Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Guru Besar Universitas Jambi | Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesungguhnya bukan sekadar program makan siang. Ia adalah pertaruhan besar negara dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Di balik sepiring nasi, lauk, sayur, buah, dan susu, terdapat agenda yang jauh lebih mendasar: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan kelak menjadi tenaga kerja produktif yang mampu membawa bangsa ini naik kelas.
Karena itu, MBG tidak boleh dipahami secara sempit sebagai bantuan sosial. Program ini harus diletakkan dalam kerangka investasi pembangunan manusia. Gary Becker, melalui teori human capital, menegaskan bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan bukanlah konsumsi biasa, melainkan investasi produktif yang menentukan kapasitas ekonomi suatu bangsa. Amartya Sen bahkan melihat pembangunan sebagai perluasan kemampuan manusia untuk hidup sehat, terdidik, dan bermartabat. Dalam perspektif itu, gizi adalah fondasi ekonomi, bukan sekadar urusan dapur.
Indonesia memang memiliki alasan kuat untuk menjalankan program ini. Masalah gizi anak belum sepenuhnya selesai. Stunting menurun, tetapi belum hilang. Kesenjangan akses terhadap pangan bergizi masih nyata, terutama di keluarga miskin, wilayah pedesaan, daerah terpencil, dan kawasan dengan infrastruktur pangan yang lemah. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting Indonesia pada 2024 berada di kisaran 19,8 persen, sebuah kemajuan penting, tetapi masih memerlukan kerja keras agar semakin mendekati standar ideal pembangunan manusia.
Dalam konteks itulah MBG layak diapresiasi. Negara hadir bukan setelah anak gagal tumbuh, melainkan sejak proses pembentukan kualitas manusia berlangsung. Anak yang cukup gizi lebih siap belajar. Ibu hamil yang mendapat asupan lebih baik memiliki peluang melahirkan bayi yang lebih sehat. Keluarga miskin terbantu mengurangi beban konsumsi. Bahkan, bila dirancang dengan benar, MBG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pembelian bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM.
Namun, justru karena penting dan besarnya program ini, MBG harus dikelola dengan disiplin yang luar biasa. Niat baik tidak cukup. Anggaran besar tidak otomatis melahirkan hasil besar. Program yang menyangkut puluhan juta penerima manfaat dan ratusan triliun rupiah uang negara harus dijaga dari pemborosan, salah sasaran, kebocoran, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan.
Perkembangan terbaru pada akhir Juni 2026 menunjukkan bahwa pemerintah mulai menghadapi ujian fiskal dan tata kelola yang serius. Reuters melaporkan pemerintah mempertimbangkan efisiensi anggaran MBG sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun dari pagu berjalan sekitar Rp268 triliun. Sebelumnya, alokasi program yang sempat berada pada angka Rp335 triliun telah diturunkan menjadi Rp268 triliun. Wacana efisiensi itu juga dikaitkan dengan kemungkinan penyesuaian jumlah penerima manfaat dan penundaan ekspansi sebagian dapur layanan.
Informasi tersebut tidak perlu dibaca sebagai penolakan terhadap MBG. Sebaliknya, ia harus dibaca sebagai peringatan bahwa program sebesar ini membutuhkan desain fiskal yang presisi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai kepada tujuan utama: memperbaiki gizi, meningkatkan kesiapan belajar, memperkuat daya tahan keluarga miskin, dan menggerakkan ekonomi lokal.
Di sinilah letak perbedaan antara belanja besar dan belanja berkualitas. Belanja besar mudah terlihat dalam angka APBN. Belanja berkualitas terlihat dari dampaknya. Joseph Stiglitz mengingatkan bahwa kualitas belanja publik ditentukan oleh kemampuannya menciptakan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Douglass North juga menekankan bahwa institusi dan tata kelola menjadi faktor penting yang membedakan keberhasilan dan kegagalan pembangunan. Artinya, MBG hanya akan menjadi investasi besar apabila didukung institusi pelaksana yang kuat, transparan, dan akuntabel.
Pengalaman negara lain memberi banyak pelajaran. Jepang menjalankan program makan sekolah bukan hanya sebagai penyediaan makanan, tetapi juga sebagai pendidikan karakter. Melalui kyūshoku, anak-anak belajar disiplin, kebersihan, tanggung jawab, penghargaan terhadap pangan, dan kebiasaan makan sehat. Makanan sekolah menjadi bagian dari proses pendidikan, bukan aktivitas administratif semata.
Finlandia sejak 1948 menyediakan makan siang gratis bagi seluruh peserta didik sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Negara itu memahami bahwa anak lapar sulit belajar dengan optimal. Makan sekolah dipandang sebagai hak peserta didik sekaligus investasi pendidikan. Tidak mengherankan bila sistem pendidikan Finlandia kerap menjadi rujukan dunia.
Brasil memberikan pelajaran yang tidak kalah penting. Melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar, sebagian pembelian pangan sekolah diarahkan kepada petani keluarga. Kebijakan ini menciptakan permintaan stabil bagi produk lokal, memperkuat koperasi, menaikkan pendapatan petani, dan menghidupkan ekonomi desa. Program makan sekolah akhirnya menghasilkan manfaat ganda: memperbaiki gizi anak sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.
Indonesia seharusnya mengambil pelajaran dari praktik tersebut. MBG tidak cukup hanya mengejar jumlah porsi, jumlah dapur, dan jumlah penerima. Ukuran keberhasilan harus bergeser dari output administratif menuju outcome pembangunan. Pertanyaan utamanya bukan sekadar berapa juta anak menerima makanan, tetapi apakah status gizi membaik, apakah absensi sekolah menurun, apakah konsentrasi belajar meningkat, apakah pendapatan petani lokal naik, dan apakah UMKM pangan memperoleh pasar yang lebih pasti.
Kerangka value for money menjadi sangat relevan. Setiap rupiah MBG harus memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti bahan pangan diperoleh dengan harga wajar tanpa mark-up. Efisiensi berarti distribusi berjalan ringkas, tidak boros, dan tidak menciptakan biaya logistik berlebihan. Efektivitas berarti makanan yang diberikan benar-benar bergizi, aman, disukai anak, dan berdampak pada kualitas kesehatan serta pembelajaran.
Di samping itu, pendekatan Social Return on Investment perlu digunakan. MBG tidak boleh hanya dihitung sebagai pengeluaran APBN, tetapi sebagai investasi sosial yang menghasilkan pengembalian jangka panjang. Penurunan stunting, peningkatan prestasi belajar, turunnya beban kesehatan, naiknya produktivitas tenaga kerja, berkembangnya koperasi pangan, serta terciptanya lapangan kerja lokal adalah bagian dari manfaat yang harus dihitung.
Agar manfaat itu terwujud, tata kelola menjadi kunci utama. Pertama, data penerima harus akurat dan terintegrasi. Kelompok paling rentan harus menjadi prioritas, terutama anak dari keluarga miskin, daerah tertinggal, ibu hamil, balita, dan kelompok yang menghadapi risiko gizi buruk. Kedua, pengadaan harus transparan dan kompetitif. Publik perlu tahu siapa penyedia bahan pangan, bagaimana harga ditetapkan, dan bagaimana kualitas dikontrol. Ketiga, keamanan pangan harus menjadi standar mutlak. Makanan untuk anak tidak boleh menjadi ruang eksperimen tata kelola yang ceroboh.
Keempat, daerah harus diberi ruang yang cukup. Indonesia terlalu besar untuk dikelola dengan pendekatan seragam. Menu di Jambi, Papua, Nusa Tenggara, Jawa, dan Sulawesi tentu tidak harus sama. Yang penting adalah standar gizi terpenuhi, bahan lokal terserap, dan rantai pasok berjalan sehat. Desentralisasi yang terukur dapat menekan biaya logistik sekaligus memperkuat ekonomi daerah.
Kelima, pengawasan harus melibatkan banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, organisasi profesi gizi, auditor, masyarakat sipil, dan media perlu memiliki ruang kontrol. Digitalisasi rantai pasok juga penting agar pergerakan bahan pangan, harga, kualitas, dan distribusi dapat ditelusuri secara terbuka. Bahkan rencana pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendukung desain menu, pemantauan keamanan pangan, dan prediksi kebutuhan dapat menjadi peluang, selama tidak menggantikan prinsip dasar akuntabilitas manusia.
Pada akhirnya, MBG adalah ujian serius bagi negara. Bila berhasil, ia dapat menjadi tonggak pembangunan manusia Indonesia: anak lebih sehat, sekolah lebih kuat, ekonomi lokal bergerak, dan masa depan bangsa lebih kokoh. Tetapi bila gagal dikelola, ia dapat berubah menjadi beban fiskal besar yang menguras APBN tanpa hasil sepadan.
Karena itu, sikap terbaik bukan menolak MBG, melainkan memperbaikinya secara sungguh-sungguh. Efisiensi anggaran harus diarahkan untuk memotong pemborosan, bukan memangkas manfaat bagi kelompok yang paling membutuhkan. Tata kelola harus diperkuat, bukan sekadar mengganti istilah atau menyesuaikan angka. Program harus dibuat lebih sederhana, lebih transparan, lebih lokal, dan lebih terukur.
Bangsa besar tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya membangun jalan, jembatan, bandara, dan gedung tinggi. Bangsa besar ditentukan oleh keberaniannya berinvestasi pada manusia. MBG adalah salah satu jalan menuju ke sana. Tetapi jalan itu hanya akan membawa Indonesia ke masa depan apabila ditempuh dengan disiplin fiskal, tata kelola yang bersih, dan orientasi yang jelas pada hasil. Sebab sepiring makanan bergizi hari ini dapat menjadi fondasi produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan bangsa pada masa depan.(*)
