MUARA SABAK — Kecamatan Muara Sabak Timur kembali masuk radar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kali ini, nilainya tidak kecil: Rp780.298.325. Angka itu muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas kepatuhan pengelolaan belanja daerah Pemkab Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 sampai 30 November 2025.
Tanjab Timur – Tender Peningkatan Jalan Simpang 4 Kantor Camat – Batas Kecamatan Nipah Panjang (lanjutan) (DAK) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah masuk tahap Penandatanganan Kontrak.
Paket ini bukan proyek kecil.
Pagu anggarannya Rp8.702.000.000.
HPS-nya Rp8.701.205.000.
Selisih pagu dan HPS hanya Rp795.000.
Untuk proyek senilai Rp8,7 miliar, selisih ini sangat tipis.
HPS berada sekitar 99,99 persen dari pagu.
Pemenangnya adalah Frento.
Alamatnya Jl. Dara Petak No. 125, Kota Jambi.
Tanjab Timur – Proyek Peningkatan Jalan Parit Selamat – Kuala Mendahara (lanjutan) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai masuk tahap krusial.
Tendernya sudah berada pada tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.
Nilainya hampir Rp2 miliar.
Pagu paket tercatat Rp1.933.513.680.
HPS-nya Rp1.933.411.000.
Selisih pagu dan HPS hanya Rp102.680.
Sangat tipis.
HPS berada sekitar 99,994 persen dari pagu.
Paket ini diincar 13 kontraktor.
TANJAB TIMUR — Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP kembali menjadi wajah luar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025. Tapi di balik opini itu, BPK RI memberi satu catatan yang tidak kecil: belanja pada Kecamatan Muara Sabak Timur masih menyisakan persoalan pertanggungjawaban hingga menembus Rp1,06 miliar.
Tanjab Timur - Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Timur pada Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan anggaran untuk sejumlah proyek, salah satunya untuk rumah dinas Bupati.
Tercatat, ada kucuran dana APBD senilai Rp 1.108.656.210 (Rp 1,1 Miliar) yang asyik diparkir melalui jalur tol alias skema Pengadaan Langsung.