JAKARTA – Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang sebelumnya dijadwalkan untuk bulan Juni dan Juli 2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (2/6/2025).
Sebagai gantinya, pemerintah memilih menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu kepada pekerja berpenghasilan rendah, yang dinilai lebih cepat dari sisi kesiapan data dan mekanisme eksekusi.
“Diskon listrik ternyata memerlukan proses penganggaran yang tidak dapat mengejar target Juni–Juli. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk tidak menjalankannya,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas.
Menurut Sri Mulyani, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kelambatan penganggaran dan efektivitas penyaluran manfaat. Program BSU dianggap sebagai opsi yang lebih siap karena berbasis data terkini dari BPJS Ketenagakerjaan, yang telah diverifikasi dan menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Pemerintah mengaku telah belajar dari pengalaman masa pandemi, di mana penyaluran bantuan sempat terganjal oleh data ganda dan ketidaktepatan sasaran. Kini, menurut Menkeu, kondisi tersebut tidak lagi menjadi hambatan.
“Data BPJS Ketenagakerjaan saat ini sudah bersih, sehingga kita bisa memastikan bantuan ini jatuh ke tangan yang tepat dan cepat,” tegasnya.
Sebelumnya, rencana diskon tarif listrik sebesar 50 persen sempat diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Diskon ini menyasar sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga, khususnya dengan daya listrik maksimal 1300 VA.
Namun, karena keterbatasan waktu dan mekanisme anggaran, skema insentif itu kini digantikan dengan BSU yang akan dimulai pada 5 Juni hingga 31 Juli 2025.(*)
Add new comment