Bupati Muaro Jambi Selaku Wakil Ketua Umum APKASI Paparkan Transformasi Sanitasi Aman di CSS XXIV 2026 Banda Aceh

WIB
Ist

Banda Aceh - Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, SP., MM., M.Si., yang juga selaku Wakil Ketua Umum APKASI menghadiri pembukaan City Sanitation Summit (CSS) XXIV Tahun 2026 di Bale Meuseraya Aceh, Kota Banda Aceh, Rabu (18/11/2026).

Pada kesempatan tersebut, Bupati memaparkan materi dengan tema "Transformasi Sanitasi Aman: Membangun Kota Inklusif, Berketahanan dan Berkelanjutan".

Dalam paparannya, Bupati menyampaikan salam hangat dan permohonan maaf dari Ketua Umum APKASI yang tidak dapat hadir karena mendadak dipanggil Menteri, sehingga meminta dirinya untuk mewakili.

Bupati menegaskan, sanitasi bukan semata-mata persoalan kebersihan lingkungan. Sanitasi berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan jalan, jembatan, dan investasi tidak akan optimal apabila masyarakat masih menghadapi persoalan air limbah domestik, sampah, dan lingkungan permukiman yang tidak sehat.

"Sanitasi harus ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah dan pelayanan dasar yang harus mendapatkan perhatian serius," ujar Bupati.

Bupati juga menyoroti capaian sanitasi aman di Indonesia yang masih menghadapi kesenjangan besar. Berdasarkan data Bappenas per Juni 2025, akses sanitasi aman pada 2024 baru mencapai 10,25 persen atau sekitar 7 juta rumah tangga, sementara target tahun 2029 adalah 30 persen atau sekitar 20 juta rumah tangga. Artinya, masih terdapat kesenjangan sekitar 19,75 poin persentase atau 13 juta rumah tangga yang harus dikejar.

Ia mengungkapkan, terdapat 203 kabupaten/kota yang belum memiliki infrastruktur pengolahan akhir berupa IPAL atau IPLT. Bahkan 83 IPLT belum atau tidak beroperasi, sebagian besar dalam kondisi rusak. Baru sekitar 25 persen kabupaten/kota yang memiliki operator air limbah domestik.

Bupati menekankan persoalan pembiayaan menjadi tantangan utama. Alokasi APBD untuk sanitasi air limbah domestik masih kurang dari 1 persen, sedangkan kebutuhan pendanaan untuk mencapai sanitasi aman periode 2021-2030 mencapai sekitar Rp229,88 triliun.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu memperkuat dukungan pendanaan melalui APBN, DAK Fisik, DAU, hibah, dan skema pembiayaan lainnya, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan wilayah kepulauan.

Bupati juga menyampaikan pandangan APKASI dalam pembahasan RUU Sanitasi, agar regulasi memberikan kepastian pembagian kewenangan, dukungan pendanaan, penguatan kelembagaan, standar pelayanan, serta dukungan operasional dan pemeliharaan.

"Sanitasi adalah investasi pembangunan, bukan sekadar pengeluaran pemerintah. Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal hanya karena tinggal di wilayah perdesaan, kepulauan, pesisir, atau daerah dengan kapasitas fiskal terbatas," tegas Bupati.

Bupati berharap CSS XXIV ini menjadi momentum memperkuat komitmen dan kerja bersama mewujudkan sanitasi aman, lingkungan sehat, serta kabupaten yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

BeritaSatu Network