MUARA BULIAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batanghari mencatat pertumbuhan ekonomi daerah ini mengalami perlambatan signifikan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data resmi yang dirilis Sabtu (3/5/2025), pertumbuhan ekonomi Batanghari hanya mencapai 2,99 persen, menurun tajam dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan angka 3,71 persen.
Kepala BPS Batanghari, Hartono, mengungkapkan bahwa perlambatan ini disebabkan oleh kontraksi dalam sektor pertambangan dan penggalian, yang justru menjadi salah satu sektor dominan di kabupaten tersebut.
“Pertumbuhan sektor ini tercatat minus 11,32 persen, dan menjadi faktor paling dominan dalam mengerem laju pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Hartono saat memberikan keterangan resmi.
Kontraksi tajam di sektor tambang menandakan bahwa aktivitas pertambangan, khususnya batu bara, mengalami penurunan cukup drastis baik dari sisi produksi maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Padahal, sektor ini selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung ekonomi Batanghari.
Ironisnya, sektor tambang ini bukan berada dalam kewenangan langsung pemerintah kabupaten, karena perizinan dan pengelolaan berada di ranah pemerintah pusat dan provinsi.
“Batanghari hanya menjadi lokasi aktivitas tambang. Sementara kewenangan tata kelola, pengawasan, dan regulasi sepenuhnya berada di pemerintah pusat dan provinsi,” jelas Hartono.
Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Pemkab Batanghari untuk mengintervensi secara langsung demi menjaga stabilitas sektor andalan tersebut.
Meski sektor pertambangan mengalami kontraksi, Hartono menegaskan bahwa hampir semua lapangan usaha lain justru mencatatkan pertumbuhan positif. Namun, pertumbuhan dari sektor lain seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hingga jasa tidak cukup kuat menutup minus dari sektor tambang.
“Dari seluruh sektor yang dihitung melalui PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan, hanya pertambangan yang negatif. Sisanya tumbuh, meski belum mampu mengompensasi dampak dari penurunan tajam sektor utama,” tambahnya.
PDRB sendiri merupakan ukuran nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit produksi dalam suatu wilayah. Indikator ini tidak hanya mencerminkan besaran ekonomi, tetapi juga struktur dan daya tahan sektor-sektor ekonomi di daerah.
Perlambatan ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah agar lebih serius melakukan diversifikasi ekonomi. Ketergantungan terhadap sektor tambang yang tidak berada di bawah kontrol langsung Pemkab, dinilai sangat berisiko dalam jangka panjang.
Analis ekonomi regional juga menyebut bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan sektor-sektor produktif lain, seperti pertanian berbasis teknologi, hilirisasi industri pengolahan, serta UMKM dan ekonomi kreatif.
“Pemerintah harus berpikir ke depan. Kalau hari ini tambang lesu, dan kita hanya bisa menunggu pusat atau provinsi, maka harus ada roadmap penguatan ekonomi lokal yang lebih mandiri,” kata Hartono mengingatkan.
Pemkab Batanghari diharapkan merespons data ini dengan menyusun kebijakan yang mendorong inklusivitas ekonomi, memperluas basis penerimaan daerah di luar tambang, serta membuka peluang investasi di sektor yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, penguatan data sektoral dan kolaborasi lintas OPD menjadi kunci penting dalam membaca arah ekonomi Batanghari ke depan.
“Kita perlu konsolidasi lintas sektor agar Batanghari tidak hanya besar karena tambang, tapi kokoh karena ekonomi rakyatnya kuat,” tutup Hartono.(*)
Add new comment