Puluhan mahasiswa dan pemuda Sarolangun menggelar aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun, Kamis kemarin. Mereka mengecam kebijakan renovasi besar-besaran rumah dinas pimpinan DPRD yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD 2025.
Dalam orasinya di depan kantor wakil rakyat itu, mahasiswa menuding DPRD tak berpihak kepada rakyat. Di tengah upaya efisiensi dan pemangkasan belanja publik akibat tekanan ekonomi, mereka mempertanyakan logika di balik pengeluaran Rp 2 miliar lebih hanya untuk bersolek rumah dinas.
“Kami menuntut pembatalan renovasi rumah dinas yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Anggaran Rp 2 miliar lebih itu seharusnya dialihkan untuk fasilitas publik seperti sekolah, beasiswa, atau perbaikan jalan desa,” teriak Hadril, salah satu orator aksi.
Sekretaris DPRD Sarolangun, Kaprawi, menjadi satu-satunya pejabat yang berani menghadapi massa aksi. Ia menyampaikan seluruh pimpinan dan anggota DPRD tengah menjalankan kegiatan reses, sehingga tak berada di kantor.
“Saya persilakan adik-adik menjadwalkan ulang audiensi dengan pimpinan. Saya jamin nanti bisa bertemu langsung,” kata Kaprawi di hadapan pengunjuk rasa.
Namun saat ditanya soal substansi kritik mahasiswa, Kaprawi memilih enggan komentar.
“Itu bukan ranah saya. Semua keputusan berada di tangan pimpinan DPRD,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, tim JambiLink mengungkap laporan pengadaan di LPSE Kabupaten Sarolangun yang memperlihatkan fakta mencengangkan: rumah dinas Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II DPRD Sarolangun sedang disulap menjadi hunian super nyaman dan mewah, dengan alokasi anggaran dari APBD 2025.
Rinciannya sebagai berikut:
Karpet Ambal: Rp149,6 juta – CV Anugrah Pratama
Tempat Tidur: Rp187,6 juta – CV Dami Barika Konstruksi
Meubeler: Rp193,6 juta – CV Dami Barika Konstruksi
Alat Rumah Tangga: Rp54 juta
Pendingin Ruangan: Rp83 juta
Rehabilitasi Kamar: Rp149 juta
Rehab Pendopo Kamar: Rp119 juta
Rehab Halaman: Rp99 juta
Pembangunan Gazebo: Rp177,7 juta – CV Rasya Mandiri
Studio Video & Film: Rp184,3 juta – item mewah lain yang menyita perhatian publik. Selengkapnya baca di sini :
Rumah Dinas Pimpinan DPRD Sarolangun "Disulap Mewah", Anggaran Renovasi Capai Miliaran Rupiah di 2025
Seluruh proyek dibagi ke dalam paket-paket kecil di bawah Rp200 juta — tepat di bawah ambang batas pengadaan langsung menurut Perpres No. 12 Tahun 2021. Metode ini membuka celah praktik "split anggaran", dengan pola penunjukan non-tender.
Beberapa penyedia jasa yang dominan CV Dami Barika Konstruksi: menang di dua proyek besar. CV Anugrah Pratama dan Zafran Jaya Abadi: juga menang di beberapa proyek sekaligus.
Dengan total renovasi yang melebihi Rp2 miliar untuk tiga rumah dinas, publik bertanya: apakah peningkatan kenyamanan ini sebanding dengan peningkatan kerja wakil rakyat di lapangan? Atau justru ini menjadi bukti bahwa saat rakyat bersiasat hidup hemat, sebagian elite legislatif justru mempercantik kenyamanan privatnya?
Renovasi rumah dinas yang awalnya hanya masuk dalam dokumen LPSE kini telah keluar dari halaman dokumen dan masuk ke halaman sejarah gerakan mahasiswa Sarolangun. Ini bukan lagi soal gorden, karpet, atau AC. Tapi soal kepekaan dan keberpihakan wakil rakyat di tengah kondisi riil masyarakat.(*)
Add new comment