Kerinci — Negara harus cukup kuat untuk bertindak, tetapi kekuasaannya tetap harus dibatasi dan dipertanggungjawabkan. Gagasan itu menjadi pesan utama Prof. Dr. H. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si., dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Politik dan Sosial Budaya di IAIN Kerinci, Sabtu (21/11/2026).
Rektor IAIN Kerinci tersebut menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Benevolent Leviathan: Rekonstruksi Kekuasaan Negara dan Kepemimpinan Masa Depan.”
Melalui gagasan itu, Jafar menawarkan tata kelola kekuasaan yang kuat, efektif, dan memiliki arah moral yang jelas: melindungi warga, menegakkan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan.
“Negara yang kuat tidak cukup hanya efektif secara administratif dan stabil secara politik; negara juga harus memiliki orientasi moral yang jelas mengenai untuk siapa kekuasaan dijalankan,” tulis Jafar dalam naskah orasinya.
Pesannya menyentuh pertanyaan mendasar dalam kehidupan bernegara. Ketika pemerintah memiliki kewenangan besar, untuk kepentingan siapa kewenangan itu digunakan?
Negara Kuat, Kekuasaan Tetap Diawasi
Dalam intisari orasinya, Jafar menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan negara yang mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan publik. Namun, kebutuhan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran bagi pemusatan kekuasaan tanpa pengawasan.
Di sisi lain, pembatasan kekuasaan juga harus dirancang agar pemerintah tetap mampu bertindak cepat dan terkoordinasi ketika masyarakat membutuhkan.
Dengan demikian, negara kuat dan negara demokratis tidak harus ditempatkan sebagai dua pilihan yang saling meniadakan.
“Indonesia membutuhkan negara yang memiliki kapasitas untuk bertindak, tetapi juga memiliki institusi yang mampu membatasi, mengoreksi, dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut,” demikian tertulis dalam naskahnya.
Bagi Jafar, keberhasilan negara perlu dilihat dari kemampuannya menggabungkan efektivitas pemerintahan dengan pertanggungjawaban kekuasaan.
Besarnya kewenangan pemerintah saja belum cukup. Kelengkapan lembaga demokrasi juga belum menjamin keputusan publik dapat dilaksanakan dengan baik.
Tegas terhadap Korupsi, Tidak Sekadar Menghindari Keputusan Sulit
Jafar turut menjelaskan makna kebajikan dalam gagasan Benevolent Leviathan. Orientasi kekuasaan untuk melindungi masyarakat tidak berarti pemerintah harus bersikap lunak terhadap pelanggaran hukum.
“Negara tetap harus tegas ketika menghadapi korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kekerasan, diskriminasi, dan berbagai tindakan yang merugikan kepentingan publik,” tulisnya.
Namun, ketegasan itu harus dijalankan melalui prosedur yang adil. Kekuasaan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan penguasa.
Ia menekankan bahwa prinsip negara hukum menuntut tindakan publik berlangsung konsisten, berdasarkan aturan yang dapat diketahui, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kerangka tersebut, kekuatan negara diarahkan untuk melindungi kehidupan masyarakat sekaligus menghormati martabat manusia.
Pemimpin Baik Tidak Bisa Menggantikan Institusi
Orasi Jafar juga menempatkan hubungan antara kualitas pemimpin dan kekuatan lembaga sebagai persoalan penting.
Menurutnya, kepemimpinan tetap membutuhkan visi, keberanian, integritas, kecakapan membaca keadaan, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi kompleks.
Tetapi, kualitas pribadi seorang pemimpin tidak dapat dijadikan pengganti institusi.
“Kepemimpinan yang baik justru harus mampu membangun sistem yang tetap bekerja, menjaga kualitas pelayanan, dan melindungi kepentingan masyarakat ketika pemimpin tersebut tidak lagi memegang jabatan,” tulis Jafar.
Pesan ini menempatkan keberlanjutan pelayanan publik sebagai ukuran kepemimpinan. Sistem yang dibangun harus tetap melayani masyarakat ketika orang yang memimpinnya berganti.
Dari Ruang Kuliah untuk Presiden dan Kepala Daerah
Jafar berharap gagasannya tidak berhenti sebagai bahan perdebatan akademik. Ia ingin pemikiran tersebut menjadi pertimbangan bagi pemegang kekuasaan, mulai dari Presiden hingga kepala daerah.
Dalam naskahnya, ia juga menjelaskan perbedaan peran ilmuwan politik dan praktisi politik.
“Politik memang menjadi bidang yang saya geluti, tetapi saya bukan seorang politisi,” tulisnya.
Ilmuwan politik, menurut Jafar, berusaha memahami dan mengkaji bagaimana kekuasaan seharusnya diatur serta dijalankan. Dari pekerjaan akademik itulah lahir tawaran untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ia mengajak pemegang kekuasaan membuka ruang diskusi bersama ilmuwan agar pengetahuan dapat memberi arah bagi praktik kepemimpinan.
“Sungguh indah jika para pemegang kekuasaan bersedia duduk berdampingan dengan para ilmuwan, berdiskusi, dan bersama-sama menemukan jalan yang perlu ditempuh dalam menjalankan kekuasaan,” tulisnya.
Doktor Ilmu Politik Lulusan UI
Jafar menyelesaikan pendidikan doktoral Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Laman resmi FISIP UI mencatat ia menjalani sidang terbuka promosi doktor pada 12 Desember 2018, dengan penelitian mengenai politik dinasti dan orang kuat lokal di Jambi.
Dalam pengukuhannya di IAIN Kerinci, perhatian Jafar bergerak pada hubungan negara, pemimpin, institusi, dan masyarakat.
Melalui Benevolent Leviathan, ia mengajukan ukuran yang dekat dengan kehidupan warga: kekuasaan harus mampu bekerja, bersedia diawasi, dan meninggalkan sistem pelayanan yang tetap berjalan setelah pemimpinnya berganti.(*)