Sanksi Adat Jambi

Jambi - Ketua Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, Datuk H. Hasan Basri Agus (HBA), secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait penerapan sanksi pidana dalam KUHP baru. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa hukum adat harus dipandang sebagai mitra strategis, bukan pesaing bagi hukum nasional.

Siswanto, anggota DPRD Tebo, mangkir dari panggilan Lembaga Adat Melayu Jambi terkait pernyataan bermuatan SARA. LAMJ siap melayangkan pemanggilan kedua dan menegaskan pentingnya klarifikasi.

Anggota DPRD Tebo dari Fraksi PKS, Siswanto, tidak menghadiri panggilan yang dilayangkan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi (LAMJ) Kabupaten Tebo. Pemanggilan tersebut terkait dengan pernyataan Siswanto yang dianggap menyinggung unsur SARA dan telah beredar luas di media sosial.