Seleksi MK Sekolah Rakyat Jambi Dipersoalkan, LPI Tipikor Minta Pokja Buka Dasar Kemenangan Deta Decon

WIB
Ist

Jambi — Penetapan PT Deta Decon sebagai pemenang seleksi konsultan manajemen konstruksi Sekolah Rakyat Jambi menjadi sorotan. Selisih penawaran sekitar Rp401 juta dengan peserta lebih murah serta dugaan penggunaan perusahaan oleh pihak lain memunculkan pertanyaan mengenai proses pemilihannya.

Di tengah polemik tersebut, DPP Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi atau LPI Tipikor meminta penjelasan resmi mengenai dasar kemenangan Deta Decon dan pihak yang akan menjalankan pekerjaan.

Permintaan itu tertuang dalam surat bertanggal 17 November 2026, atas nama Ketua Umum Aidil Fitri, S.H., yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui PPK paket terkait.

Salah satu pertanyaan dalam surat tersebut langsung menyasar penilaian seleksi.

“Bagaimana dasar penilaian teknis dengan bobot Kualitas 80% dan Biaya 20% yang memenangkan PT Deta Decon, padahal penawarannya Rp6.959.529.060 bukan yang termurah?” demikian bunyi pertanyaan dalam surat LPI Tipikor.

Selisih Rp401 Juta, Mengapa Deta Decon Menang?

Paket yang dipersoalkan ialah Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Jambi-1, dengan pagu sekaligus HPS Rp8.177.257.000.

Dalam rekap yang menjadi bahan pemberitaan, Deta Decon tercantum sebagai pemenang dengan penawaran Rp6.959.529.060.

Sementara itu, PT Widha menawarkan Rp6.557.931.060, lebih rendah Rp401.598.000.

Namun, seleksi ini menggunakan metode kualitas dan biaya, dengan bobot teknis 80 persen dan biaya 20 persen. Harga terendah bukan satu-satunya penentu.

Deta Decon memperoleh nilai teknis 88,85 dan skor gabungan 89,88. Widha memperoleh nilai teknis 85,24 dengan skor gabungan 88,14.

Berdasarkan angka yang tercantum, Deta Decon unggul melalui penilaian gabungan. Pertanyaan yang masih perlu dijawab ialah dasar pemberian nilai teknis tersebut.

Apa keunggulan pengalaman, metodologi, dan tenaga ahli yang membuat Deta Decon meraih nilai lebih tinggi? Bagaimana pemeriksaannya dilakukan dan dicatat?

Rincian evaluasi diperlukan agar publik dapat memahami dasar keputusan Pokja. Selisih harga saja belum membuktikan adanya penyimpangan.

Dugaan Pinjam Bendera Ikut Dipertanyakan

LPI Tipikor juga meminta penjelasan mengenai kesesuaian pelaksana pekerjaan dengan perusahaan dan tim yang dinilai dalam seleksi.

“Apakah PT Deta Decon selaku pemenang seleksi tahun 2026 benar-benar melaksanakan pekerjaan dengan tim yang ditawarkan dalam dokumen seleksi?” demikian pertanyaan lainnya dalam surat tersebut.

Pertanyaan itu berkaitan dengan informasi seorang sumber Jambi Link yang menyebut Agustianto berperan di balik pekerjaan yang melibatkan PT Archimedia Consultans pada 2025 dan Deta Decon pada 2026.

Sumber menyebut hubungan tersebut sebagai dugaan “pinjam bendera”. Namun, bahan yang tersedia belum memuat dokumen perusahaan, perjanjian, surat kuasa, ataupun bukti transaksi yang membuktikan tuduhan itu.

Kemunculan seseorang dalam pekerjaan melalui perusahaan berbeda juga belum menjelaskan kedudukan hukumnya. Ia dapat memiliki peran sebagai pengurus, pegawai, tenaga ahli, penerima kuasa, atau mitra. Hubungan sebenarnya harus diperiksa melalui dokumen.

Karena itu, keterangan sumber tersebut masih merupakan informasi awal yang membutuhkan pembuktian dan tanggapan pihak terkait.

Pembatalan Perlu Dasar, Klarifikasi Harus Konkret

Polemik ini membuka pertanyaan apakah proses seleksi perlu dikoreksi. Namun, pembatalan dan pengulangan tidak dapat disimpulkan hanya dari penawaran pemenang yang lebih mahal atau dugaan yang belum terbukti.

Pemeriksaan perlu menjangkau dokumen evaluasi, kebenaran kualifikasi, kewenangan pihak yang mewakili perusahaan, serta kesesuaian tim yang ditawarkan.

Apabila ditemukan persoalan, bentuk tindak lanjut harus didasarkan pada temuan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam surat yang tersedia, LPI Tipikor meminta klarifikasi, belum secara eksplisit menuntut pembatalan dan pengulangan seleksi. Sikap itu perlu dibedakan agar isi permintaan organisasi tidak berubah dalam pemberitaan.

LPI Tipikor juga mempertanyakan status kontrak karena salinan data yang menjadi bahan surat masih menunjukkan masa sanggah. Status tersebut merupakan catatan pada bahan saat itu dan belum memastikan perkembangan pengadaan terkini.

Minta Jawaban Tujuh Hari Kerja

Surat LPI Tipikor memuat lima pokok pertanyaan, termasuk hasil evaluasi kinerja Archimedia pada paket Sekolah Rakyat tahun sebelumnya.

Organisasi tersebut meminta tanggapan tertulis paling lambat tujuh hari kerja sejak surat diterima. Bahan yang tersedia belum memuat bukti penerimaan maupun jawaban dari pihak yang dituju.

Belum tersedia pula tanggapan Deta Decon, Archimedia, Agustianto, maupun Pokja atas pokok persoalan tersebut.

Bagi masyarakat, pekerjaan konsultan ini berkaitan dengan pengelolaan pembangunan fasilitas pendidikan. Dasar kemenangan harus dapat dijelaskan, begitu pula siapa yang bekerja dan mempertanggungjawabkan hasilnya.

Nama pemenang sudah tercantum. Penjelasan yang dibutuhkan kini ada pada dokumen dan jawaban para pihak.(*)

BeritaSatu Network