Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ermasdon, mengikuti kegiatan Forum Tata Kelola Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Wilayah, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum tersebut bertujuan memperkuat implementasi tata kelola kinerja organisasi agar selaras dengan kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi, kelembagaan, tata laksana, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik. Forum ini juga menjadi sarana penguatan kapasitas aparatur dan penyelarasan kebijakan dalam mewujudkan organisasi yang adaptif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan dan pengantar oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum, Rahmi Widhiyanti, S.E., M.Si. Dalam pengantarnya, Rahmi menyampaikan pentingnya penguatan tata kelola organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada sesi pertama, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rachmawati Rasahan, menyampaikan materi bertajuk “Pencegahan dan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik”. Materi tersebut membahas langkah-langkah pencegahan maladministrasi serta pentingnya evaluasi pelayanan sebagai upaya memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan.
Sesi berikutnya menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang membahas Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Adaptif. Materi dilanjutkan oleh Analis Kebijakan Madya KemenPANRB, Gita Aurora, mengenai Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam mendorong birokrasi yang efektif, lincah, kolaboratif, dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Pada sesi terakhir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyampaikan materi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan Penerapan Manajemen Risiko. Pembahasan menekankan pentingnya pengendalian internal dan pengelolaan risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja organisasi. Rangkaian materi dalam forum tersebut meliputi maladministrasi pelayanan publik, kelembagaan dan tata laksana adaptif, arah kebijakan reformasi birokrasi, serta penguatan SPIP terintegrasi dan manajemen risiko.
Keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, akuntabilitas kinerja, pengendalian internal, serta pelayanan publik. Pengetahuan dan arahan yang diperoleh diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga tercipta organisasi yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (*)
