Kerinci — Pengadaan komputer senilai Rp1,02 miliar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mendapat sorotan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kerinci. Mereka meminta pemerintah menjelaskan kebutuhan belanja tersebut, sekaligus mendesak DPRD membuka hasil pengawasannya.
Pertanyaan IMM berangkat dari persoalan sederhana: berapa komputer yang dibeli, siapa yang menggunakan, dan apa manfaatnya bagi masyarakat?
Ketua PC IMM Kerinci, Realdi Sixmon, menilai pertanyaan itu penting ketika petani, menurutnya, masih menghadapi tekanan biaya produksi dan ketidakpastian harga panen.
“Jangan sampai pemerintah terlalu mudah mengalokasikan anggaran untuk memperbarui fasilitas perkantoran, sementara persoalan masyarakat yang lebih mendasar masih membutuhkan perhatian serius. Petani kita berjuang dengan biaya produksi yang semakin berat. Pemerintah harus mampu menjelaskan apa urgensi belanja tersebut dan seberapa besar manfaatnya bagi rakyat,” kata Realdi.
Dalam rekap pengadaan tahun anggaran 2026 yang menjadi bahan sorotan IMM, nama penyedia Kerinci Tangguh Sinergi tercantum pada 52 paket pengadaan barang dengan nilai gabungan Rp2.233.906.866. Paket-paket itu tersebar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Sebanyak 26 paket berkaitan dengan komputer. Total nilainya Rp1.023.624.851, atau sekitar 45,82 persen dari keseluruhan nilai pengadaan dalam rekap tersebut.
Salah satu yang terbesar adalah belanja modal komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci senilai Rp271.450.001. Ada pula belanja personal computer di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci sebesar Rp121.944.600.
Pengadaan komputer juga tercatat di sejumlah fasilitas kesehatan, antara lain Puskesmas Semurup, Kersik Tuo, Siulak Mukai, dan RSUD Kerinci.
Bagi Realdi, keberadaan komputer untuk pelayanan publik dapat dipahami. Namun, kebutuhan itu harus bisa diterangkan melalui jumlah unit, spesifikasi, kondisi perangkat lama, serta pelayanan apa yang hendak ditingkatkan.
“Komputer memang dibutuhkan, teknologi memang penting. Tetapi apakah pengadaannya benar-benar mendesak? Berapa unit yang dibeli, bagaimana spesifikasinya, dan apakah barang tersebut memang dibutuhkan? Semua itu harus bisa dijelaskan kepada publik,” ujarnya.
Sorotan juga mengarah ke Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci. Dalam rekap yang sama, terdapat tiga paket dengan nilai gabungan Rp308.763.150.
Rinciannya, pengadaan meja kerja pejabat Rp231.174.150, paket bernama “Hambal” Rp47.950.000, serta personal computer Rp29.639.000. Bahan yang tersedia belum merinci jumlah barang maupun spesifikasi setiap paket.
Di titik inilah IMM mempertanyakan peran DPRD. Lembaga tersebut memiliki tanggung jawab pengawasan, sementara sekretariatnya juga menjadi salah satu satuan kerja yang tercatat dalam daftar pengadaan.
Realdi meminta pengawasan dilakukan sejak pemeriksaan kebutuhan, pembahasan anggaran, hingga barang diterima dan digunakan.
“Jangan sampai DPRD hanya hadir ketika membahas dan mengesahkan anggaran. Kami ingin tahu apakah kebutuhan setiap dinas benar-benar diperiksa. Apakah anggota DPRD sudah memastikan bahwa belanja komputer itu memang diperlukan untuk menunjang pelayanan masyarakat? Jangan sampai fungsi pengawasan hanya menjadi formalitas,” katanya.
Selain komputer dan perlengkapan di Sekretariat DPRD, rekap tersebut memuat dua paket pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci senilai Rp311.656.913.
Dua paket itu berupa belanja alat listrik Rp185.508.188 dan komponen rambu-rambu Rp126.148.725. Perbedaan jenis barang tersebut membuat penilaian kebutuhan dan kewajaran harganya harus dilakukan per paket.
Realdi meminta pemerintah membuka informasi yang memungkinkan masyarakat memahami belanja itu secara utuh.
“Kami ingin tahu barang apa yang dibeli, berapa jumlahnya, siapa yang menggunakan, bagaimana spesifikasinya, berapa harga satuannya, dan apa dampaknya terhadap pelayanan masyarakat. Setiap rupiah APBD harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
IMM juga meminta kepolisian dan kejaksaan mencermati proses pengadaannya. Pemeriksaan yang diminta mencakup perencanaan kebutuhan, spesifikasi, kewajaran harga, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penerimaan dan pembayaran barang.
Realdi menekankan, permintaan tersebut bukan pernyataan bahwa tindak pidana telah terjadi. Dugaan penggelembungan harga, pengadaan fiktif, atau konflik kepentingan tetap membutuhkan indikasi awal dan bukti.
“Kalau memang seluruh prosesnya sudah sesuai aturan, tentu harus dibuka secara transparan kepada publik. Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, kami meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai uang rakyat hanya menjadi ruang bagi kepentingan segelintir pihak,” katanya.
Status pengadaan dalam rekap tersebut juga perlu dibaca secara cermat. Sebanyak 45 paket senilai Rp1.855.157.063 tercatat on process. Sementara tujuh paket senilai Rp378.749.803 berada pada tahap serah terima.
Pencantuman nama penyedia dan nilai paket belum dengan sendirinya membuktikan seluruh uang telah dibayarkan. Status serah terima pun perlu dicocokkan dengan dokumen penerimaan barang dan realisasi pembayaran.
Bahan yang disampaikan turut mencantumkan belanja modal peralatan dan mesin dalam APBD Kabupaten Kerinci 2026 sebesar Rp11.084.464.073. Angka itu merupakan kategori anggaran daerah yang cakupannya berbeda dari rekap 52 paket atas nama satu penyedia di dua daerah.
Karena itu, besar-kecilnya angka belum cukup untuk menetapkan pengadaan tersebut wajar atau bermasalah. Jumlah barang, harga satuan, spesifikasi, kebutuhan pengguna, dan bukti pelaksanaan menjadi penentunya.
Bagi IMM, manfaat belanja itu harus bisa dirasakan di luar ruang kantor: pelayanan administrasi yang lebih cepat, layanan kesehatan yang terbantu, serta kebutuhan masyarakat yang ditangani dengan lebih baik.
“Jangan sampai kantor semakin lengkap fasilitasnya, tetapi persoalan masyarakat tetap berjalan di tempat. Kami tidak menolak kemajuan teknologi dan modernisasi birokrasi. Yang kami tuntut adalah transparansi, kewajaran anggaran, dan keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Realdi.
Berdasarkan catatan konfirmasi JambiLink yang menyertai bahan berita ini, permintaan tanggapan telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri, Wakil Ketua I Boy Edwar, dan Wakil Ketua II Surmila Apri Yulisa. Catatan tersebut menyebut belum ada tanggapan yang diterima dari ketiganya.(*)
