Oleh:
*Dr Fahmi Rasid
Ada satu hal yang patut diapresiasi dari arah kebijakan pendidikan di Provinsi Jambi hari ini. Yakni keberanian membuka data secara jujur, lalu menjadikannya dasar untuk bergerak lebih tepat.
Angka 40.762 Anak Tidak Sekolah (ATS) mungkin terdengar besar. Namun di tangan kepemimpinan yang berbasis data, angka itu bukan sekadar masalah—melainkan peta jalan menuju solusi.
Dan dari sinilah, langkah besar itu dimulai.
Data menunjukkan bahwa ATS di Jambi terbagi hampir seimbang 20.464 anak usia di bawah 18 tahun. 20.298 anak usia di atas 18 tahun.
Ini berarti, Pemerintah Provinsi Jambi tak hanya melihat persoalan pendidikan dari sisi formal semata, tetapi juga memahami bahwa sebagian besar tantangan berada di wilayah yang lebih luas, sosial, ekonomi, dan akses layanan alternatif.
Pendekatan ini menunjukkan kematangan kebijakan.
Karena menyelesaikan persoalan pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun sekolah, tetapi juga dengan memastikan setiap anak memiliki jalur untuk kembali—baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
Lebih jauh, data menunjukkan bahwa dari anak usia sekolah, 70,39% merupakan Drop Out (DO) dan 29,61% Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).
Ini menjadi sinyal penting bahwa kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang benar.
Pembagian kewenangan penanganan ATS di Jambi sebenarnya sudah terstruktur secara administratif. Untuk jenjang SD dan SMP, penanganan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan masing-masing.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan berfokus pada jenjang SMA/SMK/SLB sederajat, termasuk penanganan anak putus sekolah (DO) dan lulusan tidak melanjutkan (LTM) ke pendidikan menengah.
Dalam konteks ini, dari total target ATS jenjang menengah sebanyak 6.001 anak, yang merupakan gabungan dari 4.010 anak DO pendidikan menengah dan 1.991 anak LTM menuju SMA, menjadi titik intervensi utama pemerintah provinsi.
Sementara itu, beban terbesar ATS yang berada di jenjang pendidikan dasar—terutama SD dan SMP—ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Pembagian peran ini menunjukkan bahwa penanganan ATS di Jambi dirancang secara kolaboratif lintas level pemerintahan, agar intervensi bisa lebih tepat sasaran sesuai kewenangan masing-masing.
Masalah utama bukan lagi akses awal ke sekolah, tetapi bagaimana menjaga keberlanjutan pendidikan.
Di sinilah intervensi Pemerintah Provinsi Jambi menjadi relevan—tidak hanya membuka pintu masuk, tetapi juga memperkuat sistem agar anak tidak keluar dari jalur pendidikan.
Program Dumisake yang telah berjalan sejak 2022 hingga 2025 menjadi fondasi penting 20.670 siswa menerima bantuan perlengkapan sekolah. 2.295 siswa menerima bantuan biaya pendidikan.
Namun, langkah Pemerintah Provinsi tidak berhenti di sana.
Melalui program lanjutan Pro-JAMBI CERDAS, pendekatan kebijakan semakin dipertajam. 1.991 anak LTM diarahkan masuk SMA melalui jalur afirmasi. 4.010 anak DO pendidikan menengah menjadi target penanganan langsung.
Ini bukan sekadar program bantuan.
Ini adalah strategi terukur berbasis data—yang menyasar langsung titik-titik kritis dalam sistem pendidikan.
Salah satu langkah paling progresif yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Plt Kadis Pendidikan Umar adalah menjadikan verifikasi dan validasi (verval) sebagai prioritas utama.
Data menunjukkan, Dari 6.001 target ATS jenjang menengah. 86,65% masih dalam proses verval.
Alih-alih melihat ini sebagai kelemahan, Pemerintah justru menjadikannya sebagai titik awal pembenahan.
Langkah percepatan verval melalui Pembentukan tim lapangan. Sinkronisasi Dapodik dan Dukcapil. Surat edaran resmi percepatan data menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berbasis fakta di lapangan.
Inilah bentuk tata kelola modern, data dulu, baru intervensi.
Pemerintah juga menunjukkan pemahaman bahwa penyebab ATS sangat beragam.
Faktor ekonomi
Anak bekerja
Pernikahan dini
Jarak sekolah
Kesehatan dan disabilitas
Faktor psikologis dan lingkungan
Respons kebijakan yang diambil pun tidak seragam.
Ada bantuan biaya, ada jalur afirmasi, ada pendekatan nonformal, hingga penguatan kemitraan vokasi.
Pendekatan ini menandakan satu hal penting, kebijakan pendidikan Jambi tidak lagi satu arah, tetapi adaptif dan kontekstual.
Yang juga patut dicatat, Pemerintah Provinsi Jambi tidak bekerja sendiri.
Penanganan ATS dirancang sebagai kerja kolaboratif.
Dinas Pendidikan
Pemerintah kabupaten/kota
Dukcapil
Sekolah
Hingga level desa dan kelurahan
Ini penting.
Karena persoalan ATS bukan hanya urusan pendidikan, tetapi juga menyangkut administrasi kependudukan, ekonomi keluarga, dan lingkungan sosial.
Apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi hari ini menunjukkan satu arah yang jelas. Bahwa pendidikan bukan hanya program, tetapi fondasi masa depan.
Dengan data sebagai pijakan, intervensi sebagai alat, dan kolaborasi sebagai kekuatan, Jambi sedang menata ulang sistem pendidikannya agar lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan.
Plt Kadis Pendidikan Umar menegaskan, tujuan utamanya sederhana namun fundamental, memastikan setiap anak memiliki kesempatan kembali ke jalur pendidikan.
Angka 40.762 bukan lagi sekadar statistik.
Ia telah berubah menjadi peta kerja, menjadi dasar kebijakan, dan menjadi komitmen pemerintah untuk bergerak lebih terarah.
Jambi hari ini tidak sedang menutup masalah.
Justru sebaliknya—membukanya dengan jujur, lalu menanganinya dengan strategi. Dan dari langkah inilah, harapan itu tumbuh.
Bahwa tidak ada anak yang benar-benar tertinggal.
Bahwa setiap anak masih punya jalan untuk kembali. Dan bahwa masa depan Jambi sedang dibangun—dimulai dari ruang kelas yang kembali terisi.(*)
*Penulis adalah tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Jambi dan Sekretaris Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) Provinsi Jambi.
