Jakarta – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Muda Intelijen, Reda Manthovani, menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Reda pada Rabu (8/4/2026) di Jakarta, sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional yang menyasar anak-anak sebagai penerima utama.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak kita,” kata Reda.
Reda menyambut sinergi lintas lembaga yang melibatkan Kejaksaan Agung dalam pengawasan program tersebut. Menurutnya, kehadiran Kejaksaan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping hukum.
Pendampingan ini dinilai penting agar pelaksana di daerah tidak ragu dalam menjalankan program.
“Jangan sampai ada keraguan dari para pelaksana di lapangan karena mereka merasa takut salah secara administratif,” ujarnya.
Ia menegaskan, dengan adanya pengawalan dari Kejaksaan, para petugas dapat bekerja lebih tenang, fokus, dan profesional.
Reda juga mengingatkan seluruh pihak agar menutup potensi penyimpangan, baik dalam proses distribusi maupun pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari aturan.
“Setiap anggaran negara harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut, pengawalan dari Kejaksaan mampu mendorong profesionalisme pelaksana sekaligus menjaga integritas program secara menyeluruh.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Reda menilai, cita-cita membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul hanya bisa tercapai jika program dijalankan dengan integritas tinggi.
“Tujuan besar program ini adalah menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul,” katanya.
Dukungan juga datang dari Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana.
Ia menilai kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penentu keberhasilan program di lapangan.
“Pengawasan yang kuat akan memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Adhitya, sinergi antar pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan luas oleh masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Reda mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program secara konsisten.
Ia optimistis, kolaborasi yang solid akan menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan pengawalan dari Kejaksaan Agung, program ini diharapkan menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.(Muhammad Fadhli)
