JAKARTA — Silaturahmi Nasional (Silatnas) Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) di Jakarta, 7–8 September 2025, menjadi ajang konsolidasi besar pertama sejak organisasi ini berdiri April lalu. Dalam forum tersebut, Gapembi menegaskan komitmen memperkuat peran strategis dalam menyukseskan program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih dari 200 peserta hadir mewakili 100 yayasan dan mitra anggota dari Aceh hingga Papua. Setiap yayasan mengelola 5 hingga 10 dapur bergizi yang melayani masyarakat setiap hari. Jaringan ini dinilai menjadi potensi penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif, merata, dan profesional.
“Program MBG bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang keadilan sosial dan investasi jangka panjang bangsa. Gapembi hadir untuk memastikan setiap dapur bekerja dengan standar yang baik,” kata Ketua Umum Gapembi H. Alven Stony dalam keterangan pers, Senin (8/9).
Selama Silatnas, peserta bertukar pengalaman dalam mengelola dapur bergizi serta mengikuti diskusi bersama pakar tata boga, manajemen dapur, dan pelaporan keuangan. Agenda ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas anggota sekaligus menyamakan langkah menghadapi tantangan pelaksanaan MBG.
Pada hari kedua, Inspektur Utama Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen (Purn.) Jimmy Alexander Adirman menekankan pentingnya tata kelola yang berorientasi sosial. “Program ini mendukung visi Indonesia Emas 2045, namun masih menghadapi kendala pasokan dan akuntabilitas. Peran audit, quality control, serta dukungan petani dan peternak sangat penting untuk menjamin keberhasilan,” ujar Jimmy.
Talkshow bertema “Program MBG, Audit Bantuan Pemerintah, Keamanan dan Kualitas MBG” menjadi agenda penting. Hadir sebagai narasumber antara lain Sekretaris Deputi Tata Kelola BGN RI, Ermiati Sofi Yessi; perwakilan BPOM, Agus Yudi Prayuda; serta Direktur Pemeriksaan 8B BPK RI, Hanif Muhammad Taufik.
Hanif memaparkan bahwa realisasi penyaluran dana MBG hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp8,86 triliun dengan 7.237 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah operasional. Menurutnya, terdapat sejumlah risiko keuangan yang perlu diantisipasi, seperti praktik subkontrak yayasan, kondisi dapur yang tidak sesuai persyaratan, hingga bukti pertanggungjawaban yang tidak akurat.
“Pemeriksaan BPK bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mencegah penyalahgunaan anggaran. Ini penting agar program benar-benar mencapai sasaran dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Hanif.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen penuh terhadap program ini. Dalam pidato Agustus lalu, ia menyebut alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun pada 2026, dengan target 82,9 juta penerima manfaat, mencakup siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia. Saat ini, program telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima.
Sekretaris Jenderal Gapembi Hasan Basri menyatakan, kesehatan dan gizi anak bangsa adalah tanggung jawab bersama. “Gapembi mesti memosisikan diri sebagai mitra strategis BGN agar program ini tidak hanya berhasil secara angka, tetapi juga memberi dampak nyata hingga pelosok,” katanya.
Gapembi lahir pada 27 April 2025 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Organisasi nirlaba ini menyatukan pelaku dapur bergizi sebagai wadah komunikasi, advokasi, dan peningkatan mutu layanan gizi masyarakat. Program kerja awal mencakup sertifikasi dapur bergizi, pendampingan mutu, hingga pembinaan etika usaha.
Anggota Dewan Pembina Gapembi yang juga Ketua PBNU Chairul Sholeh Rasyid menegaskan, dengan jaringan luas dari Aceh hingga Papua, Gapembi siap menjadi motor penggerak peningkatan kualitas dapur makan bergizi di Indonesia. “Dengan kolaborasi erat bersama BGN, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi legacy penting Presiden Prabowo sekaligus investasi besar untuk masa depan bangsa,” ujarnya. (*)
Add new comment