Empat Rancangan Regulasi Dibedah Kemenkum Jambi, Ini Perubahan yang Disepakati

WIB
Ist

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas melalui pelaksanaan rapat pengharmonisasian terhadap empat rancangan produk hukum daerah yang berasal dari Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tebo, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, serta diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Merangin, dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jambi.

Rapat pengharmonisasian dilaksanakan dalam tiga sesi, yakni pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Merangin pada pukul 09.00 WIB, Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwal) Jambi pada pukul 09.30 WIB, serta dua rancangan produk hukum daerah Kabupaten Tebo pada pukul 13.00 WIB.

Dalam arahannya, Dina Rasmalita menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memastikan setiap rancangan memiliki kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan ketentuan yang sederajat, serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

“Pengharmonisasian bukan sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi menjadi proses penting untuk memastikan setiap norma yang dirumuskan memiliki landasan hukum yang jelas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” jelasnya.

Pada pembahasan Ranperwal Kota Jambi tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, rapat diikuti oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jambi, Mulyadi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Yuliantoro, serta jajaran terkait. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah, kejelasan tahapan pengendalian dan evaluasi, pembagian tugas perangkat daerah, mekanisme pelaporan, serta tindak lanjut hasil evaluasi pembangunan.

Ditekankan pula bahwa hasil pengendalian dan evaluasi tidak boleh hanya menjadi pemenuhan administrasi, tetapi harus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, dilakukan penyempurnaan pada dasar hukum bagian mengingat serta sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 4, Pasal 6, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 32.

Sementara itu, pengharmonisasian Ranperda Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Desa Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Merangin, Muhammad Rifaidi, bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin.

Pembahasan menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan pembentukan desa, meliputi jumlah penduduk, luas dan batas wilayah, cakupan dusun, kondisi sosial budaya, serta kelengkapan dokumen administrasi. Selain itu, kesiapan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta keberlanjutan pelayanan masyarakat menjadi perhatian agar pembentukan desa dapat mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui proses pengharmonisasian tersebut, disepakati penyempurnaan pada konsiderans menimbang, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7, termasuk penghapusan Pasal 5 ayat (4) guna memperjelas substansi pengaturan.

Selanjutnya, dalam pembahasan dua rancangan produk hukum daerah Kabupaten Tebo, rapat diikuti oleh perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Hukum, perangkat daerah terkait, serta pihak lainnya.

Rancangan pertama, yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dibahas dengan menitikberatkan pada keselarasan kebijakan daerah dengan ketentuan nasional, kejelasan penetapan dan pemetaan lahan yang dilindungi, validitas data pendukung, serta pembagian kewenangan perangkat daerah dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian. Hasil pembahasan menghasilkan penyempurnaan terhadap Pasal 1, Pasal 27, dan Pasal 88.

Adapun rancangan kedua, yaitu Ranperbup tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, difokuskan pada kesesuaian pengaturan dengan ketentuan manajemen ASN dan pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan turut mencakup kejelasan kriteria pemberian tambahan penghasilan, indikator penilaian kinerja dan disiplin, mekanisme penghitungan dan pembayaran, serta prinsip objektivitas dan keadilan bagi pegawai. Terhadap rancangan tersebut, dilakukan penyempurnaan pada dasar hukum bagian mengingat, Pasal 18, Pasal 27, dan Pasal 37.

Dina Rasmalita berharap seluruh perangkat daerah dan pihak terkait dapat terus memperkuat koordinasi serta memberikan data dan informasi yang komprehensif dalam setiap proses pengharmonisasian. Menurutnya, keterbukaan dan kerja sama menjadi kunci untuk menghasilkan produk hukum daerah yang tidak hanya memenuhi ketentuan yuridis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui pembahasan yang berlangsung secara konstruktif, seluruh pihak menyepakati bahwa hasil pengharmonisasian menjadi dasar penyempurnaan redaksional dan substansi masing-masing rancangan sebelum memasuki tahapan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam memberikan pendampingan dan memastikan pembentukan produk hukum daerah berjalan secara harmonis, berkualitas, serta mampu menghadirkan kepastian hukum dan mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. (*)

BeritaSatu Network