Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mengakselerasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas nasional di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Seleksi penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027 dijadwalkan mulai berlangsung pada Februari 2026, seiring dengan dimulainya pembangunan gedung permanen di berbagai daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, proses seleksi akan dilakukan secara bertahap untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Persiapan mulai Februari kita akan berproses untuk seleksi siswa baru, ya SD, SMP, SMA. Jumlahnya tergantung gedung permanen yang mulai dibangun tahun ini,” ujar Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antara.
Menurut Saifullah Yusuf, berdasarkan data terakhir, pada tahun 2026 pemerintah merencanakan pembangunan 104 gedung permanen Sekolah Rakyat yang pelaksanaannya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Gedung-gedung tersebut akan tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu daerah 3T yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen adalah Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Pemerataan lokasi ini menjadi penegasan komitmen pemerintah agar akses pendidikan berkualitas tidak lagi terpusat di wilayah perkotaan atau daerah maju saja.
Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas sekitar 1.000 siswa, dengan daya tampung sekitar 300 siswa baru per tahun untuk tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Dengan asumsi sekitar 100 sekolah baru mulai beroperasi, Kemensos memperkirakan jumlah siswa baru yang dapat diterima mencapai 30 ribu orang per tahun.
Jumlah tersebut masih akan ditambah dengan sekitar 15 ribu siswa dari unit Sekolah Rakyat yang telah berjalan sebelumnya. Dengan demikian, total penerimaan siswa Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027 diproyeksikan mencapai 45 ribu siswa.
“Pada tahun berikutnya, 2027, kapasitas penerimaan siswa baru diproyeksikan meningkat hingga sekitar 60 ribu siswa seiring bertambahnya jumlah sekolah yang beroperasi,” ujar Saifullah Yusuf.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Sasaran utama program ini adalah anak-anak yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Lebih dari sekadar sekolah, Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu. Program ini memadukan berbagai kebijakan strategis pemerintah, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), kepesertaan jaminan kesehatan PBI-JK, penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, hingga integrasi dengan Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Berdasarkan data Kemensos, hingga tahun 2025 telah dibangun 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekolah rintisan tersebut memiliki kapasitas sekitar 16 ribu siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Kemensos memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran modern, termasuk papan interaktif digital (Interactive Flat Panel/IFP), laptop dengan akses internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama. Pendekatan ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan kualitas pendidikan antara anak-anak dari keluarga miskin dan siswa di sekolah umum unggulan.
Untuk tahap awal, 166 Sekolah Rakyat rintisan masih memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, serta aset milik pemerintah daerah. Ke depan, pemerintah pusat akan membangun gedung Sekolah Rakyat permanen di atas lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi instrumen mobilitas sosial, yang memberi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan struktural dan membangun masa depan yang lebih baik.(*)
