Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang dipaparkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI terkait asumsi dasar RAPBN 2026.
Menurut Cek Endra, patokan ICP sebesar USD70 per barel dan target lifting migas 1,59 juta BOEPD menunjukkan sikap hati-hati pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas pasokan energi, keberlanjutan fiskal, sekaligus mendorong percepatan transisi energi nasional.
“Asumsi dasar ini sudah tepat. Pemerintah berhati-hati dalam merespons dinamika pasar minyak global, namun tetap menyiapkan ruang bagi agenda transisi energi nasional agar berjalan lebih cepat,” ujarnya, Rabu (28/8/2025).
Cek Endra menegaskan bahwa keberlanjutan subsidi energi harus tetap menjadi instrumen proteksi sosial, terutama bagi masyarakat kecil. Ia mengapresiasi kebijakan subsidi Solar Rp1.000/liter, minyak tanah, serta transformasi subsidi LPG 3 Kg berbasis data penerima manfaat (DTSEN).
“Transformasi subsidi LPG berbasis data adalah bentuk keadilan energi. APBN akan lebih efisien, sementara perlindungan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Politisi asal Jambi itu juga menyoroti pagu anggaran ESDM 2026 sebesar Rp21,67 triliun yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur strategis, antara lain pipa gas Cisem–Dusem, tambahan jaringan gas rumah tangga, PLTS, PLTMH, dan program listrik desa (Lisdes).
“Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada ketahanan energi dan pengembangan energi terbarukan. Infrastruktur ini bukan hanya soal pasokan, tapi juga soal arah transisi energi yang lebih terukur,” jelasnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Cek Endra adalah program Lisdes, yang menurutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pada tahun 2029 seluruh desa di Indonesia sudah 100 persen teraliri listrik.
“Dengan dukungan anggaran Rp5 triliun untuk Lisdes di 2026, kita berharap percepatan elektrifikasi desa bisa menjangkau ribuan desa dan dusun yang belum teraliri listrik, terutama di wilayah 3T. Ini adalah wujud nyata pemerataan dan keadilan energi,” katanya.
Cek Endra menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi XII, akan terus mengawal agar kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten dan transparan.
“Komisi XII mendukung penuh kebijakan ESDM dalam RAPBN 2026, dengan catatan pengawasan dan implementasi di lapangan harus benar-benar disiplin,” pungkasnya.
Add new comment