JAKARTA – Pemerintah resmi memulai babak baru program hilirisasi nasional dengan memulai pembangunan 13 proyek strategis senilai sekitar Rp116 triliun pada tahun 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam dalam negeri sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dan energi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.
Peresmian groundbreaking Danantara Fase II 2026 dilakukan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Cilacap.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi bukan lagi sekadar agenda industri, melainkan strategi jangka panjang negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.
“Hari ini cukup bersejarah, kita memulai hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan berhenti hanya pada fase ini. Sejumlah proyek lanjutan disebut telah disiapkan untuk memperluas hilirisasi di berbagai sektor strategis, mulai dari energi, perkebunan, hingga industri pangan.
Menurut Prabowo, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah tanpa memperoleh nilai tambah maksimal di dalam negeri.
Program hilirisasi tahap kedua ini juga diperkuat melalui konsolidasi pembiayaan yang dilakukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya fokus mengoptimalkan aset-aset strategis BUMN agar proyek hilirisasi memiliki fondasi pendanaan yang kuat dan berkelanjutan.
Menurut Rosan, kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting agar proyek berskala besar tersebut berjalan terukur sekaligus memberikan dampak ekonomi jangka panjang.
Salah satu implementasi konkret hilirisasi tahap kedua mulai terlihat di sektor perkebunan, khususnya industri sawit nasional.
PTPN IV PalmCo mulai membangun fasilitas pengolahan kelapa sawit terintegrasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Proyek tersebut menjadi bagian dari transformasi industri sawit nasional yang tidak lagi hanya berorientasi pada ekspor bahan mentah, tetapi mulai mengembangkan produk hilir bernilai tambah tinggi.
Direktur Bisnis PTPN III (Persero), Ryanto Wisnuardhy, mengatakan pengembangan industri turunan sawit menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, khususnya bahan bakar solar.
“Kebutuhan solar kita masih sangat besar. Melalui biodiesel berbasis sawit, kita berupaya memperkuat pasokan dari dalam negeri,” ujarnya.
Kebutuhan tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring rencana implementasi program biodiesel B50 dalam waktu dekat.
Secara teknis, fasilitas yang tengah dibangun di KEK Sei Mangkei mencakup industri pangan dan energi dalam satu kawasan terpadu.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menjelaskan pabrik oleofood yang dibangun nantinya akan memproduksi margarin dan shortening dengan kapasitas mencapai 35.000 ton per tahun.
Selain itu, fasilitas tersebut juga akan memproduksi cocoa butter substitute sekitar 25.000 ton per tahun.
Tidak hanya sektor pangan, PalmCo juga tengah membangun pabrik biodiesel berkapasitas 450.000 ton per tahun yang ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2028.
Menurut Jatmiko, pengolahan sawit di dalam negeri akan memberikan lonjakan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan hanya menjual crude palm oil atau bahan mentah.
“Jika diolah, nilai ekonominya bisa meningkat hingga belasan kali lipat,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyambut positif pembangunan industri hilir tersebut.
Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, menilai proyek hilirisasi akan mendorong transformasi ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
“Hilirisasi tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mengubah struktur ekonomi dari hulu ke hilir yang lebih modern,” ujarnya.
Program hilirisasi nasional saat ini dipandang sebagai salah satu strategi utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi, memperbesar nilai tambah komoditas nasional, sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap berada di dalam negeri.
Dengan dimulainya 13 proyek strategis tersebut, pemerintah berharap hilirisasi tidak hanya menjadi simbol industrialisasi, tetapi benar-benar menjadi fondasi baru bagi kedaulatan energi dan masa depan ekonomi Indonesia. (*
