Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus (HBA), menyoroti pentingnya akurasi dan pengawasan data dalam pelaksanaan program strategis Sekolah Rakyat (SR). Saat menjadi pembicara utama dalam Diskusi Rabuan Series (DRS) yang diinisiasi Tenaga Ahli Gubernur Jambi, HBA mengungkap temuannya di Medan, di mana terdapat anak dari keluarga mampu yang terdaftar dalam program yang seharusnya dikhususkan untuk warga miskin dan miskin ekstrem ini.
HBA menjelaskan, perannya sebagai anggota legislatif adalah memastikan program unggulan Presiden Prabowo ini berjalan tepat sasaran.
Menurutnya, program ini adalah jawaban negara untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi yang telah lama menjadi masalah serius di Indonesia.
"Program ini digagas untuk memutus rantai kemiskinan. Tujuannya agar banyak orang miskin merasakan manfaatnya. Saya cek langsung di lapangan, ini sangat bermanfaat," kata HBA di Jambi, Rabu (8/10/2025).
Namun, dalam pengawasannya, mantan Gubernur Jambi ini menemukan adanya potensi kebocoran data.
"Di Medan saat kami cek, sempat ditemukan Sekolah Rakyat diikuti anak yang orang tuanya mampu. Ini yang perlu diperbaiki datanya. Program ini harus menyasar miskin ekstrem," tegas HBA.
Program Sekolah Rakyat diluncurkan berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan. Data Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS) menunjukkan bahwa sekitar 64,46% anak dari orang tua miskin akan tetap miskin di masa depan, menunjukkan adanya transmisi kemiskinan antar-generasi.
Masalah ini diperparah dengan angka putus sekolah yang meningkat di semua jenjang pada tahun ajaran 2023/2024. Faktor ekonomi menjadi alasan dominan, di mana 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena kendala biaya.
Sebagai landasan hukum, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan. Dalam inpres tersebut, Kementerian Sosial ditugaskan untuk membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem , sementara Pemerintah Daerah bertugas mendukung penyiapan lahan, perizinan, dan tenaga pendidik.
Filosofi utama program ini adalah "Trilogi Sekolah Rakyat", yaitu Memuliakan Wong Cilik, Menjangkau yang Belum Terjangkau, dan Memungkinkan yang Tidak Mungkin.
Untuk mewujudkan filosofi tersebut, negara memfasilitasi seluruh kebutuhan siswa secara penuh. Para siswa akan tinggal di asrama yang layak dan nyaman , mendapatkan makan 3 kali sehari dan snack 2 kali , serta dibekali perlengkapan sekolah lengkap.
Tak tanggung-tanggung, setiap siswa akan menerima 8 set seragam, mulai dari seragam putih abu-abu, pramuka, batik, olahraga, hingga jas almamater. Untuk mendukung pembelajaran digital, setiap siswa juga akan mendapatkan laptop pribadi.
Proses rekrutmennya pun unik. Tidak ada tes akademik untuk masuk. Seleksi didasarkan murni pada kondisi sosial ekonomi keluarga (Desil 1 dan 2) yang divalidasi melalui kunjungan rumah.
Untuk Provinsi Jambi, program Sekolah Rakyat akan segera direalisasikan di dua lokasi. Pertama, SRMA 5 Jambi di Kota Jambi untuk 100 siswa jenjang SMA, yang sementara akan beroperasi di Sentra Alyatama dan lokasi permanennya direncanakan di Bagan Pete, Alam Barajo. Kedua, SR Terintegrasi 13 Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk 25 siswa SMP dan 25 siswa SMA, dengan lokasi sementara di Balai Diklat SDM dan lokasi permanen di Kota Terpadu Mandiri.
Proses lelang untuk paket Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jambi telah ditayangkan di LPSE sejak 25 September 2025, dengan rencana penandatanganan kontrak pada 23 Oktober 2025.
Program ini tidak hanya berfokus pada anak, tetapi juga memberdayakan keluarga mereka. Di Jambi, Kemensos telah memberikan bantuan motor roda tiga untuk usaha angkut sampah kepada kakek dari Marsyaone, salah satu siswa SRMA 5 Jambi. Selain itu, bantuan kewirausahaan untuk usaha jual ikan juga diberikan kepada ibu dari Arya, siswa SR Terintegrasi 13 Jambi. Keduanya merupakan penyandang disabilitas.
Dengan pengawasan ketat dan perbaikan data yang berkelanjutan, HBA berharap program komprehensif ini dapat berjalan sesuai amanat untuk melahirkan Generasi Emas 2045 dan menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
Hadir dalam diskusi Plt Kadis Pendidikan Provinsi Jambi Umar.(*)
Add new comment