JAMBI – Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Jambi resmi digelar di Kantor Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi, Jumat (26/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Dr. Hj. Elviana, M.Si., serta Sinta Rosma Yenti.
Pencanangan ini menjadi penanda dimulainya tahapan penting menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Jambi.
Sensus tersebut akan menjadi instrumen strategis untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh, terutama aktivitas pelaku usaha di berbagai sektor.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan, sensus ekonomi merupakan agenda besar yang dilakukan secara berkala dan menjadi bagian penting dalam sistem statistik resmi negara.
Ia menyebut, sensus ekonomi merupakan salah satu dari tiga sensus utama yang dilakukan banyak negara.
Tiga sensus itu yakni sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi.
Menurut Sonny, keberadaan data ekonomi yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan.
Kebijakan publik, kata dia, tidak boleh hanya disusun berdasarkan perkiraan.
Kebijakan harus dibangun dari data yang valid, lengkap, dan menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Sonny menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan untuk memetakan kondisi pelaku usaha secara lebih menyeluruh.
Mulai dari jumlah pelaku usaha, karakteristik usaha, biaya produksi, tantangan yang dihadapi, hingga kebutuhan dukungan kebijakan.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat merancang program dan bantuan yang lebih tepat sasaran.
“Seluruh kebijakan pemerintah harus berbasis data yang akurat,” ujar Sonny.
Ia mencontohkan, jika pemerintah ingin memberikan bantuan kepada pelaku usaha, maka pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu kondisi riil usaha tersebut.
Apa kendalanya.
Berapa biaya produksinya.
Apa tantangan yang dihadapi.
Dan dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan.
Tanpa data yang kuat, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.
Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi basis penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi ke depan.
Sonny juga menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus bersifat rahasia.
BPS tidak akan menampilkan data individu maupun data usaha secara personal.
Data yang disajikan hanya dalam bentuk agregat sesuai standar statistik resmi.
“Yang disajikan hanya data agregat, sesuai standar statistik resmi,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak khawatir dalam memberikan jawaban kepada petugas sensus.
Kerahasiaan data responden menjadi prinsip utama dalam kegiatan statistik.
Karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan benar-benar lengkap dan berkualitas.
Sonny menambahkan, BPS telah menyiapkan petugas sensus melalui pelatihan berjenjang.
Petugas akan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah yang sulit diakses dan komunitas terpencil.
Di Jambi, salah satu perhatian adalah pendataan terhadap komunitas Suku Anak Dalam.
Menurut Sonny, cakupan pendataan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada kelompok masyarakat maupun pelaku usaha yang tertinggal dalam pencatatan.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya dukungan semua pihak untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Ia meminta pemerintah daerah, kepala desa, lurah, RT, dan masyarakat ikut membantu kelancaran petugas di lapangan.
Menurut Al Haris, sensus tidak akan berhasil jika hanya dikerjakan oleh BPS.
Dibutuhkan koordinasi kuat dari seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah.
“Jangan sampai petugas harus bolak-balik karena warga tidak berada di rumah. Koordinasi harus diperkuat supaya target pendataan tercapai,” ujar Al Haris.
Al Haris mengatakan, pemerintah daerah memiliki kepentingan besar terhadap hasil Sensus Ekonomi 2026.
Sebab data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Terutama dalam bidang ekonomi, pemberdayaan pelaku usaha, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penentuan arah kebijakan pembangunan.
Ia menilai, data yang lengkap dan akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat secara lebih nyata.
Dengan begitu, program pembangunan tidak hanya berdasarkan asumsi.
Tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kita berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif demi menghasilkan data ekonomi yang lengkap dan akurat,” pungkas Al Haris.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Jambi ini juga menjadi momentum memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya data.
Data bukan sekadar angka.
Data menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
Data membantu menentukan arah kebijakan.
Data juga menjadi alat untuk memastikan program pembangunan berjalan lebih tepat sasaran.
Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Melalui sensus ini, potret ekonomi Jambi diharapkan dapat tergambar lebih jelas.
Dari usaha kecil hingga usaha besar.
Dari kawasan perkotaan hingga pedesaan.
Dari pelaku usaha formal hingga aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terpencil.
Dengan data yang akurat, Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat menyusun kebijakan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya agenda statistik.
Ia adalah fondasi penting bagi masa depan pembangunan ekonomi Jambi. (*)
