Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus berkomitmen memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Pelaksanaan Peacemaker Training yang berlangsung di Kantor Camat Air Panas, Kota Sungai Penuh, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dan Pemerintah Kota Sungai Penuh guna mendorong pembentukan serta optimalisasi Posbankum di tingkat desa dan kelurahan. Melalui program tersebut, diharapkan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pelosok, dapat memperoleh akses layanan hukum secara lebih mudah, merata, dan terjangkau.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Posbankum membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Menurutnya, Kementerian Hukum tidak dapat menjalankan program tersebut secara mandiri tanpa adanya sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Oleh karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan pemahaman, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah konkret untuk memastikan Posbankum dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Jonson menekankan pentingnya peran Kepala Desa dan Lurah sebagai unsur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dan Lurah kerap menjadi pihak pertama yang menerima pengaduan maupun menghadapi berbagai persoalan dan perselisihan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Untuk mendukung peran tersebut, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Peacemaker Training sebagai upaya meningkatkan kapasitas Kepala Desa dan Lurah dalam memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai. Pelatihan ini diharapkan dapat membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif, mengedepankan musyawarah, serta menjaga keharmonisan masyarakat.
Jonson juga menyampaikan bahwa Kepala Desa dan Lurah diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga mampu berperan sebagai juru damai yang membantu menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.
Selain penguatan peran Kepala Desa dan Lurah, keberadaan paralegal turut menjadi perhatian dalam mendukung efektivitas operasional Posbankum. Paralegal memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum, memberikan informasi hukum dasar, serta menghubungkan masyarakat dengan pemberi bantuan hukum yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pelatihan paralegal, diharapkan terbentuk sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki pemahaman dasar mengenai hukum, mengetahui batas kewenangannya, serta mampu berkontribusi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sinergi antara Kepala Desa dan Lurah sebagai juru damai serta paralegal sebagai pendukung layanan hukum diharapkan mampu memperkuat penyelesaian persoalan hukum secara lebih cepat dan tepat di tingkat masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang disampaikan oleh Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengenai pembentukan dan pelaksanaan Posbankum serta Pelatihan Paralegal. Dalam kesempatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan Posbankum sebagai sarana pelayanan hukum yang dekat dengan masyarakat.
Melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Jambi berharap terbangun komitmen bersama dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam memperkuat keberadaan Posbankum dan mendukung pelaksanaan Peacemaker Training secara berkelanjutan.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga akses terhadap hukum dan keadilan dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan. (*)
