Cek Endra

Anggota Komisi XII DPR RI, Drs. H. Cek Endra, menegaskan perlindungan sosial bukan sekadar jargon politik. Ia membuktikannya dengan hadir langsung di tengah warga Telanaipura, Kota Jambi, saat Ketua DPRD Kemas Faried Alfarelly membagikan 1.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (2/8/2025).

Tak sekadar hadir, Cek Endra memberikan apresiasi besar. Ia menyebut langkah Faried sebagai program nyata yang wajib ditiru oleh seluruh anggota legislatif, khususnya dari Partai Golkar.

Anggota Komisi XII DPR RI, Drs. H. Cek Endra, tancap gas memperjuangkan kepentingan rakyat Jambi. Dalam sepekan terakhir, eks Bupati Sarolangun dua periode ini gencar menyuarakan dua hal penting, reklamasi pascatambang sebagai karbon sink, dan percepatan pembangunan berbasis aspirasi rakyat di daerah pemilihannya.

“Reklamasi jangan hanya jadi kegiatan menutup lubang. Kita dorong ini jadi karbon sink nasional,” tegas Cek Endra.

Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menegaskan reklamasi lahan bekas tambang di Indonesia tak boleh sekadar ditutup secara fisik. Ia mendorong konsep transformasi reklamasi menjadi carbon sink produktif yang dapat mendongkrak ekonomi hijau secara nasional.

Menurut Cek Endra, lahan bekas tambang kalau direklamasi berbasis karbon bisa menyerap 200–300 ton CO₂ per hektar per tahun.

Bila skala nasional mencapai satu juta hektar, potensi penyerapan bisa menyentuh 200 juta ton CO₂ per tahun, setara USD 2–4 miliar dalam perdagangan karbon internasional.

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Drs. H. Cek Endra, menggelar kegiatan reses masa persidangan IV tahun sidang 2024–2025 di kediaman pribadinya yang berlokasi di Lapangan Sriwijaya Laman Besamo, Sarolangun, Jambi.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 150 warga dari berbagai kalangan, mulai dari petani, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Mereka hadir menyampaikan berbagai aspirasi langsung kepada wakil mereka di Senayan.

Cek Endra, anggota Komisi XII DPR RI mendesak agar teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS) diatur jelas dalam RUU Migas. Isu yang dibahas Cek Endra itu bukan hanya soal subsidi energi atau fluktuasi harga BBM. Topiknya ini menyentuh masa depan.

Sesuatu yang terdengar asing bagi sebagian orang, tapi menentukan nasib generasi mendatang. Yakni CCS dan CCUS, teknologi penangkap dan penyimpanan karbon.

"Kita bicara energi bersih, tapi tanpa hukum yang jelas, semua cuma jadi retorika," tegasnya.

Kebutuhan energi tak mengenal kompromi. Gas bumi, sebagai tulang punggung transisi energi nasional, kini memasuki babak yang lebih menantang, tapi juga penuh harapan. Hal itu tergambar jelas dalam forum kerja Komisi XII DPR RI bersama mitra strategis sektor migas, Kamis (17/7/2025), di Hotel Westin, Surabaya.

Komisi XII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (14/7/2025), membahas sejumlah agenda strategis, termasuk persetujuan pagu indikatif anggaran Kementerian ESDM Tahun 2026.

Dalam rapat tersebut, Komisi XII resmi menyetujui pagu anggaran sebesar Rp 8,11 triliun, serta memberikan apresiasi terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kementerian ESDM dalam audit BPK RI atas laporan keuangan 2024.

Komitmen untuk memperjuangkan ekonomi hijau dan masa depan hutan Jambi kembali digaungkan oleh Cek Endra, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar. Mantan Bupati Sarolangun dua periode ini secara tegas mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk segera menuntaskan proses penandatanganan Emission Reductions Purchase Agreement (ERPA) dengan Bank Dunia.

Langkah ini dinilai krusial agar dana karbon hasil program BioCarbon Fund – ISFL segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat tapak.

Di tengah derasnya tsunami informasi dan menjamurnya disinformasi, seruan menggema dari Aula Sekretariat HMI Cabang Jambi.

“Mahasiswa, bangkit dan jaga Indonesia dari serbuan radikalisme digital.”

Anggota Komisi XII DPR-RI Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, S.E., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyiapan Roadmap Hilirisasi Pascatambang oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Roadmap ini dinilai sebagai langkah visioner dan strategis dalam mengelola potensi pascatambang secara berkelanjutan, sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menuju Indonesia Emas 2045.