayah dapat berjalan tertib, objektif, dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Keduanya sepakat apapun nanti keputusan dari Kemendagri akan menerima dan tetap mengawal pembangunan daerah masing-masing,” lanjutnya.
Al Haris menyebut pembahasan batas wilayah antara Batanghari dan Muaro Jambi berlangsung baik dan kondusif. Ia menilai tidak ada persoalan berarti dalam proses pembahasan tersebut karena kedua pihak menunjukkan sikap terbuka dan siap menerima keputusan pemerintah pusat.
“Saya kira ini tidak ada masalah. Kami juga akan mencoba menyebarkan informasi terkait apa yang nantinya menjadi keputusan dari Kemendagri,” kata Al Haris.
Pemprov Jambi akan ikut mengawal hasil keputusan tersebut setelah ditetapkan oleh Kemendagri. Sosialisasi kepada masyarakat juga akan dilakukan agar keputusan batas daerah dapat dipahami secara jelas.
Penyelesaian tapal batas ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kepastian administrasi pemerintahan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan wilayah di masing-masing daerah.
Dengan adanya kesepakatan untuk menyerahkan keputusan kepada Kemendagri, Pemprov Jambi berharap hubungan antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi tetap harmonis. Kedua daerah juga diharapkan dapat terus fokus menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.(*)
