Tender Rehab Puskesmas Sanggaran Agung Rp 8,1 M Disorot, Ini 4 Klarifikasi CV Putra Sigegar Bumi

CV Putra Sigegar Bumi, perusahaan yang ditunjuk Pokja memenangkan tender rehab Puskesmas Sanggaran Agung Kerinci senilai Rp 8,1 miliar itu angkat bicara. Perusahaan yang beralamat di Desa Siulak Panjang, Kerinci ini memberikan klarifikasi untuk meluruskan spekulasi, klaim dan asumsi di balik tender proyek itu. Terutama soal klaim dan isu pengondisian tender.

Dalam surat tertulis kepada redaksi JambiLink, Direktur CV Putra Sigegar menyampaikan empat poin pernyataan. Soal minimnya penawar sah, CV Putra Sigegar Bumi mengaku tak tahu menahu.

"Kami baru mengetahui jumlah peserta sebanyak 26 perusahaan setelah jadwal pembukaan dokumen penawaran. Soal hanya satu penawar lain selain kami, kami tidak tahu-menahu," ujarnya.

Begitupula terkait penawaran yang nyaris sama dengan HPS. CV Putra Sigegar itu mengklaim hanya kebetulan.

"Kami tidak mengetahui apakah penawaran kami hampir sama dengan HPS. Itu kebetulan," ujarnya.

CV Putra Sigegar juga menjelaskan ihwal SBU dan pengalaman perusahaan.

"Memang perusahaan kami baru berdiri, tapi pengalaman kami di bidang konstruksi sudah cukup memenuhi syarat tender. Pengurusan SBU tidak ada hubungan dengan tender ini," jelasnya.

Bagaimana soal gugurnya kompetitor.

"Kami tidak tahu apakah kompetitor memiliki alat sesuai spesifikasi. Itu wewenang Pokja. Kami siap membuka dokumen kami bila diperlukan," tegasnya.

Pernyataan CV Putra Sigegar memang kooperatif. Tapi, sejumlah keraguan publik belum sirna. Dari 26 peserta tender, hanya 2 yang memasukkan penawaran. Penawaran CV Putra Sigegar nyaris identik dengan HPS, selisih hanya 0,29%. Sebuah anomali dalam tender bernilai miliaran rupiah.

Pesaing utama, CV Dita, yang menawar lebih rendah, digugurkan karena dokumen alat yang dipertanyakan, bukan karena substansi teknis.

SBU CV Putra Sigegar (BG005) baru terbit 15 Januari 2025, hanya lima bulan sebelum proses upload tender. Tidak jelas apakah perusahaan ini pernah menangani proyek kesehatan di atas Rp 8 miliar sebelumnya.

Skema “minim lawan, harga mepet HPS” muncul berulang dalam proyek besar di Kerinci.

Untuk diketahui, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci tercatat mengalokasikan dana yang sangat besar pada APBD 2025 untuk rehabilitasi beberapa unit puskesmas. Dari 3 Puskemas yang mulai ditenderkan, total anggaran yang digelontorkan mencapai hampir Rp 14 miliar.

Ini sebuah angka jumbo dalam belanja fisik bidang kesehatan. Saat ini, proyek tersebut dikabarkan telah memasuki tahapan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) — sebuah fase krusial yang menentukan siapa kontraktor pelaksana.

Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan bahwa ketiga proyek tersebut sudah melewati proses evaluasi administrasi, teknis, dan harga.

Tahapan saat ini adalah penerbitan SPPBJ, dokumen formal yang menandai bahwa proses lelang telah memilih penyedia barang/jasa yang akan dikontrak. Siapa saja pemenangnya?

Penetapan ketiga kontraktor itu disahkan melalui proses tender terbuka dengan metode pascakualifikasi satu file – sistem gugur. Penawaran yang mereka ajukan dinyatakan sah dan memenuhi persyaratan evaluasi.

Namun, nilai penawaran yang sangat tipis dari HPS memunculkan dugaan tentang pola efisiensi yang berulang, yang kerap kali dalam praktiknya berujung pada pelaksanaan proyek yang asal jadi.(*)