AKBP di KONI, Bolehkah?

Oleh:

*Muawwin MM

Mungkin ini pertama kalinya dalam sejarah KONI Jambi, seorang polisi aktif maju dan terpilih jadi ketua. Mungkin juga bukan. Tapi yang pasti, baru kali ini riuhnya sedemikian rupa. Terlalu bising. Bahkan, sebelum peluit pertandingan dibunyikan.

AKBP Mat Sanusi bukan orang baru. Di organisasi olahraga ia dikenal aktif, bertangan dingin, dan bukan tipe yang hanya duduk di belakang meja.

Ia terpilih dalam Musorprovlub KONI Jambi secara sah. Unggul beberapa poin, dan disahkan langsung Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman. SK-nya sudah keluar. Sah, hitam di atas putih.

Tapi, ia masih polisi aktif.

Pasal 28 ayat (3) UU Polri memang menyebutkan bahwa anggota Polri hanya bisa memegang jabatan di luar institusi setelah pensiun atau mengundurkan diri. Namun, ada pula Perkap yang memungkinkan penugasan luar struktur atas persetujuan Kapolri. Dan menurut pengakuannya, Sanusi sudah mengantongi restu dari Kapolda Jambi. Bahkan TPP KONI sendiri menyatakan pemilihannya sudah "clear".

Publik terbelah. Ada yang melihatnya sebagai pelanggaran etik, ada pula yang menganggapnya bagian dari dinamika demokrasi olahraga.

Di sinilah persoalan menjadi abu-abu. Hukum bisa multitafsir. Tapi, publik sering menuntut jawaban hitam-putih. Padahal tak semua yang abu-abu itu salah. Sebab di antara warna itulah, seringkali niat baik menyelip.

Sanusi bukan tokoh sembarangan. Ia perwira polisi berpangkat AKBP. Penyidik senior yang kenyang pengalaman lapangan. Di dunia olahraga, ia bukan tamu dadakan. Ia aktif, bahkan disebut banyak pihak sebagai salah satu figur yang mampu menyatukan fragmentasi internal KONI Jambi yang selama ini seperti tak pernah benar-benar stabil.

Mari kita jujur sebentar.

Organisasi KONI di beberapa daerah, dalam banyak kasus, bukan tempat ideal untuk bicara tata kelola. KONI sering kali menjadi arena kompromi politik, tempat ‘bagi-bagi kursi’, danmohon maaf, terkadang menjadi tempat pelatihan manajemen yang buruk. Buruk dalam dokumen, buruk dalam laporan, buruk dalam pelaksanaan anggaran.

Jambi bukan pengecualian.

Sudah terlalu lama KONI dikelola dengan cara-cara yang, katakanlah, tidak profesional. Bukan rahasia umum lagi bahwa laporan keuangan, pencairan anggaran, hingga penggunaan hibah olahraga seringkali berakhir penyimpangan. Bahkan, di beberapa KONI Kabupaten/Kota di Jambi, kasusnya sudah sampai meja penegak hukum.

Maka ketika AKBP Mat Sanusi masuk dan mencalonkan diri, ini bisa jadi bukan masalah, tapi solusi.

Kita butuh pemimpin KONI yang tahu arti “audit”. Yang paham bagaimana menyusun SPJ. Yang tak menganggap BPK dan Inspektorat sebagai musuh. Tapi, mitra dalam menata uang negara. Dan Sanusi, dengan latar belakang sebagai penyidik, sangat tahu itu.

Dia terbiasa menyusun berita acara. Bukan sekadar rapat tanpa notulen. Ia terbiasa menelusuri aliran dana. Bukan hanya membubuhkan tanda tangan di proposal. Ia paham bagaimana anggaran negara harus dipertanggungjawabkan sampai titik koma. Bukan karena dia mantan bendahara, tapi karena dia pernah menangkap bendahara yang keliru.

Bukankah itu sosok yang dibutuhkan KONI?

Lagipula, dia dipilih secara sah oleh mayoritas pengurus kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dan Cabor dalam Musorprovlub. Disahkan oleh KONI Pusat. Tak ada paksaan. Tak ada kudeta. Tak ada "skenario Jakarta". Prosesnya demokratis. Terbuka.

Kalau kemudian muncul protes dan suara nyinyir yang mempertanyakan legalitas, sah-sah saja. Tapi jangan lupakan esensi. KONI Jambi sedang butuh pembenahan. Dan kadang, untuk membenahi rumah yang terlanjur bocor, kita butuh orang yang tak tinggal di dalam rumah itu selama ini.

Saya tak sedang membela Sanusi. Saya cuma ingin mengajak kita semua agar bisa adil, bahkan sejak dalam pikiran.

Kenapa kita baru bicara “aturan” ketika seorang penyidik masuk ke gelanggang?

Tengok saja, di Sulawesi Selatan sana, beberapa hari lalu, Iptu Rahman mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Sinjai. Tidak ada polemik. Tidak ada desakan mundur. Tidak ada demonstrasi. Sama-sama polisi aktif. Sama-sama punya niat membenahi.

Jangan-jangan, masalahnya bukan karena Sanusi itu polisi. Tapi karena ia datang dengan semangat merapikan. Dan memang, tidak semua orang suka pada perubahan yang merapikan.

Saya percaya, Jambi butuh itu. Olahraga kita butuh itu. Institusi KONI sangat butuh itu.

Jangan salahkan Sanusi karena ia datang dengan keberanian di saat banyak orang memilih diam. Jangan adili dia hanya karena ia tidak memakai baju seragam olahraga, melainkan baju dinas kepolisian. Ia bukan sedang bertanding di ring tinju. Ia sedang mencoba menyapu lantai yang lama dibiarkan kotor.

Dan publik, saya yakin, tak perlu diajari bagaimana menghormati orang yang sedang berusaha.

Saya tahu, hukum bukan soal rasa. Tapi, dalam banyak kasus, rasa publik bisa menjadi pintu masuk untuk membaca konteks hukum itu sendiri. Kita ini sedang bicara soal olahraga. Tentang semangat, kerja ikhlas, dan prestasi. Kalau kemudian seseorang seperti Sanusi maju dan terpilih dengan suara terbanyak, haruskah niat baik itu langsung dicurigai sebagai pelanggaran?

Sekali lagi, Saya tidak sedang membela Sanusi. Tapi, saya juga tidak tega melihat seorang yang berjuang dalam jalur prosedural, dicap seolah-olah telah berbuat makar hukum. Apalagi ketika semua prosesnya disetujui oleh induk organisasi resmi.

Kalau pun kelak Mahkamah Konstitusi atau Kapolri merasa perlu membuat tafsir lebih tegas atas posisi seperti ini, maka silakan. Tapi, jangan hukum Sanusi hanya karena dia "salah kamar". Padahal bisa jadi, kamar itulah yang saat ini paling membutuhkan orang seperti dia.

Dunia olahraga kita memang sedang mencari ketua yang bukan hanya bisa lari pagi, tapi juga mampu menyapu konflik dengan tenang. Mungkin itulah yang membuat sebagian orang memilih Sanusi.

Dan saya, memilih untuk menulis ini.(*)

*Penulis adalah jurnalis tinggal di Jambi