Harga BBM Jambi Turun, Tapi Kenapa Harga Barang Masih Naik?

Jambi — Di tengah sorotan nasional atas penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, Provinsi Jambi justru mencatatkan harga paling kompetitif se-Sumatera. Sejak 1 Juni 2025, harga Dexlite turun sebesar Rp630 per liter, Pertamax sebesar Rp500 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp500 per liter. Namun, euforia yang seharusnya muncul tak terasa di tengah masyarakat. Alih-alih merasakan manfaat, warga justru mempertanyakan sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan rilis resmi PT Pertamina (Persero), berikut harga BBM non-subsidi di wilayah Jambi per 1 Juni 2025:

Penurunan harga ini, menurut Kementerian ESDM, didorong oleh penurunan harga minyak mentah global dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penyesuaian dilakukan berdasarkan formulasi yang diatur dalam Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Meski tampak menjanjikan, realitas di lapangan berbicara lain. Di pasar tradisional maupun terminal transportasi, harga barang dan tarif angkutan belum juga menunjukkan penyesuaian. Rantai distribusi barang masih dikendalikan oleh struktur biaya lama, sementara pemerintah daerah belum menerbitkan edaran kebijakan lanjutan yang menyesuaikan tarif atau harga barang pokok.

“Kami sambut baik penurunan harga BBM. Tapi tanpa pengawasan lanjutan, ini tak banyak berarti,” ujar Dina, pemilik toko sembako di kawasan Talang Banjar. “Barang-barang dari agen tetap naik, ongkos kirim tak berubah.”

Fenomena ini menunjukkan bahwa penurunan harga energi tidak serta-merta menular ke sektor-sektor lainnya, terutama di daerah dengan regulasi pasar yang longgar.

Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga, Jambi termasuk wilayah dengan harga BBM non-subsidi paling murah:

Namun, harga lebih murah ini belum diikuti dengan percepatan manfaat di sektor transportasi umum, logistik, maupun komoditas pokok.

Penurunan harga BBM adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Namun, di tengah iklim ekonomi yang fluktuatif, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pengumuman harga—mereka menanti kebijakan lintas sektor yang terintegrasi dan menyentuh akar persoalan biaya hidup.

“Tanpa roadmap distribusi manfaat, penurunan harga BBM hanya akan menjadi statistik, bukan solusi,” ujar M. Ilham, analis kebijakan publik dari Universitas Jambi.

Penurunan harga BBM di Jambi adalah peluang, namun juga tantangan. Pemerintah daerah perlu segera merumuskan langkah-langkah konkret agar momentum ini tidak terbuang. Pengawasan harga barang pokok, tarif angkutan, dan distribusi logistik harus dikuatkan agar harga murah di pompa bisa benar-benar dirasakan di dapur rumah tangga.

Karena pada akhirnya, harga bukan sekadar angka di papan SPBU, tapi representasi dari keadilan ekonomi.(*)