JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menempatkan PTPN IV PalmCo sebagai perusahaan paling aktif dalam pendampingan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara nasional.
Capaian itu bukan sekadar angka. Di baliknya, ada pergeseran pendekatan besar—dari sekadar pembiayaan menuju pendampingan teknis langsung di lapangan.
Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara, menyebut PalmCo mencatat luasan pendampingan terbesar dibandingkan perusahaan lain.
“Peringkat pertama adalah PTPN atau PalmCo seluas 6.672 hektare. Selanjutnya disusul oleh Sinar Mas seluas 4.426 hektare dan Asian Agri seluas 3.204 hektare,” ujar Dwi.
Program PSR yang didukung BPDP sejatinya sudah berjalan sejak 2017. Setiap tahun, pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp3 triliun untuk meremajakan sekitar 100.000 hektare kebun sawit rakyat.
Namun dalam praktiknya, program ini kerap tersendat.
Mulai dari kesiapan petani, keterbatasan pengetahuan teknis, hingga lemahnya pengelolaan kebun menjadi tantangan klasik yang terus berulang.
Di titik inilah peran korporasi menjadi krusial.
Pendampingan yang dilakukan tidak hanya memastikan dana digunakan tepat sasaran, tetapi juga mengawal proses dari hulu ke hilir—mulai dari penanaman ulang hingga pengelolaan kebun secara berkelanjutan.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan keterlibatan perusahaan dalam PSR bukan semata strategi bisnis, melainkan mandat sebagai BUMN.
“Sebagai BUMN, kami tidak hanya berorientasi pada kinerja korporasi, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan. Pendampingan ini adalah bentuk komitmen untuk tumbuh bersama petani,” tegasnya.
Melalui skema kemitraan, petani tidak hanya menerima bantuan dana.
Lebih dari itu, mereka mendapatkan:
- Akses bibit unggul bersertifikat
- Pendampingan teknis budidaya
- Transfer teknologi pertanian
- Kepastian pasar hasil panen
Model ini menjadi jawaban atas persoalan produktivitas kebun rakyat yang selama ini tertinggal dibandingkan perkebunan perusahaan.
Pemerintah melihat PSR bukan sekadar program peremajaan tanaman tua. Ini adalah strategi besar untuk menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.
Dengan praktik agronomi yang lebih baik dan ekosistem yang terintegrasi, produktivitas kebun rakyat diharapkan meningkat signifikan.
Artinya, bukan hanya produksi yang naik—tetapi juga pendapatan petani.
Ke depan, pemerintah mendorong model kemitraan seperti yang dijalankan PalmCo untuk diperluas.
Semakin banyak perusahaan terlibat, semakin cepat target PSR tercapai.
Pendekatannya jelas:
bukan lagi sekadar menyalurkan dana, tetapi memastikan setiap hektare kebun rakyat benar-benar hidup, produktif, dan berdaya saing.
Di tengah tekanan global terhadap industri sawit, strategi ini menjadi kunci—bahwa masa depan sawit Indonesia tidak hanya ditentukan oleh korporasi besar, tetapi juga oleh kekuatan petani di akar rumput. (*)
