Jambi — Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan jalur kereta api dari Bungo menuju Muara Sabak melalui Muara Bulian dan Sengeti. Di ujung jalur yang diusulkan itu, Pemprov melihat peluang pengembangan terminal peti kemas dan industri pengolahan kelapa.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jambi, Dr. Ahmad Subhan, menyampaikan usulan tersebut saat menjadi pembicara kedua dalam talkshow Refleksi Ekonomi Daerah Jambi 2026 dan Outlook 2027. Diskusi yang dimoderatori Prof. Haryadi itu berlangsung di Aula Gedung Graha Singedekane, Kampus Universitas Jambi, Telanaipura, Sabtu (14/11/2026).
Subhan menilai Muara Sabak potensial menjadi pintu pengiriman komoditas dari wilayah Tanjung Jabung. Kelapa menjadi salah satu contohnya. Ia berharap kelapa dapat diolah di Muara Sabak, lalu hasil olahannya dikirim melalui kawasan tersebut. Pemprov juga ingin memanfaatkan posisi Bungo dalam rencana jaringan rel yang terhubung ke Sumatera Barat dan Lubuklinggau.
Jalur Bungo–Muara Sabak yang dipaparkan Subhan masih berupa usulan. Dalam RTRW Provinsi Jambi, jalur kereta api khusus dari perbatasan Sumatera Barat melalui Bungo hingga Tanjung Jabung Timur memang sudah tercantum. Perda Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 menyebut penetapan jaringan dan jenis keretanya harus didasarkan pada kajian kelayakan.
Di balik usulan infrastruktur itu, ada sasaran ekonomi yang hendak dicapai. Lampiran IV Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN menargetkan ekonomi Jambi tumbuh 7 persen pada 2029, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 6,1 persen selama 2025–2029. Angka 7 persen itu merupakan target untuk Jambi yang ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional.
Subhan mengakui, untuk mencapai pertumbuhan 5 persen saja Jambi masih menghadapi tantangan. Sebagai gambaran, Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha, seperti diberitakan Bisnis.com pada 5 November, menyebut ekonomi Jambi pada triwulan III 2026 tumbuh 3,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2025, laju pertumbuhannya 4,82 persen.
Menurut Subhan, perlambatan itu memperlihatkan betapa rentannya ekonomi daerah ketika masih bertumpu pada sektor primer. Di pertanian, misalnya, perubahan cuaca langsung memengaruhi produktivitas. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyelaraskan program pertanian dengan balai-balai kementerian yang memiliki peralatan dan sumber daya. Salah satu kebutuhan yang ia sebut adalah alat dan mesin pertanian atau alsintan.
Di sektor industri, Subhan menyebut kendala tata ruang yang sempat menghambat pengembangan Kawasan Industri Kemingking sudah teratasi. Jalan akses menuju kawasan tersebut juga tercantum dalam Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang RTRW 2025–2045.
Proyek panas bumi menghadapi persoalan berbeda. Menurut Subhan, Pemprov masih mengupayakan izin ke Kementerian Kehutanan karena pengembangannya berkaitan dengan kawasan hutan. Untuk konektivitas jalan, Pemprov juga mendorong kelanjutan jaringan tol yang menghubungkan Jambi dengan Palembang dan Rengat.
Subhan turut menyoroti masih kecilnya porsi pekerja formal di Jambi. Ia melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai peluang untuk menggerakkan usaha di daerah.
Dari sisi pendanaan, Subhan mengatakan Pemprov menyiapkan peraturan gubernur agar program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR lebih terarah pada kebutuhan pembangunan. Ia juga mendorong peningkatan belanja infrastruktur melalui APBD.
Langkah-langkah itu, menurut Subhan, perlu tercermin dalam rencana pembangunan daerah. Pemprov tengah mengupayakan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menyesuaikan sasaran pembangunan, termasuk langkah yang diperlukan agar produktivitas meningkat dan lebih banyak warga mendapat kesempatan kerja.(*)
