Rekor baru dicatat Provinsi Jambi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024 naik tajam dari 74,47 menjadi 82,27, atau melonjak 7,80 poin. Angka ini menempatkan Jambi ke dalam kategori “tinggi”, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Rapat Koordinasi (Rakor) IDI yang digelar di Aula Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (18/9/2025), dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo. Ia memberikan apresiasi khusus atas capaian tersebut.
“Lonjakan IDI ini adalah hasil kerja kolektif. Pemerintah daerah, BPS, Kesbangpol, DPRD, hingga elemen masyarakat punya andil besar. Ini menandakan demokrasi Jambi semakin matang, transparan, dan partisipatif,” ujar Agus Sunaryo.
Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, M.Stat, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi IDI yang digelar di Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (18/9/2025).
Agus menjelaskan, dalam UU RPJPN 2025–2045, IDI telah ditetapkan sebagai salah satu dari 45 indikator utama pembangunan.
Artinya, pengukuran kualitas demokrasi akan terus berlangsung hingga dua dekade mendatang.
“IDI kini menjadi indikator kinerja utama (IKU) yang wajib dicapai oleh seluruh gubernur. Pemerintah pusat akan memantau dan menilai langsung,” katanya.
Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 juga memastikan IDI diselaraskan dalam RPJPD provinsi. Dengan demikian, penyusunan RPJPD Jambi 2025–2045 wajib mengakomodasi indikator demokrasi ini.
Dalam paparannya, Agus menegaskan bahwa capaian Jambi tidak datang begitu saja. Tahun 2024, tidak ditemukan kasus pelanggaran kebebasan berkumpul, berekspresi, maupun berkeyakinan oleh aparat negara maupun antar masyarakat. Namun, masih ada tiga aturan daerah yang dinilai menghambat kebebasan, antara lain:
- Surat Edaran Bupati Sarolangun (2013) terkait larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah.
- Pergub Jambi No 27/2011 tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah.
- Perda Batanghari No 17/2013 tentang kewajiban baca tulis Al-Qur’an bagi siswa muslim Penjelasan Umum IDI.
Selain itu, indikator pendidikan politik di Jambi justru sangat aktif, dengan 93 kegiatan pendidikan politik oleh partai sepanjang 2024. DPRD Jambi juga mencatat kinerja baik dengan 100 persen Perda disahkan sesuai target Propemperda.
Secara nasional, IDI 2024 naik tipis 0,30 poin menjadi 79,81. Namun angka ini masih masuk kategori “sedang” dan belum mencapai target RKP 2024 sebesar 82,48. “Kita bersyukur Jambi justru melesat ke atas, ketika beberapa daerah lain turun,” ujar Agus.
Sebagai perbandingan, Provinsi Lampung turun drastis 5,75 poin menjadi 72,62, sementara Papua anjlok hingga 11,09 poin ke angka 56,55 atau kategori rendah Penjelasan Umum IDI.
Agus menekankan pentingnya penguatan regulasi daerah yang demokratis, menghapus aturan diskriminatif, serta memperluas ruang dialog publik.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat peran FKUB, meningkatkan keterwakilan perempuan, difabel, dan kelompok minoritas, serta memastikan transparansi anggaran lewat akses informasi publik.
“Jambi sudah berada di jalur yang tepat, tetapi pekerjaan rumah kita masih banyak. Demokrasi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan perlindungan kelompok rentan, akses layanan dasar, dan netralitas penyelenggara pemilu,” tegasnya.
Diskusi semakin hidup dengan hadirnya pemateri dari Tenaga Ahli Gubernur Jambi. Muawwin MM, menekankan arti capaian ini bagi citra daerah.
“Dengan capaian kategori tinggi, Jambi bisa membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan kita semakin akuntabel. Tugas kita selanjutnya adalah menjaga konsistensi, agar demokrasi ini bukan sekadar naik daun lalu layu,” ujar Muawwin, yang akrab disapa Awin Sutan Mudo.
Sementara itu, Prof Muchtar Latif, akademisi sekaligus Tenaga Ahli Gubernur, menyoroti aspek keberlanjutan.
“Kenaikan IDI Jambi adalah momentum. Tapi indikator demokrasi tidak boleh berhenti di ruang rapat. Perlu ada penguatan pada regulasi daerah, partisipasi politik masyarakat, dan keberanian pemerintah menghapus aturan diskriminatif. Demokrasi hanya hidup jika rakyat merasa dilibatkan,” jelasnya(*).
Add new comment