Presiden Prabowo Subianto resmi merombak kabinet pada 8 September 2025. Sri Mulyani dicopot dari kursi Menteri Keuangan, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Sementara itu, Budi Gunawan lengser dari Menko Polhukam, posisinya diisi Sjafrie Sjamsoeddin.
***
Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada 8 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Sri Mulyani Indrawati dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan posisinya digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Selain Sri Mulyani, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga turut lengser dari kabinet Prabowo. Perubahan ini dilakukan di Istana Negara, disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para pejabat negara lainnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan reshuffle dilandasi evaluasi Presiden atas kinerja para menteri belakangan ini.
Pengganti Sri Mulyani di kursi Menteri Keuangan adalah Purbaya Yudhi Sadewa, seorang figur teknokrat di bidang ekonomi. Purbaya bukan nama baru dalam dunia ekonomi Indonesia. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020, sebuah posisi strategis yang dipercayakan di era Presiden Jokowi. Penunjukannya sebagai Menkeu menandai masuknya sosok profesional non-partai ke dalam tim inti ekonomi Prabowo.
Rekam Jejak dan Kapasitas Ekonomi Purbaya
Dilihat dari rekam jejak, kapasitas Purbaya Yudhi Sadewa di bidang ekonomi tak diragukan. Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITB, lalu melanjutkan pendidikan Master dan Ph.D. di bidang Ilmu Ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat. Artinya, Purbaya memiliki dasar akademis ekonomi yang kuat hingga tingkat doktoral.
Sepulangnya ke Indonesia, karier Purbaya banyak berkecimpung di sektor riset dan jasa keuangan. Ia pernah menjadi Senior Economist di Danareksa Research Institute pada awal 2000-an, bahkan menjabat Chief Economist di institusi yang sama.
Purbaya juga sempat menduduki kursi Direktur Utama Danareksa Sekuritas (2006–2008) dan Direktur PT Danareksa (Persero) hingga 2015. Pengalaman panjang di sektor keuangan dan riset ekonomi ini menegaskan kapasitasnya sebagai ekonom berpengalaman.
Memasuki pemerintahan, Purbaya pun bukan orang baru. Di era Presiden SBY, ia menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi untuk Menko Perekonomian dan anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) periode 2010–2014.
Pada masa awal Presiden Jokowi, Purbaya turut bergabung di Kantor Staf Presiden dan Kemenko Polhukam sebagai pejabat yang menangani isu strategis ekonomi. Puncaknya, pada 2020 Jokowi menunjuknya memimpin LPS, lembaga yang mengurusi penjaminan simpanan dan stabilitas perbankan. Rekam jejak di pemerintahan ini menunjukkan Purbaya punya pengalaman birokrasi dan pemahaman kebijakan publik yang mumpuni.
Menariknya, Purbaya Yudhi Sadewa bukan kader partai politik manapun dan relatif jauh dari hingar-bingar politik praktis. Peta relasi dengan Prabowo pun terbilang tidak langsung. Namun, Purbaya pernah bekerja di bawah Luhut B. Pandjaitan (saat Luhut menjabat Menko Polhukam tahun 2015) sebagai staf khusus bidang ekonomi.
Luhut dikenal memiliki komunikasi yang baik dengan Prabowo belakangan ini, sehingga bisa jadi rekomendasi dari kalangan profesional dekat Luhut turut melapangkan jalan Purbaya ke kabinet Prabowo. Selain itu, sebagai Kepala LPS pilihan Jokowi, Purbaya dipandang figur berintegritas yang dapat diterima lintas pemerintahan.
Dari sisi kebijakan, masuknya Purbaya diharap membawa angin segar namun tetap menjaga kesinambungan. Sri Mulyani dikenal pasar sebagai penjaga fiskal yang andal. Kabar pencopotannya sempat memicu guncangan di pasar finansial.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan dilaporkan langsung jatuh saat isu Sri Mulyani diganti mulai beredar. Penunjukan Purbaya, dengan latar teknokrat ekonomi, dinilai sebagai upaya meredam kekhawatiran tersebut. Sebagai ekonom senior, Purbaya diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan investor dan melanjutkan kebijakan fiskal prudent ala pendahulunya, sembari menjalankan visi ekonomi Presiden Prabowo.
Budi Gunawan Turun Jabatan Menko Polhukam
Selain Sri Mulyani, reshuffle kedua era Prabowo ini juga mengakhiri kiprah Komjen Pol (Purn) Budi Gunawan di kursi Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan). Budi Gunawan – akrab disapa BG – sebelumnya adalah Kepala BIN yang cukup lama menjabat di era Jokowi.
Begitu Prabowo membentuk kabinetnya pada Oktober 2024, BG dipercaya mengemban posisi Menko Polkam. Namun kurang dari setahun berselang, pada 8 September 2025 namanya resmi digeser dari jabatan tersebut.
Pencopotan Budi Gunawan ini tak lepas dari sorotan terhadap situasi keamanan nasional belakangan. Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia diguncang gelombang unjuk rasa besar di berbagai daerah yang berujung kerusuhan anarkis.
Puncaknya pada akhir Agustus 2025, terjadi demonstrasi masif yang berubah menjadi kerusuhan di sejumlah kota. Massa dilaporkan membakar gedung-gedung DPRD di daerah, kantor polisi, hingga fasilitas umum di berbagai provinsi.
Di Makassar, Gedung DPRD Sulsel hangus dibakar dan menelan korban jiwa, bagian dari kerusuhan serentetan tanggal 28–30 Agustus yang disebut-sebut sebagai ujian keamanan terbesar bagi pemerintahan Prabowo yang baru berjalan kurang dari setahun.
Situasi demo rusuh tersebut diduga kuat menjadi latar belakang lengsernya Budi Gunawan. Sumber Tempo menyebut Presiden Prabowo geram terhadap aparatur intelijen dan keamanan yang dinilai kecolongan. Prabowo bahkan dikabarkan memarahi petinggi BIN dan Polri karena gagal membendung aksi demonstrasi di Pati, Jawa Tengah, yang berujung kericuhan.
Ketidaksiapan menghadapi gelombang protes yang meluas ini tentu menjadi catatan evaluasi serius. Walhasil, Prabowo melakukan langkah tegas merombak pos Menko Polhukam agar koordinasi keamanan lebih terkendali ke depannya.
Secara resmi, pemerintah menyatakan alasan reshuffle adalah hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri.
"Atas berbagai masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka sore hari ini diputuskan melakukan perubahan susunan kabinet pada beberapa jabatan," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara.
Sebagai pengganti BG, Presiden Prabowo menunjuk sosok Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengisi pos Menko Polhukam yang ditinggalkan. Sjafrie Sjamsoeddin adalah purnawirawan jenderal yang tak asing bagi Prabowo. Ia teman satu angkatan Prabowo di militer dan dikenal sebagai sahabat lama sejak berkarier di TNI.
Sjafrie juga memiliki jam terbang tinggi di bidang pertahanan. Pernah menjabat Pangdam Jaya di era 1998 serta Wakil Menteri Pertahanan di periode 2010–2014. Terpilihnya Sjafrie, figur militer kawakan dan orang dekat Prabowo, diyakini untuk memperkuat koordinasi penanganan keamanan pasca kerusuhan kemarin.
Masuknya Sjafrie Sjamsoeddin melengkapi reshuffle di tim Polhukam Prabowo. Dengan latar belakang militer dan pengalaman birokrasi, ia diharap mampu mengembalikan kendali stabilitas keamanan. Langkah perombakan Budi Gunawan dengan Sjafrie ini sekaligus memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo serius menanggapi gejolak keamanan yang terjadi.
Evaluasi besar-besaran dilakukan, dan Prabowo tak ragu melepas pejabat setingkat menteri koordinator jika dianggap perlu demi memulihkan situasi.
Apakah langkah ini efektif meredakan gejolak dan mengembalikan kepercayaan publik, tentu akan teruji dalam waktu dekat.(*)
Add new comment