Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Guru Besar Universitas Jambi. Ketua Prodi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi.
Kemajuan sebuah daerah menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia hadir ketika petani memperoleh harga yang lebih adil, pemuda mendapatkan pekerjaan sesuai keterampilan, dan keluarga mampu memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan pendidikan anak. Dalam pengertian itulah pertumbuhan ekonomi Jambi perlu terus dirawat sekaligus diarahkan. Setiap peningkatan produksi hendaknya memperbesar kesempatan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera, terlindungi, dan memiliki harapan yang lebih pasti.
Jambi memiliki landasan untuk mewujudkan harapan tersebut. BPS mencatat ekonomi daerah tumbuh 4,93 persen pada 2025, meningkat dari 4,50 persen pada tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp349,66 triliun, dengan PDRB per kapita Rp92,79 juta. Capaian ini menunjukkan kapasitas ekonomi yang berkembang dan menyediakan ruang bagi peningkatan kesejahteraan. Meski demikian, PDRB per kapita merupakan rata-rata output ekonomi, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan yang diterima setiap warga.
Perkembangan berikutnya mengingatkan pentingnya memperkuat daya tahan ekonomi. Laporan Perekonomian Provinsi Jambi Agustus 2026 dari Bank Indonesia mencatat pertumbuhan triwulan II-2026 sebesar 4,15 persen secara tahunan, melambat dari 4,33 persen pada triwulan sebelumnya. BI mengaitkannya antara lain dengan perlambatan pertanian akibat pergeseran musim panen hortikultura. Dinamika ini memperlihatkan perlunya produktivitas dan sumber pertumbuhan yang semakin beragam.
Kebutuhan tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Khususnya melalui Tujuan 8, pertumbuhan ditempatkan dalam hubungan yang erat dengan produktivitas, pekerjaan layak, pengembangan UMKM, dan perlindungan pekerja. Sasaran itu juga mencakup kesempatan yang setara serta efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan kerangka demikian, pembangunan daerah memiliki ukuran yang menjangkau kualitas kehidupan manusia.
Ukuran tersebut membantu kita membaca kemajuan secara lebih utuh. Persentase penduduk miskin Jambi pada Maret 2026 turun menjadi 6,67 persen, dari 6,89 persen pada September 2025 dan 7,19 persen pada Maret 2025. Penurunan ini patut dihargai sebagai perkembangan positif. Tantangan berikutnya adalah memastikan rumah tangga yang keluar dari kemiskinan memiliki penghidupan cukup kuat untuk menghadapi guncangan ekonomi.
Ketahanan penghidupan berhubungan erat dengan pemerataan. Rasio Gini pengeluaran Jambi pada Maret 2026 tercatat 0,305. Angka ini mengingatkan bahwa penilaian kesejahteraan perlu mencakup distribusi manfaat pembangunan. Pengurangan kemiskinan dan pemerataan merupakan dua sisi yang saling melengkapi: semakin luas kesempatan memperoleh pendapatan produktif, semakin kuat pula dasar kesejahteraan masyarakat.
Hubungan antara kesempatan dan kesejahteraan terlihat lebih jelas melalui pasar kerja. Data BPS untuk Februari 2026 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,99 persen. Namun, jumlah penduduk bekerja, sekitar 1,80 juta orang, turun 3,08 ribu dibandingkan Februari 2025. Kedua indikator ini perlu dibaca bersama. Penurunan tingkat pengangguran belum dengan sendirinya menunjukkan bertambahnya jumlah orang yang memperoleh pekerjaan.
Selain jumlah pekerjaan, kualitasnya menentukan manfaat ekonomi bagi keluarga. Pada Februari 2026, sebanyak 46,21 persen penduduk bekerja berada dalam kegiatan formal, meningkat 1,55 poin persentase dibandingkan setahun sebelumnya. Dengan demikian, lebih dari separuh pekerja masih berada dalam kegiatan informal. Status informal tidak otomatis berarti pekerjaan buruk, tetapi perlu ditelaah bersama kestabilan penghasilan, keselamatan, dan akses jaminan sosial.
Pembacaan tersebut mengarahkan kebijakan pada penguatan hubungan antara produksi dan pendapatan masyarakat. Hilirisasi komoditas unggulan perlu membuka ruang bagi petani, pemasok lokal, serta tenaga kerja daerah. Pengolahan sawit, karet, kopi, dan komoditas lainnya akan memberikan manfaat lebih luas apabila disertai transfer keterampilan, kemitraan usaha yang adil, dan peningkatan kemampuan produksi. Nilai tambah yang tumbuh perlu memiliki hubungan nyata dengan ekonomi rumah tangga.
Agar hubungan itu terbentuk, kebijakan investasi dapat memasukkan manfaat lokal sebagai ukuran sejak tahap perencanaan. Kesepakatan kemitraan pemasok, kebutuhan keterampilan, serta standar pekerjaan perlu dirumuskan secara jelas. Pemerintah kemudian dapat mengevaluasi pelaksanaannya melalui data yang terukur. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa perkembangan investasi memperkuat kemampuan ekonomi daerah, sekaligus memberi kepastian mengenai kontribusi yang diharapkan dari setiap pihak.
Penguatan UMKM merupakan bagian penting dari proses tersebut. Bantuan peralatan dan pembiayaan akan lebih efektif ketika tersambung dengan kebutuhan pembeli, standar mutu, serta pendampingan produksi. Pelaku usaha perlu mengetahui pasar yang hendak dimasuki dan persyaratan yang harus dipenuhi. Karena itu, keberhasilan pendampingan sebaiknya ditelusuri melalui perkembangan transaksi, produktivitas, dan penghasilan setelah program berakhir.
Kebutuhan pasar juga harus menjadi dasar pengembangan keterampilan. Sekolah kejuruan, perguruan tinggi, pemerintah, dan perusahaan dapat menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bersama. Magang berbayar serta pelatihan berbasis kebutuhan industri dapat memperpendek jarak antara pendidikan dan pekerjaan. Evaluasinya perlu mengikuti perjalanan peserta hingga penempatan kerja, keberlanjutan usaha, atau perubahan penghasilan. Dengan cara ini, keterampilan memperoleh saluran pemanfaatan yang lebih jelas.
Saluran kesempatan tersebut perlu menjangkau warga dengan hambatan berbeda. Perempuan dapat memerlukan dukungan pengasuhan dan transportasi aman, sedangkan penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas serta penyesuaian tempat kerja. Pemuda di wilayah terpencil memerlukan informasi lowongan dan akses belajar. Kebijakan yang memahami perbedaan kebutuhan akan lebih mampu memperluas partisipasi, sehingga manfaat pembangunan tidak berhenti pada kelompok yang sudah memiliki akses.
Perluasan kesempatan selayaknya berjalan bersama perlindungan lingkungan. Sungai, hutan, dan lahan merupakan penopang kesehatan serta penghidupan masyarakat. Keputusan investasi dan pembangunan infrastruktur perlu memperhitungkan dampak ekologis, termasuk kelompok yang menanggung biayanya. Dengan demikian, peningkatan kegiatan ekonomi dapat berlangsung seraya menjaga kemampuan alam menopang kehidupan generasi berikutnya.
Seluruh agenda ini memerlukan RAD-TPB yang operasional. Setiap prioritas perlu memiliki kondisi awal, target tahunan, penanggung jawab, dan pendanaan yang saling mendukung. Program lintas perangkat daerah harus bertemu pada hasil bersama. Peningkatan pendapatan petani, misalnya, membutuhkan keterhubungan produksi, penyuluhan, jalan, pembiayaan, serta pasar. Evaluasi kemudian menelusuri perubahan yang terjadi dan menjadi dasar penyesuaian kebijakan.
Pada akhirnya, komitmen SDGs di Bumi Jambi akan memperoleh kekuatannya melalui kerja bersama yang konsisten. Pemerintah menyediakan arah dan layanan, dunia usaha memperluas kesempatan produktif, sementara kampus serta masyarakat membantu memperkuat pengetahuan dan pengawasan. Pertumbuhan yang terus dirawat dengan cara demikian akan semakin dekat dengan tujuannya: keluarga yang lebih tangguh, pekerjaan yang lebih layak, dan kesejahteraan yang menjangkau semakin banyak warga.
