Bungo - Angin segar akhirnya berhembus bagi ribuan pahlawan tanpa tanda jasa di Kabupaten Bungo. Nasib para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berstatus Non-ASN (honorer) yang selama ini mengabdi di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bungo, kini dipastikan jauh lebih terjamin.
SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,8 miliar dari APBD-Perubahan tahun 2024 untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dengan fokus utama pada pekerja renta serta pekerja ad hoc di KPU dan Bawaslu.
Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun, Bahri, menjelaskan bahwa kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan amanat Menteri Dalam Negeri untuk memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja, terutama dari segi jaminan kecelakaan kerja dan kematian.