oleh : Prof. Dr. Ermaya
KEGAGALAN perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran setelah 21 jam negosiasi intensif di Islamabad, Pakistan, pada 11–12 April 2026, tentulah bukan sekadar kegagalan teknis diplomasi, melainkan cermin retak dari tata dunia yang kian rapuh. Dunia menyaksikan bukan hanya kegagalan sebuah perundingan, tetapi juga kegagalan membangun kepercayaan yang menjadi fondasi utama perdamaian.
Dalam lanskap geopolitik, isu nuklir tidak pernah berdiri sebagai persoalan teknis semata. Ia menjelma menjadi simbol kedaulatan, kehormatan, sekaligus alat tawar dalam percaturan global. Bagi Amerika Serikat, potensi nuklir Iran adalah ancaman terhadap stabilitas kawasan dan kepentingan strategisnya. Sebaliknya, bagi Iran, tekanan tersebut dipandang sebagai bentuk dominasi yang mengikis hak untuk menentukan jalan sendiri.
Dari titik itulah diplomasi berubah menjadi panggung tarik-menarik kepentingan, di mana setiap kata mengandung makna kekuasaan, dan setiap sikap mencerminkan ketakutan akan kehilangan kendali.
Maka ketegangan ini tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan konflik yang lebih luas, termasuk eskalasi kekerasan yang melibatkan Israel dan dukungan strategis dari Amerika Serikat yang kian menguat.
Dalam bayang-bayang kepemimpinan Benjamin Netanyahu, operasi militer Israel yang terus berlangsung di kawasan memperlihatkan bahwa logika kekuatan masih lebih dominan daripada logika kemanusiaan. Maka perang, dalam bentuknya yang semakin kompleks dan asimetris, tidak lagi sekadar pertempuran fisik, tetapi juga pertarungan narasi, legitimasi, dan pengaruh global.
Ketika satu konflik memanas, konflik lain ikut tersulut, menciptakan lingkaran ketegangan yang sulit diputus. Dalam situasi seperti itu, diplomasi sering kali kehilangan ruhnya. Ia menjadi prosedur tanpa jiwa, pertemuan tanpa kepercayaan, dan kesepakatan yang rapuh sebelum sempat dilahirkan.
Dunia tampak berjalan cepat menuju kemajuan teknologi, tetapi tertatih dalam membangun kedewasaan politik. Perdamaian, yang seharusnya menjadi tujuan bersama, justru terpinggirkan oleh ego nasional dan ambisi kekuasaan. Kita seakan lupa bahwa di balik setiap konflik, ada manusia yang kehilangan rumah, harapan, dan masa depan.
Krisis Kepercayaan
Jika ditelisik lebih dalam, kebuntuan dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran tidak semata lahir dari perbedaan posisi, melainkan dari krisis kepercayaan yang telah mengendap begitu lama hingga menjelma menjadi struktur psikologis dalam hubungan kedua negara.
Pernyataan juru bicara Iran, Esmaeil Baghaei, yang menegaskan bahwa satu pertemuan tidak akan cukup untuk menghasilkan kesepakatan, sesungguhnya bukan sekadar sikap diplomatis, melainkan pengakuan jujur atas kompleksitas relasi yang telah lama terdistorsi oleh sejarah dan kepentingan.
Dalam lanskap diplomasi internasional, kepercayaan bukanlah sesuatu yang dapat dinegosiasikan dalam satu meja perundingan, melainkan akumulasi dari sikap konsisten, komitmen yang ditepati, serta penghormatan terhadap kesepakatan yang pernah dibuat. Tanpa itu, setiap dialog hanya menjadi formalitas yang hampa makna.
Sejarah panjang hubungan kedua negara—yang diwarnai sanksi ekonomi, intervensi politik, hingga konflik proksi di berbagai titik kawasan—telah membentuk lapisan ketidakpercayaan yang tidak mudah ditembus. Dalam ruang seperti ini, setiap tuntutan selalu dibaca sebagai ancaman tersembunyi, dan setiap kompromi dicurigai sebagai jebakan strategis.
Diplomasi pun kehilangan sifatnya sebagai jembatan, dan berubah menjadi medan pertahanan diri yang penuh kewaspadaan. Akibatnya, negosiasi berjalan dalam lingkaran yang nyaris tak berujung: tanpa kepercayaan, tidak ada kesepakatan yang dapat dilahirkan; sementara tanpa kesepakatan, kepercayaan tidak memiliki ruang untuk tumbuh.
Paradoks tersebut sebenarnya juga menjadi wajah diplomasi modern di banyak kawasan konflik, termasuk di Timur Tengah yang kini semakin terfragmentasi oleh eskalasi kekerasan dan rivalitas kekuatan besar. Dalam konteks dunia yang semakin diwarnai ketegangan, krisis kepercayaan ini sesungguhnya menjadi ancaman yang lebih berbahaya daripada konflik terbuka.
Manakala kepercayaan runtuh, bukan hanya hubungan antarnegara yang terputus, tetapi juga harapan umat manusia untuk hidup dalam tatanan yang damai dan berkeadilan. Di titik inilah, kebutuhan akan kepemimpinan global yang mampu menumbuhkan kembali kepercayaan menjadi semakin mendesak—sebuah kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga ketulusan untuk mendengar dan keberanian untuk memahami.
Kompleksitas Kawasan
Kegagalan perundingan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika kawasan Timur Tengah yang semakin kompleks dan berlapis. Persoalan yang mencuat—mulai dari pengendalian Selat Hormuz, tuntutan pencabutan sanksi, hingga konflik yang terus berdenyut di Lebanon—menunjukkan bahwa krisis yang dihadapi bukanlah persoalan tunggal yang dapat diselesaikan dalam satu meja diplomasi.
Ada simpul dari berbagai kepentingan yang saling bertaut, di mana setiap aktor membawa beban sejarah, ambisi strategis, dan ketakutan kolektif yang tidak mudah diurai.
Tambahan pula keterlibatan Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu yang terus melanjutkan operasi militernya terhadap Hezbollah semakin mempertebal lapisan ketegangan.
Dalam geopolitik Timur Tengah, konflik tidak pernah berdiri sendiri; ia bergerak seperti gelombang yang saling memantul, menghubungkan satu titik krisis dengan titik lainnya. Negara, aktor non-negara, hingga kekuatan global terjerat dalam satu jaring kepentingan yang rumit, sehingga setiap langkah yang diambil di satu sisi akan mengguncang sisi lainnya.
Dari itu, kegagalan satu perundingan tidak berhenti sebagai kegagalan diplomatik semata, tetapi berpotensi menciptakan efek domino yang meluas. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dapat memperburuk stabilitas kawasan, membuka kemungkinan konflik terbuka, serta mengganggu jalur perdagangan global—terutama yang berkaitan dengan energi yang menjadi nadi perekonomian dunia.
Dunia yang saling terhubung membuat setiap gejolak di satu kawasan segera terasa di kawasan lain, seolah menegaskan bahwa tidak ada konflik yang benar-benar bersifat lokal. Pada titik ini, menjadi semakin jelas bahwa perdamaian tidak dapat lagi dipahami sebagai hasil dari kesepakatan bilateral semata.
Dari sana ada tuntutan pendekatan yang lebih luas, yang melibatkan kerja sama regional dan multilateral secara inklusif. Tanpa keterlibatan berbagai pihak dan tanpa kesediaan untuk melihat kepentingan bersama di atas kepentingan sempit, setiap upaya damai akan selalu dibayangi oleh potensi eskalasi yang sewaktu-waktu dapat meledak kembali.
Dunia Butuh Perdamaian
Kondisi ini pada akhirnya membawa kita pada sebuah refleksi yang lebih luas: dunia hari ini tampak sedang mengalami defisit perdamaian yang kian nyata. Konflik yang berkelindan—termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran—menunjukkan bahwa sistem internasional belum sepenuhnya mampu mengelola perbedaan secara konstruktif.
Alih-alih menjadi ruang penyelesaian, perbedaan justru sering menjelma menjadi sumber kecurigaan yang terus dipelihara. Tambahan pula di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi, paradoks kemanusiaan semakin terasa.
Manusia semakin terhubung melalui jaringan digital, tetapi pada saat yang sama semakin terpolarisasi dalam cara pandang dan kepentingan. Dunia seakan menyempit secara geografis, namun melebar secara psikologis. Kepentingan nasional yang sempit kerap mengalahkan kepentingan bersama umat manusia, sehingga solidaritas global perlahan terkikis oleh logika persaingan yang tak berkesudahan.
Dalam situasi seperti itu, perdamaian tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai ketiadaan perang. Ia harus dimaknai sebagai kehadiran keadilan, kepercayaan, dan kerja sama yang tulus. Perdamaian menuntut keberanian untuk menahan diri di tengah godaan kekuasaan, kejujuran untuk mengakui kesalahan di tengah ego nasional, serta keterbukaan untuk berdialog tanpa prasangka.
Tanpa fondasi-fondasi tersebut, dunia hanya akan berputar dalam lingkaran konflik yang terus berulang, seolah tidak pernah belajar dari sejarahnya sendiri. Kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran menjadi pengingat yang pahit bahwa jalan menuju perdamaian tidak pernah sederhana.
Ia bukan jalan lurus yang dapat ditempuh dengan satu kesepakatan, melainkan perjalanan panjang yang menuntut kesabaran, konsistensi, dan komitmen yang tidak mudah goyah.
Indonesia Menjaga Perdamaian Dunia
Dalam konteks dunia yang terus bergejolak, Indonesia sesungguhnya menempati posisi yang khas sekaligus strategis.
Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia mengemban amanat konstitusional untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
Amanat tersebut bukan sekadar rangkaian kata normatif, melainkan panggilan historis yang menuntut kehadiran Indonesia sebagai kekuatan moral di tengah dunia yang kerap kehilangan arah kemanusiaannya.
Dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki legitimasi untuk memainkan peran sebagai jembatan dialog di tengah konflik global, termasuk dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.
Pengalaman panjang dalam misi perdamaian, baik melalui jalur bilateral maupun dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar pengamat, tetapi juga aktor yang mampu membangun kepercayaan.
Di saat banyak negara terjebak dalam polarisasi kepentingan, Indonesia justru memiliki ruang untuk hadir sebagai penyeimbang yang meneduhkan. Tambahan pula nilai-nilai Pancasila memberikan fondasi filosofis yang kokoh bagi peran tersebut.
Prinsip kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah bukan hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga tawaran etis bagi dunia yang semakin terfragmentasi. Ketika pendekatan kekuatan kerap mendominasi, maka pendekatan dialogis yang inklusif menjadi alternatif yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak.
Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya membawa kepentingannya sendiri, tetapi juga membawa pesan universal tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai.
Peran Indonesia ke depan tidak harus selalu berada di garis depan sebagai mediator utama, tetapi dapat hadir sebagai fasilitator yang membuka ruang komunikasi yang konstruktif. Melalui diplomasi kemanusiaan dan penguatan kerja sama multilateral, Indonesia dapat berkontribusi dalam meredam dampak konflik, khususnya terhadap masyarakat sipil yang sering kali menjadi korban utama.
Dalam dunia yang semakin kompleks, peran-peran seperti itu justru menjadi kunci dalam menjaga harapan akan perdamaian tetap hidup.
Sehingga dalam menjaga perdamaian dunia bukanlah tugas yang ringan, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran mengajarkan bahwa perdamaian bukanlah hasil instan, melainkan proses panjang yang menuntut kesabaran dan kebijaksanaan.
Dunia hari ini tidak kekurangan kekuatan, tetapi kekurangan kepercayaan; tidak kekurangan kepentingan, tetapi kekurangan kesediaan untuk saling mendengar.
Dalam ruang yang rapuh itulah, Indonesia dipanggil untuk menjadi bagian dari solusi—menegaskan bahwa masa depan umat manusia tidak boleh ditentukan oleh konflik, melainkan oleh keberanian untuk membangun perdamaian yang berkeadilan.
Penulis Adalah :Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI, Tenaga Ahli Gubernur Jambi
