JAMBI – Nama PT Kogas Driyap Konsultan muncul dalam seleksi proyek manajemen konstruksi pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Jambi senilai Rp8,17 miliar. Perusahaan konsultan asal Jakarta itu bukan pemain baru. Jejak pekerjaannya tersebar di berbagai daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur air minum, program penataan kawasan kumuh, pengawasan proyek irigasi, hingga pengadaan jasa pendukung seleksi aparatur sipil negara (ASN).
Namun, penelusuran terhadap dokumen pemerintah menemukan catatan lain.
Nama Kogas pernah disebut dalam laporan audit proyek yang didanai Bank Dunia. Persoalannya berkaitan dengan kelebihan penagihan biaya sewa kendaraan. Di Sulawesi Selatan, personel perusahaan ini juga menjadi sasaran kritik anggota DPRD karena dikaitkan dengan proyek bendung dan embung yang dinilai bermasalah.
Menariknya, perusahaan yang mengawali usahanya pada 1990 ini juga tercatat memperoleh dua kontrak pengadaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2024. Nilainya mencapai Rp38,64 miliar.
Bagaimana rekam jejaknya?
Berikut hasil penelusuran terhadap dokumen pengadaan pemerintah, laporan auditor BPKP, laporan resmi Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemberitaan media.
Pernah Masuk Laporan Audit BPKP
Salah satu temuan paling menarik berasal dari laporan auditor independen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas proyek National Slum Upgrading Project (NSUP) atau Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Laporan bernomor LAI-22/D105/02/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 tersebut merupakan audit laporan keuangan proyek tahun anggaran 2019 yang menggunakan pembiayaan Bank Dunia, antara lain Loan IBRD 8636-ID.
Nama PT Kogas Driyap Konsultan tercantum sebagai konsultan Technical Management Consultant (TMC) 6.
Dalam laporan tersebut, auditor mengidentifikasi kelemahan proses verifikasi pengeluaran proyek.
Salah satu persoalannya adalah kelebihan penagihan invoice sewa mobil Civil Engineering pada PT Kogas Driyap Konsultan.
Temuan itu tercatat bersama kelebihan pembayaran remunerasi pada PT Sucofindo dan kelebihan pembayaran sewa kantor pada PT Sarana Budi Prakarsaripta.
Total nilai tiga kelompok temuan tersebut mencapai Rp229.938.690.
Perlu dicatat, angka Rp229,94 juta merupakan nilai gabungan temuan terhadap beberapa penyedia. Bukan seluruhnya kerugian atau kelebihan penagihan yang dibebankan kepada Kogas.
Berapa sebenarnya nilai kelebihan tagihan khusus Kogas? Dokumen ringkasan audit yang ditemukan belum memberikan pemisahan nilainya.
Begitu pula mengenai tindak lanjut, apakah kelebihan penagihan telah dikoreksi atau dikembalikan, masih memerlukan konfirmasi melalui dokumen management letter dan penyelesaian temuan audit. World Bank+1
Temuan audit tersebut merupakan bukti adanya catatan pemeriksaan administratif dan keuangan pada proyek yang melibatkan perusahaan. Namun, tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana korupsi.
Dikritik DPRD Sulsel, Team Leader Diminta Diganti
Persoalan lain muncul pada 19 Januari 2026.
Ketika itu, Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat bersama penyedia jasa manajemen konstruksi untuk empat paket rehabilitasi daerah irigasi multiyears 2025–2027.
Dalam rapat, anggota DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, mempertanyakan penempatan Nawawi sebagai team leader PT Kogas Driyap Konsultan wilayah Makassar.
Alasannya, Nawawi disebut pernah menangani proyek Bendung dan Embung Lalengrie di Kabupaten Bone yang dipersoalkan.
"Pak nawawi ini sudah bermasalah pekerjaannya (di Bone)kenapa dipakai lagi? Kenapa tidak diganti saja ini hari?," kata Sadar, sebagaimana diberitakan Sindo Makassar, 19 Januari 2026.
Anggota DPRD Sulsel lainnya, Lukman B Kady, juga mendesak perusahaan mengevaluasi penempatan tenaga ahlinya.
Kritik disampaikan kepada Kepala Cabang PT Kogas Driyap Konsultan wilayah Makassar, Sudirman.
DPRD bahkan merekomendasikan pergantian team leader.
Namun, penting dibedakan: kritik DPRD tersebut menyasar rekam jejak personel, bukan putusan hukum yang menyatakan PT Kogas Driyap Konsultan melakukan pelanggaran.
Belum diperoleh pula konfirmasi apakah rekomendasi pergantian Nawawi sudah dijalankan atau apakah terdapat sanksi resmi atas pekerjaan yang dipersoalkan. Makassar+1
Daftar Proyek dan Kontrak yang Berhasil Ditelusuri
Penelusuran memperlihatkan bahwa PT Kogas Driyap Konsultan tidak hanya bergerak dalam pengawasan proyek bangunan. Perusahaan ini juga masuk ke sektor pengelolaan lingkungan, pendidikan, infrastruktur irigasi, perencanaan pembangunan hingga penyelenggaraan seleksi ASN.
Berikut pekerjaan dan nilai yang memiliki dukungan dokumen atau publikasi yang dapat ditelusuri.
| Tahun | Proyek / pekerjaan | Nilai tercatat |
|---|---|---|
| 2024 | Jasa pendukung seleksi CASN BKN Paket 7 | Rp22.859.336.040 |
| 2024 | Jasa pendukung seleksi CPPPK BKN Paket 7 | Rp15.788.463.000 |
| 2026 | Kajian penguatan pembiayaan berkelanjutan lima kota percontohan, Bappenas | Rp2.208.650.000 |
| 2021–2024 | Konsultan implementasi SPAM Regional Wosusokas, bersama mitra JV | EUR3.271.797, setelah amandemen ke-6 |
| 2024 | Manajemen konstruksi RDF Plant Rorotan, Jakarta, bersama Yodya Karya dan Amythas | Belum terverifikasi |
| 2019–2023 | Technical Management Consultant 6, proyek KOTAKU | Pengeluaran kumulatif Rp31.534.349.403 sampai 2023 |
| 2025–2027 | Manajemen konstruksi rehabilitasi irigasi Sulawesi Selatan | Belum terverifikasi |
| 2018 | Manajemen konstruksi Apartemen Apple | Belum terverifikasi |
Nilai-nilai ini berasal dari dokumen dengan jenis pencatatan berbeda: kontrak, nilai evaluasi, nilai konsorsium, dan realisasi kumulatif. Karena itu, tidak seluruh angka dapat dijumlahkan sebagai pendapatan atau nilai kontrak individual Kogas. Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)+6
Dua Kontrak BKN Rp38,64 Miliar pada 2024
Temuan menarik berikutnya muncul dari laporan monitoring kontrak Badan Kepegawaian Negara.
Dalam dokumen resmi yang dipublikasikan BKN, Kogas memperoleh sedikitnya dua pekerjaan jasa pendukung seleksi ASN pada tahun anggaran 2024.
Paket pertama adalah pengadaan jasa pendukung penyelenggaraan Seleksi CASN Paket 7.
Kontraknya bernomor 07/SP/KONTRAK/PPSS/X/2024, tertanggal 15 Oktober 2024, dengan nilai Rp22.859.336.040.
Masa pekerjaan berlangsung sejak 15 Oktober hingga 23 November 2024.
Paket kedua adalah pengadaan jasa pendukung penyelenggaraan Seleksi CPPPK Tahun 2024 Paket 7.
Nomor kontraknya 07/SP/CPPPK/KONTRAK/PPSS/XI/2024, tertanggal 28 November 2024.
Nilainya Rp15.788.463.000. Masa pelaksanaan tercatat mulai 28 November hingga 31 Desember 2024.
TOTAL DUA KONTRAK BKN 2024
Rp38.647.799.040
Sekitar Rp38,65 miliar, berdasarkan nilai kontrak yang dilaporkan BKN.
Yang menarik, kedua kontrak menggunakan nomor paket yang sama, yakni Paket 7, tetapi diperuntukkan bagi kegiatan seleksi berbeda: CASN dan CPPPK.
Dalam laporan monitoring tersebut, nilai realisasi kedua kontrak tercatat sama dengan nilai kontraknya, dengan sisa nol rupiah. Keduanya juga berstatus tidak terlambat dalam penyampaian data kontrak.
Data itu tidak menunjukkan pelanggaran. Namun, besarnya nilai dua pekerjaan tetap menarik untuk ditelusuri, khususnya terkait rincian biaya operasional, tenaga pendukung, lokasi pelaksanaan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)+1
Proyek Air Minum Wosusokas, Kontrak Konsultan Capai EUR3,27 Juta
Rekam jejak lainnya berada di proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas di Jawa Tengah.
Laporan akhir pinjaman dan hibah luar negeri Ditjen Cipta Karya tahun 2024 menyebut Kogas tergabung dalam kerja sama konsultan implementasi bersama Hydea SpA dan SWS Consulting Engineering S.r.l.
Kontrak awal ditandatangani pada 21 September 2021, dengan nilai EUR3.000.988.
Nilainya kemudian meningkat menjadi EUR3.271.797 berdasarkan amandemen keenam.
Artinya, terdapat kenaikan EUR270.809 atau sekitar 9,02 persen dari nilai awal.
Hingga akhir Desember 2024, dokumen mencatat delapan kali amandemen kontrak, dengan pembayaran mencapai EUR2.644.794 atau 80,84 persen dari nilai kontrak hasil amandemen keenam.
Pekerjaan konsultan berkaitan dengan supervisi pembangunan instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi utama.
Amandemen kontrak tidak otomatis berarti terdapat penyimpangan. Namun, perubahan nilai dan delapan kali amandemen menjadi alasan untuk meminta penjelasan mengenai ruang lingkup, perpanjangan waktu, dan alasan administratif setiap perubahan kontrak. Cipta Karya PU+1
Ikut Mengawasi Proyek RDF Rorotan Jakarta
Nama Kogas juga tercatat dalam proyek pengolahan sampah RDF Rorotan di Jakarta Utara.
Berdasarkan dashboard monitoring Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, kontrak manajemen konstruksi pembangunan RDF Plant Jakarta ditandatangani pada 6 Februari 2024.
Nomornya 531/PPK-MAF/PN 01.02.
Penyedia yang memperoleh kontrak merupakan konsorsium PT Yodya Karya, PT Kogas Driyap Konsultan, dan PT Amythas.
Sementara itu, kontrak konstruksi rancang bangun diberikan kepada konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk pada 26 Maret 2024.
Keterlibatan Kogas dalam konsorsium manajemen konstruksi perlu dibedakan dari pekerjaan fisik yang dilaksanakan kontraktor. Nilai kontrak individual maupun porsi pekerjaan Kogas belum berhasil dipastikan dari dokumen yang diakses. dashboardeksekutif.dinaslhdki.id+1
Kontrak Bappenas 2026 Senilai Rp2,21 Miliar
Pada 2026, perusahaan kembali muncul dalam pengadaan di tingkat pusat.
Sistem pengadaan SPSE ICB LKPP mencatat PT Kogas Driyap Konsultan sebagai pemenang seleksi jasa konsultansi Bappenas untuk pekerjaan Foundational Capacity Building for Sustainable Financing in the Five Pilot Cities.
Pagu dan HPS tercatat Rp2.258.672.000.
Penetapan pemenang dilakukan pada 28 Januari 2026, dengan nilai evaluasi penawaran Rp2.208.650.000.
Dalam dokumen pengumuman LKPP, kolom harga kontrak akhir tidak menampilkan nilai.
Sementara itu, publikasi contract award proyek Global Environment Facility Indonesia Sustainable Cities Impact Project mencatat Kogas bersama PT Ciriajasa Rancangbangun Mandiri dalam kerja sama usaha. Nilai kontrak yang ditandatangani disebut Rp2.208.650.000, dengan durasi enam bulan.
Kecocokan nilai, penyedia dan kegiatan mengindikasikan bahwa kedua publikasi tersebut berkaitan dengan pengadaan yang sama atau sangat terkait. Karena itu, nilainya tidak dihitung dua kali dalam penelusuran ini. spseicb.lkpp.go.id+1
Jejak Keuangan Proyek KOTAKU Mencapai Rp31,53 Miliar
Nama Kogas kembali ditemukan dalam laporan audit BPKP atas proyek KOTAKU.
Pada laporan keuangan proyek hingga 30 Juni 2023, nilai pengeluaran kumulatif untuk PT Kogas Driyap Konsultan sebagai TMC 6 tercatat sebesar Rp31.534.349.403.
Angka itu merupakan pengeluaran kumulatif yang dilaporkan proyek untuk penyedia tersebut, bukan otomatis nilai satu kontrak baru pada 2023.
Dokumen audit proyek yang sama juga memperlihatkan Kogas terlibat dalam berbagai kegiatan sejak beberapa tahun sebelumnya.
Selain TMC 6, dalam laporan keuangan juga terdapat pencatatan atas nama Kogas pada kelompok pengeluaran pemulihan infrastruktur pascabencana.
Hal ini memperlihatkan jangkauan aktivitas perusahaan dalam program pemerintah yang menggunakan pembiayaan internasional.
Namun, tidak tepat menjumlahkan seluruh pengeluaran dari laporan tahunan berbeda tanpa terlebih dahulu memeriksa kemungkinan angka kumulatif, pembayaran lanjutan, ataupun pekerjaan yang beririsan. World Bank+3
Berdiri Sejak 1990, Perusahaan Mengklaim Tangani Lebih dari 300 Proyek
Berdasarkan company profile 2025 yang diterbitkan perusahaan, PT Kogas Driyap Konsultan didirikan pada 1990.
Kantor pusatnya berada di Graha Simatupang Tower 2B Lantai 2, Jalan TB Simatupang Kavling 38, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Dalam profil tersebut, Ir. Jasman, ST., MT. diperkenalkan sebagai Presiden Direktur. Perusahaan juga mencantumkan kantor cabang di Jayapura dan Mataram.
Kogas menyatakan telah mengerjakan lebih dari 300 proyek manajemen dengan nilai keseluruhan lebih dari US$80 juta.
Beberapa pekerjaan yang disebut dalam profil perusahaan antara lain:
- Konsultansi pengelolaan dan pemantauan proyek pengembangan tanaman pangan, dengan nilai yang diklaim Rp164 miliar dan cakupan 23 provinsi.
- Jasa pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan wilayah V, senilai Rp52 miliar menurut profil perusahaan.
- Manajemen dan pengawasan pembangunan fasilitas Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- Pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi IAIN Ar-Raniry Aceh.
- Penyusunan dokumen rekayasa awal Reaktor Daya Eksperimental bersama mitra konsorsium.
Daftar tersebut merupakan pengalaman yang dinyatakan sendiri oleh perusahaan. Angka dan keterlibatan setiap paket masih memerlukan pemeriksaan silang terhadap kontrak dan berita acara serah terima. kogas.co.id+2
Kini Muncul dalam Seleksi Sekolah Rakyat Jambi Rp8,17 Miliar
Kogas kembali menarik perhatian setelah namanya muncul dalam seleksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb Provinsi Jambi-1.
Paket tersebut berada di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan kode RUP 67939436.
Pagu dan HPS sama-sama Rp8.177.257.000.
Sebanyak 51 perusahaan tercatat mengikuti seleksi. Dalam penilaian yang diberitakan Jambi Link pada 3 November 2026, sebanyak 11 peserta memperoleh nilai 100, sementara Kogas memperoleh nilai 90.
Dokumen pekerjaan juga memuat klausul yang menyebut konsultan bertanggung jawab atas pernyataan penyelesaian pekerjaan dan pembebasan PPK beserta jajarannya dari tuntutan tertentu.
Klausul tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian tanggung jawab apabila ditemukan kekurangan kualitas, kuantitas, atau kegagalan bangunan.
Namun, hingga tahap data yang diberitakan pada 3 November 2026, belum ada kepastian penetapan pemenang atau nilai kontrak paket tersebut.
Artinya, kemunculan Kogas sebagai peserta seleksi tidak dapat diartikan bahwa perusahaan sudah memenangkan pekerjaan Sekolah Rakyat Jambi. JambiLINK.id+1
Rekam Jejak Panjang, Pertanyaan Tak Sedikit
Dengan pengalaman yang diklaim mencapai lebih dari tiga dekade, PT Kogas Driyap Konsultan merupakan perusahaan yang memiliki portofolio luas.
Tetapi pengalaman panjang tidak berarti seluruh pekerjaan bebas dari persoalan.
Temuan audit proyek KOTAKU pada 2019 serta kritik DPRD Sulawesi Selatan pada Januari 2026 menjadi dua catatan yang layak dikonfirmasi lebih lanjut.
Beberapa pertanyaan penting masih terbuka.
Apakah kelebihan penagihan invoice dalam proyek KOTAKU sudah diselesaikan? Berapa nilai spesifik temuan yang berkaitan dengan Kogas? Apakah perusahaan telah mengganti team leader yang dipersoalkan DPRD Sulsel? Dan bagaimana evaluasi kinerja konsultan pada proyek-proyek sebelumnya?
Pertanyaan tersebut semakin relevan apabila Kogas kembali berkompetisi memperoleh kontrak jasa konsultansi yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Sampai penelusuran ini disusun, belum ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan PT Kogas Driyap Konsultan dijatuhi sanksi daftar hitam atau dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi terkait temuan-temuan tersebut.
Penelusuran ini juga belum memperoleh tanggapan langsung perusahaan mengenai temuan audit, rekomendasi DPRD Sulsel, dan keikutsertaannya dalam seleksi Sekolah Rakyat Jambi.
Klarifikasi dari perusahaan, BPKP, pengguna jasa, serta pihak pengadaan terkait masih diperlukan untuk memastikan penyelesaian temuan dan kondisi terbaru setiap kontrak.
Sebab, dalam proyek pemerintah, pengalaman memang penting. Tetapi ketepatan pertanggungjawaban dan kualitas pekerjaan tidak kalah penting.
Terlebih ketika uang rakyat yang dipertaruhkan mencapai miliaran rupiah.(*)
