Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, menghadiri kegiatan bertajuk “Membangun Ekosistem Regulasi Pusat–Daerah: Sinergi DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum untuk Perda yang Sahih, Selaras, dan Efektif Dilaksanakan” yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut dihadiri oleh Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin; Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, G.K.R. Hemas; Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow; Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk; serta jajaran pimpinan dan anggota DPD RI, perwakilan kementerian, kepala daerah, pimpinan DPRD, dan Kepala Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Kegiatan diawali dengan pengantar materi oleh G.K.R. Hemas, dilanjutkan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa pengawasan terhadap produk hukum daerah kini mengalami perubahan pendekatan, dari pembatalan regulasi menjadi upaya pencegahan sejak tahap perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda).
Sejumlah tantangan turut menjadi perhatian, antara lain disharmoni regulasi, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta belum optimalnya koordinasi antarkementerian dan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih terstruktur antara DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum, khususnya dalam mengintegrasikan hasil pemantauan dan evaluasi BULD ke dalam proses pembentukan Perda.
Selanjutnya, Ketua BULD DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, memaparkan hasil pemantauan dan kajian akademik terkait berbagai persoalan pembentukan Perda, mulai dari perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, hingga implementasi. Pembahasan juga mencakup pentingnya penguatan kapasitas SDM Perancang, kejelasan pembagian kewenangan pusat dan daerah, dukungan pembiayaan, serta penyelarasan regulasi agar dapat diterapkan secara efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menyampaikan materi mengenai arah kebijakan pembinaan dan harmonisasi produk hukum daerah. Ia menekankan bahwa Perda harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, didukung kajian akademik berbasis data, melibatkan partisipasi publik yang bermakna, serta sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Widyastuti, menjelaskan peran Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah dalam pelaksanaan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada). Proses tersebut telah didukung sistem elektronik melalui aplikasi e-Harmonisasi dengan jangka waktu penyelesaian paling lama lima hari kerja.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sepanjang tahun 2025 hingga 17 November 2026 tercatat sebanyak 3.319 permohonan harmonisasi Ranperda dan 22.860 permohonan harmonisasi Ranperkada. Data tersebut menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang efektif dan berkualitas.
Selain melaksanakan pengharmonisasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum juga memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan penyusunan naskah akademik, perancangan Ranperda dan Ranperkada, serta penguatan kapasitas SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah.
Melalui keikutsertaan Kepala Divisi P3H, Dina Rasmalita, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan harmonisasi regulasi dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Partisipasi ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)