audit BPK Kerinci

Kerinci — Opini WTP ternyata tidak membuat semua urusan Pemkab Kerinci selesai rapi; dalam LHP atas SPI dan Kepatuhan LKPD 2025, BPK RI mencatat satu masalah lama yang belum tuntas: serah terima tanah, gedung Kincai Plaza, dan Dana Bergulir KUPEM ke Pemerintah Kota Sungai Penuh belum selesai.

Masalah ini masuk dalam 23 temuan pemeriksaan BPK atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemkab Kerinci Tahun 2025.

KERINCI — Belanja alat tulis kantor atau ATK pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci menjadi salah satu catatan dalam hasil audit BPK RI tahun 2026.

Temuannya tidak besar secara nominal.

Tetapi menarik dari sisi tata kelola.

BPK mencatat terdapat belanja ATK, cetak, dan cover pada Sekretariat DPRD Kerinci yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Nilainya Rp20.749.227.

Angka itu muncul dari pemeriksaan atas 13 faktur belanja ATK dan cover dengan total tagihan Rp212.220.400.