JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi mulai membawa rancangan perubahan postur anggaran 2026 ke meja DPRD.
Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/9/2026).
Dalam rancangan tersebut, target pendapatan daerah naik menjadi Rp3,97 triliun.
Sebelumnya, dalam APBD murni 2026, target pendapatan ditetapkan sekitar Rp3,75 triliun.
Sementara belanja daerah dirancang meningkat dari Rp3,84 triliun menjadi sekitar Rp4,04 triliun.
PAD Dibidik Rp2,11 Triliun
Salah satu penopang kenaikan pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah.
PAD dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 ditargetkan mencapai Rp2,11 triliun.
Angka itu meningkat sekitar Rp171,15 miliar atau 8,8 persen dibandingkan target sebelumnya Rp1,94 triliun.
Kenaikan antara lain berasal dari target pajak daerah yang bertambah Rp114,82 miliar.
Retribusi daerah naik Rp2,90 miliar.
Sedangkan lain-lain PAD yang sah bertambah Rp53,42 miliar.
Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap Rp111,29 miliar.
Transfer Pusat Ikut Naik
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penyesuaian.
Targetnya naik sekitar Rp45,7 miliar atau 2,53 persen.
Penambahan berasal dari Dana Transfer Umum pada komponen Dana Bagi Hasil.
Sementara Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan.
Al Haris mengatakan perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pembangunan pada tahun berjalan.
“Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan yang terjadi, sehingga program dan kegiatan pemerintah daerah tetap dapat berjalan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.
Belanja Naik Rp199,78 Miliar
Di sisi belanja, Pemprov Jambi mengusulkan alokasi sebesar Rp4,04 triliun.
Jumlah itu naik Rp199,78 miliar atau sekitar 5,2 persen dibandingkan APBD murni senilai Rp3,84 triliun.
Strukturnya terdiri dari belanja operasi sekitar Rp2,98 triliun, belanja modal Rp275,22 miliar, belanja tidak terduga Rp2,78 miliar, dan belanja transfer Rp777,37 miliar.
Penyesuaian dilakukan melalui pergeseran anggaran, pengurangan anggaran hingga rasionalisasi sejumlah program dan kegiatan perangkat daerah.
SILPA Turun Jadi Rp68,60 Miliar
Perubahan juga terjadi pada sisi pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya disesuaikan berdasarkan hasil audit BPK.
SILPA menjadi Rp68,60 miliar.
Nilai itu turun sekitar Rp17,07 miliar dibandingkan target yang dipasang dalam APBD murni.
Sementara pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan.
Belum Jadi APBD Perubahan Final
Nota Keuangan dan Ranperda yang disampaikan Al Haris belum berarti Perubahan APBD 2026 sudah resmi berlaku.
Dokumen tersebut masih harus dibahas bersama DPRD Provinsi Jambi.
Dengan demikian, angka pendapatan, belanja dan pembiayaan masih berstatus rancangan sampai seluruh tahapan pembahasan dan penetapan selesai sesuai ketentuan.
Al Haris Singgung Karhutla
Dalam rapat paripurna yang sama, Al Haris juga memaparkan perkembangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
Luas lahan terdampak disebut telah mencapai sekitar 2.975 hektare.
Al Haris juga menyampaikan klaim bahwa sebagian besar kejadian kebakaran berkaitan dengan tindakan pembakaran.
“Delapan puluh persen lahan terbakar sengaja dibakar, ada tujuh puluh lima kasus di Polda Jambi,” ujar Al Haris.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan gubernur dalam rapat. Angka 80 persen dan 75 kasus itu perlu dibaca sebagai data yang ia sampaikan, bukan otomatis sebagai kesimpulan hukum terhadap seluruh kebakaran.
Penentuan unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana tetap berada dalam proses penegakan hukum masing-masing perkara.
134 Hotspot Dipantau
Pemprov Jambi juga mencatat 134 titik panas atau hotspot.
Al Haris menyebut ada empat lokasi titik api yang menjadi perhatian, masing-masing di Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, dan kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang.
“Titk hotspot ada 134 titik, titik api ada empat di Kumpeh, Sungai Gelam, Bajubang, dan Taman Nasional Berbak Sembilang,” katanya.
Hotspot dan titik api perlu dibedakan.
Hotspot merupakan indikasi anomali panas yang perlu diverifikasi di lapangan, sedangkan titik api merujuk pada lokasi kebakaran yang telah teridentifikasi.
Empat Water Bombing Dikerahkan
Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah juga mengoperasikan dukungan udara.
“Ada empat water bombing yang terus kita turunkan untuk lahan yang terbakar,” kata Al Haris.
Selain operasi udara, sebanyak 81 posko disebut telah dioperasikan.
Sekitar 7.302 personel dari berbagai unsur juga terlibat.
Mereka berasal dari TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api hingga relawan.
Anggaran Tetap Diarahkan ke Prioritas
Di tengah penyesuaian fiskal dan penanganan Karhutla, Al Haris menegaskan perubahan APBD tetap harus diarahkan pada program prioritas daerah.
Ia meminta dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan efektif.
“Sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Jambi akan menjadi faktor pendorong yang penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien,” katanya.
Dua Agenda Besar di Satu Paripurna
Rapat paripurna kali ini mempertemukan dua isu besar sekaligus.
Di satu sisi, Pemprov Jambi sedang mengatur ulang postur keuangan daerah.
Pendapatan dinaikkan.
Belanja disesuaikan.
SILPA dikoreksi.
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi Karhutla yang menguras personel dan sumber daya.
Kini bola Perubahan APBD 2026 berada di meja pembahasan DPRD. Angka Rp3,97 triliun untuk pendapatan dan Rp4,04 triliun untuk belanja masih harus diuji dalam proses politik anggaran—termasuk memastikan setiap tambahan belanja benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi darurat yang sedang dihadapi Jambi. (*)
Meta keywords: Al Haris, Perubahan APBD Jambi 2026, APBD Provinsi Jambi, Nota Keuangan Jambi, DPRD Provinsi Jambi, PAD Jambi 2026, pendapatan Jambi Rp3,97 triliun, belanja Jambi Rp4,04 triliun, SILPA Jambi, Karhutla Jambi 2026, hotspot Jambi, water bombing Jambi, 2.975 hektare Karhutla.
