Belum genap enam bulan sejak dilantik, kinerja Bupati Merangin H. M. Syukur dan Wakil Bupati Abdul Khafid Moein justru menuai kecaman publik. Belum terdengar gebrakan pembangunan, yang muncul justru rencana pengadaan mobil dinas baru—yang nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Di tengah rakyat yang makin terhimpit ekonomi, pemerintah Merangin justru merancang kemewahan. Pembelian mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati itu, kini memantik gelombang protes dari kalangan mahasiswa.
Senin (2/6/2025), puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangko turun ke jalan. Mereka mengepung Kantor Bupati Merangin dengan satu tuntutan utama yang menggema dari pengeras suara dan nyala ban terbakar.
“Batalkan pembelian mobil dinas! Bupati jangan menambah luka rakyat!”
Mahasiswa menyebut kebijakan ini tak punya etika sosial. Di tengah situasi fiskal yang serba sempit, mereka menilai Bupati dan Wakil Bupati tak pantas memaksakan pengadaan kendaraan dinas baru.
“Kenapa pemimpin malah ingin mobil mewah, sementara rakyat diminta efisiensi?” teriak Sandrawandi, orator aksi yang juga mahasiswa IAI SMQ Bangko.
Sebelumnya, aksi serupa telah digelar di DPRD Merangin. Tapi kali ini, mereka melangkah lebih jauh—dengan membakar ban, melempar telur busuk, dan menuntut langsung di hadapan eksekutif.
Wakil Bupati Abdul Khafid Moein akhirnya menemui mahasiswa. Tapi bukannya memberi kejelasan, ia malah merujuk pada dalih prosedural.
“Pembelian mobil itu sudah dianggarkan sejak 2024, sebelum kami dilantik,” katanya.
Mahasiswa tak puas. Mereka menolak dialog jika tak langsung dengan Bupati Merangin, H. M. Syukur.
“Kalau hanya berdalih anggaran lama, berarti Bupati tinggal menjalankan tanpa berpikir ulang? Di mana moralitas seorang pemimpin?” sindir Sandrawandi.
Wakil Bupati Khafid Moein sempat meninggalkan massa karena merasa tidak dianggap. Namun, ia kemudian kembali dan melontarkan pernyataan mengejutkan.
“Kalau mobil dinas Wabup disuruh batalkan, saya siap. Tapi saya menunggu perintah Bupati,” tegasnya.
Pernyataan ini justru mempertegas posisi mahasiswa bahwa keputusan sejati ada di tangan Bupati H. M. Syukur.
Tiga tuntutan mahasiswa jelas:
- Batalkan mobil dinas Bupati dan Wabup
- Tutup tempat hiburan malam di Merangin
- Gratiskan lapak PKL selama 6 bulan
Namun, dari semua itu, yang paling ditekankan adalah soal mobil dinas, karena dianggap sebagai simbol pemborosan di atas penderitaan rakyat.
“Hari ini bukan sekadar aksi. Ini teguran keras kepada pemimpin yang lupa siapa yang memilih mereka,” ujar seorang mahasiswa sebelum aksi bubar.
Mobil dinas bukan soal roda empat. Ini soal rasa. Rasa apakah pemimpin masih bersama rakyat, atau sudah hanyut dalam kemewahan kekuasaan. Maka suara mahasiswa tak akan padam. Karena yang mereka lawan bukan mobil, tapi mentalitas penguasa yang tak tahu malu.
(*)
Add new comment