KOTA JAMBI – Kawasan wisata Danau Sipin mendadak ramai pada Sabtu pagi (11/04/2026). Bukan sekadar kunjungan biasa, Wali Kota Jambi, Maulana, mendampingi langsung Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, dalam kunjungan kerja sekaligus memimpin aksi kurve massal bertajuk Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah).
Pantauan di lokasi, aksi kerja bakti massal ini juga dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, unsur TNI-Polri, serta jajaran OPD di lingkup Pemerintah Kota Jambi.
Dalam arahannya, Menteri LH Hanif Faisol menegaskan bahwa gerakan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa aksi bersih-bersih tidak boleh berhenti pada simbolis semata.
“Terima kasih teman-teman media. Ini bukan sekadar simbolis. Pak Presiden dan Pak Mendagri sudah mengeluarkan instruksi. Kami mohon dukungan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk rutin melakukan gerakan ini minimal seminggu sekali,” ujarnya.
Hanif juga mengungkapkan keprihatinan pemerintah pusat terhadap kondisi pengelolaan sampah nasional, termasuk di Provinsi Jambi. Meski demikian, ia mengapresiasi capaian daerah yang mulai meninggalkan praktik pembuangan terbuka.
“Saya yakin ini sudah dilakukan. Namun pemerintah sangat prihatin dengan pengelolaan sampah secara nasional, tidak terkecuali di Jambi. Dari 11 kabupaten/kota, 6 sudah mengakhiri open dumping. Saya yakin Gubernur Al Haris dapat menuntaskan ini melalui pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy. Ini diperintahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025,” jelasnya.
Menteri LH menegaskan target nasional pengelolaan sampah tahun 2026 mencapai 63,41 persen, dengan batas akhir praktik open dumping paling lambat Agustus 2026.
“Lewat dari itu, KLHK akan masuk ke pendekatan pidana tanpa terkecuali,” tegasnya.
Terkait solusi jangka panjang, Hanif memaparkan rencana pembangunan Waste to Energy (WTE) yang akan diterapkan di 33 wilayah aglomerasi di Indonesia, meskipun membutuhkan waktu pembangunan minimal tiga tahun.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kota Jambi dalam membenahi tata kelola sampah dari hulu melalui program unggulan Kampung Bahagia.
“Kami bertugas di hulunya. Melalui program Kampung Bahagia, akan disiapkan transportasi kerobok motor. Sebanyak 300 KK akan diambil sampahnya dari rumah ke rumah, kemudian ke depo untuk dipilah, dan residunya ke TPA Talang Gulo. Ini tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat,” ujar Maulana.
Ia menambahkan, sekitar 250 ribu rumah tangga akan tergabung dalam program besar OPBM (Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat) sebagai ujung tombak pengelolaan sampah di tingkat warga.
Tak hanya itu, Maulana juga menegaskan akan menerapkan aturan tegas terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.
“Akan ada Perda yang kita tegakkan berupa denda. Tidak ada lagi TPS liar di pinggir jalan. Semua sampah diangkut dari rumah ke depo, lalu ke TPA Talang Gulo. Sampah yang dipilah jadi berkah, yang tidak dipilah jadi musibah,” tegasnya.
Saat ini, beberapa wilayah seperti Kecamatan Pelayangan, Kelurahan Budiman, dan Kasang Jaya telah 100 persen menerapkan sistem OPBM. Sementara wilayah lainnya akan segera menyusul seiring rampungnya pengadaan armada pada April ini.
“Kecamatan Pelayangan sudah 100 persen OPBM, tidak ada lagi TPS. Kelurahan Budiman dan Kasang Jaya juga sudah. Dari 68 kelurahan, sebagian sudah berjalan. Sisanya bulan April ini setelah pengadaan transportasi selesai, kita akan launching. Insya Allah pada HUT Kota Jambi 2 Juni nanti kita undang Pak Menteri untuk meresmikan,” pungkas Maulana optimistis.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, langkah besar menuju Jambi sebagai kota percontohan pengelolaan sampah nasional kini semakin nyata.
